Fokus
Data & Alat
Rabu, 27 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 27 OKTOBER 2021 - 2 NOVEMBER 2021
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Apakah Pembelian Rumah Bekas Bisa Dapat Insentif PPN DTP?

A+
A-
3
A+
A-
3
Apakah Pembelian Rumah Bekas Bisa Dapat Insentif PPN DTP?

Pertanyaan:
PERKENALKAN, nama saya Rudi asal Surabaya. Saya sempat membaca berita bahwa pemerintah memberikan insentif PPN ditanggung pemerintah (DTP) atas penyerahan rumah.

Pada 7 Maret 2021, saya membeli rumah tapak beserta furniturnya dari teman saya. Rumah tersebut sebelumnya sudah pernah ditinggali oleh keluarga teman saya tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, apakah rumah bekas atau rumah yang sudah pernah dipindahtangankan juga bisa mendapatkan insentif PPN DTP?

Jawaban:
TERIMA kasih Bapak Rudi atas pertanyaannya. Saat ini pemerintah telah memberikan beberapa insentif untuk menanggulangi pandemi Covid-19. Salah satu insentif yang baru diberikan adalah PPN DTP atas penyerahan rumah tapak dan unit hunian rumah susun.

Insentif PPN DTP tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 21/PMK.010/2021 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Unit Hunian Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021 (PMK 21/2021).

Adapun insentif ini diberikan untuk penyerahan yang dilakukan pada masa pajak Maret 2021 sampai dengan masa pajak Agustus 2021. Sebelum menjawab pertanyaan Bapak Rudi, kita perlu mengetahui terlebih dahulu ketentuan terkait dengan insentif PPN DTP dalam PMK 21/2021.

Pasal 2 PMK 21/2021 mengatur sebagai berikut.

PPN yang terutang atas penyerahan:

  1. rumah tapak; dan
  2. unit hunian rumah susun,

ditanggung oleh Pemerintah untuk Tahun Anggaran 2021.”

Selanjutnya, Pasal 3 PMK No. 21 Tahun 2021 menyatakan sebagai berikut.

PPN terutang yang ditanggung Pemerintah atas penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan penyerahan yang terjadi pada saat:

  1. ditandatanganinya akta jual beli; atau
  2. diterbitkan surat keterangan lunas dari penjual,

serta dilakukan penyerahan hak secara nyata untuk menggunakan atau menguasai rumah tapak siap huni atau unit hunian rumah susun siap huni yang dibuktikan dengan berita acara serah terima.”

Kemudian, untuk memperoleh insentif PPN DTP atas penyerahan rumah tersebut perlu memenuhi beberapa syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 PMK 21/2021 sebagai berikut.

“(1) Rumah tapak dan unit hunian rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan:

  1. Harga Jual paling tinggi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
  2. merupakan rumah tapak baru dan unit hunian rumah susun baru yang diserahkan dalam kondisi siap huni.

(2) Rumah tapak baru dan unit hunian rumah susun baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan rumah tapak dan unit hunian rumah susun yang pertama kali diserahkan oleh pengembang dan belum pernah dilakukan pemindahtanganan.

(3) Dalam hal atas rumah tapak dan unit hunian rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilakukan pembayaran uang muka atau cicilan kepada penjual sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dapat diberikan PPN ditanggung pemerintah dengan ketentuan:

  1. dimulainya pembayaran uang muka atau cicilan pertama kali kepada penjual paling lama 1 Januari 2021;
  2. pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan pada periode pemberian insentif PPN ditanggung pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri ini; dan
  3. PPN ditanggung pemerintah diberikan hanya atas PPN yang terutang atas pembayaran sisa cicilan dan pelunasan yang dibayarkan selama periode pemberian PPN ditanggung pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri ini.”

Berdasarkan aturan di atas dapat disimpulkan insentif PPN DTP diberikan atas pembelian rumah tapak dan unit hunian rumah susun yang baru atau belum pernah dilakukan pemindahtanganan sebelumnya.

Dengan demikian, pembelian rumah tapak yang dilakukan Bapak Rudi tidak dapat memperoleh insentif PPN DTP. Hal ini dikarenakan rumah yang dibeli Bapak Rudi merupakan rumah bekas atau rumah yang sudah pernah dipindahtangankan.

Demikian jawaban yang dapat kami berikan. Semoga dapat membantu.

Sebagai informasi, Kanal Kolaborasi antara Kadin Indonesia dan DDTC Fiscal Research menayangkan artikel konsultasi setiap Selasa guna menjawab pertanyaan terkait Covid-19 yang diajukan ke email [email protected]. Bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan langsung mengirimkannya ke alamat email tersebut. (kaw)

(Disclaimer)
Topik : Kolaborasi, Kadin, DDTC Fiscal Research, insentif pajak, DJP, PMK 21/2021, PPN DTP, rumah

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Surya negara kohar

Minggu, 26 September 2021 | 19:02 WIB
sama saya beli rumah tapak punya saudara istri,sekarang mau buat ajb.malah harus bayar ppn,di tambah 1jt buat ngimput data ppn.kalo ppn tidak di bayar pihak desa dan kecamtan tdk mau tandatangan.mohon petunjuknya

Surya negara kohar

Minggu, 26 September 2021 | 19:01 WIB
sama saya beli rumah tapak punya saudara istri,sekarang mau buat ajb.malah harus bayar ppn,di tambah 1jt buat ngimput data ppn.kalo ppn tidak di bayar pihak desa dan kecamtan tdk mau tandatangan.mohon petunjuknya

Ryno Edryan

Senin, 23 Agustus 2021 | 09:47 WIB
Kalau kasusnya rumah itu masih belum naik ajb tapi dibeli orang lain yang notabene jika perpindahan hak sebelum ajb maka prosesnya sama seperti beli baru yaitu didepan developer. Apakah bisa dapat insentif PPN ya?

Dyo Ramadhan

Minggu, 08 Agustus 2021 | 16:20 WIB
Halo, ijin bertanya. Saya juga baru akan membeli rumah bekas/second. Namun masih menjadi perdebatan permasalahan ppn ini. Apakah membeli rumah bekas membayar ppn juga? Bukannya suatu barang tidak boleh dikenakan 2x ppn? Contoh, jika membeli mobil bekas juga tidak dikenakan ppn dari harga yang disepa ... Baca lebih lanjut
1

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 26 Oktober 2021 | 09:53 WIB
LAYANAN PAJAK

Hingga Jumat, Kring Pajak DJP Hanya Bisa Dihubungi Lewat Ini

Selasa, 26 Oktober 2021 | 08:28 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Dirjen Pajak Sebut NIK Jadi Basis Sistem Administrasi DJP yang Baru

Senin, 25 Oktober 2021 | 17:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Selidiki Tindak Pidana Perpajakan, DJP Gunakan Forensik Digital

berita pilihan

Kamis, 28 Oktober 2021 | 11:30 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Tidak Cukup Pulih, UMKM Juga Harus Segera Naik Kelas

Kamis, 28 Oktober 2021 | 10:35 WIB
EDUKASI PAJAK

Giliran Uika yang Teken Kerja Sama Pendidikan dengan DDTC

Kamis, 28 Oktober 2021 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Omzet Hingga Rp500 Juta Bebas Pajak, Kemenkeu: Untuk Ciptakan Keadilan

Kamis, 28 Oktober 2021 | 10:00 WIB
CONTAXTUAL

Apa Itu Pajak Pertambahan Nilai atau PPN? Simak Video Penjelasannya

Kamis, 28 Oktober 2021 | 09:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

Ini Jabatan di Ditjen Pajak yang Wajib Sampaikan LHKPN ke KPK

Kamis, 28 Oktober 2021 | 08:21 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Ada Segmentasi Pengawasan, AR KPP Pratama Fokus pada Wajib Pajak Ini

Rabu, 27 Oktober 2021 | 20:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Diguyur Insentif, Ini Tarif Pajak yang Harus Dibayar Google