Review
Sabtu, 26 September 2020 | 08:20 WIB
PERSPEKTIF
Kamis, 24 September 2020 | 09:50 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 14:02 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 22 September 2020 | 20:22 WIB
REPORTASE DARI TILBURG BELANDA
Fokus
Literasi
Jum'at, 25 September 2020 | 19:00 WIB
MARGARET THATCHER:
Jum'at, 25 September 2020 | 17:44 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 25 September 2020 | 16:44 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 25 September 2020 | 15:49 WIB
TIPS PAJAK
Data & alat
Jum'at, 25 September 2020 | 19:31 WIB
STATISTIK PENANGANAN COVID-19
Rabu, 23 September 2020 | 18:13 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 23 SEPTEMBER-29 SEPTEMBER 2020
Jum'at, 18 September 2020 | 15:48 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Komunitas
Sabtu, 26 September 2020 | 13:58 WIB
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Sabtu, 26 September 2020 | 10:01 WIB
DEDDY CORBUZIER:
Sabtu, 26 September 2020 | 07:51 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 25 September 2020 | 16:00 WIB
LOMBA MENULIS ARTIKEL PAJAK 2020
Kolaborasi
Selasa, 22 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 11:00 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 13:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI
Reportase

Apakah Semua UMKM dapat Manfaatkan PPh Final DTP?

A+
A-
5
A+
A-
5
Apakah Semua UMKM dapat Manfaatkan PPh Final DTP?

Pertanyaan:
PERKENALKAN, saya Kartika. Saya bekerja di sebuah lembaga koperasi berupa jual beli barang. Sebelumnya kami melakukan pelaporan PPh final 0,5% setiap bulannya. Kemudian, dengan adanya insentif PPh final, kami mengajukan Surat Keterangan pemanfaatan PPh final Ditanggung Pemerintah (DTP). Setelah berhasil, kami juga melaporkan laporan realisasi dari April 2020 hingga sekarang.

Namun beberapa hari lalu, account representative memberi kabar kami bukan wajib pajak yang berhak mendapatkan Insentif PPh final DTP dengan alasan KLU kami 66199 tidak termasuk dalam daftar yang berhak memanfaatkan.

Hal yang ingin saya tanyakan, apakah Surat Keterangan yang telah kami ajukan dan miliki tidak berlaku meskipun permohonan sudah berhasil? Apakah tidak semua pelaku UMKM dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar setahun berhak mendapatkan insentif tersebut? Terima kasih.

Jawaban:
TERIMA kasih Ibu Kartika atas pertanyaan yang diajukan. Berdasarkan informasi yang diberikan, pertama-tama, saya ingin mengatakan yang sudah Ibu lakukan itu benar.

Hal tersebut dikonfirmasi sesuai aturan yang berlaku hingga pertengahan Juli, yaitu PMK 44/2020. Pasal 5 ayat (6) peraturan tersebut menyatakan penanggungan pemerintah menyasar pada penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, yang dikenai PPh final sebesar 0,5% dari jumlah peredaran bruto.

Setelah aturan tersebut dicabut dan digantikan oleh PMK 86/2020, aturan tersebut tidak berubah dan tidak mempersyaratkan kode KLU tertentu untuk memanfaatkan PPh final DTP. Adapun kode KLU yang dipersyaratkan dalam lampiran PMK 44/2020 maupun PMK 86/2020 diperuntukkan bagi kriteria wajib pajak yang mendapatkan PPh Pasal 21 DTP.

Jika ingin lebih memastikan kebenarannya, Ibu Kartika dapat melakukan konfirmasi melalui pemotong atau pemungut pajak dalam sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak atas kebenaran Surat Keterangan yang Ibu miliki.

Sebagaimana diterangkan dalam Pasal 5 ayat (5) PMK 86/2020, jika Surat Keterangan terkonfirmasi, pemotong atau pemungut pajak tidak boleh melakukan pemotongan atau pemungutan terhadap Ibu. Hal ini dikarenakan lembaga koperasi tempat Ibu bekerja berhak memanfaatkan PPh final DTP.

Dalam pelaporan pemanfaatan, hendaknya Ibu memastikan aspek-aspek ini terpenuhi. Pertama, laporan realisasi PPh final DTP disampaikan melalui saluran pada laman www.pajak.go.id dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf G PMK 86/2020.

Kedua, laporan realisasi PPh final DTP dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Meski demikian, saya tetap menyarankan berkomunikasi lebih lanjut dengan account representative untuk memastikan seluruh informasi telah diketahui, mengingat jawaban ini mengasumsikan kebenaran sebatas pada informasi yang telah disampaikan saja. Semoga solusi terbaik segera Ibu dapatkan. Terima kasih.

Sebagai informasi, Kanal Kolaborasi antara Kadin Indonesia dan DDTC Fiscal Research menayangkan artikel konsultasi setiap Selasa dan Kamis guna menjawab pertanyaan terkait Covid-19 yang diajukan ke email [email protected]. Bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan langsung mengirimkannya ke alamat email tersebut.

(Disclaimer)
Topik : Kolaborasi, Kadin, DDTC Fiscal Research, insentif pajak, DJP, PMK 86/2020, PPh final DTP, UMKM
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 24 September 2020 | 10:22 WIB
UNIVERSITAS LAMPUNG
Kamis, 24 September 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 23 September 2020 | 16:36 WIB
KANWIL DJP JATIM II
Rabu, 23 September 2020 | 14:49 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
berita pilihan
Sabtu, 26 September 2020 | 15:01 WIB
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Sabtu, 26 September 2020 | 14:55 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 26 September 2020 | 14:15 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Sabtu, 26 September 2020 | 14:01 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 26 September 2020 | 13:58 WIB
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Sabtu, 26 September 2020 | 13:01 WIB
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN
Sabtu, 26 September 2020 | 12:01 WIB
KAWASAN INDUSTRI
Sabtu, 26 September 2020 | 11:47 WIB
INSENTIF PAJAK
Sabtu, 26 September 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 26 September 2020 | 10:01 WIB
DEDDY CORBUZIER: