Berita
Jum'at, 27 November 2020 | 15:49 WIB
TARIF BUNGA 2-30 NOVEMBER 2020
Jum'at, 27 November 2020 | 15:38 WIB
KEPABEANAN
Jum'at, 27 November 2020 | 15:03 WIB
PENGADILAN PAJAK
Jum'at, 27 November 2020 | 14:27 WIB
PEGAWAI NEGERI SIPIL
Review
Rabu, 25 November 2020 | 15:33 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 18 November 2020 | 16:01 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 15 November 2020 | 08:01 WIB
KEPALA KANTOR BEA CUKAI SOEKARNO-HATTA FINARI MANAN:
Rabu, 11 November 2020 | 15:50 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Kamis, 26 November 2020 | 16:36 WIB
PROFIL PERPAJAKAN GRENADA
Kamis, 26 November 2020 | 13:48 WIB
BEA METERAI (3)
Rabu, 25 November 2020 | 17:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 25 November 2020 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Data & alat
Rabu, 25 November 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 25 NOVEMBER - 1 DESEMBER 2020
Rabu, 18 November 2020 | 09:35 WIB
KURS PAJAK 18 NOVEMBER - 24 NOVEMBER 2020
Sabtu, 14 November 2020 | 13:05 WIB
STATISTIK PAJAK PERDAGANGAN INTERNASIONAL
Rabu, 11 November 2020 | 13:47 WIB
STATISTIK DESENTRALISASI FISKAL
Komunitas
Jum'at, 27 November 2020 | 10:08 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Kamis, 26 November 2020 | 16:55 WIB
STIE PUTRA BANGSA
Kamis, 26 November 2020 | 10:47 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Rabu, 25 November 2020 | 14:08 WIB
PODTAX
Reportase
Glosarium

Apa Itu Tempat Penimbunan Berikat?

A+
A-
3
A+
A-
3
Apa Itu Tempat Penimbunan Berikat?

PASAL 16B Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menyediakan fasilitas perpajakan pada tempat penimbunan berikat.

Fasilitas tersebut ditujukan untuk mendorong ekspor yang merupakan prioritas nasional. Pemberian fasilitas tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009.

Namun, seiring dengan berkembangnya praktik perdagangan internasional, pemerintah menyesuaikan beleid tersebut dan mengundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun 2015.

Baca Juga: Apa Itu Hutan Produksi, Tanaman, dan Alam dalam PBB Perhutanan?

Penyesuaian itu dilakukan untuk meningkatkan daya saing nasional, menurunkan biaya logistik, mengurangi beban penimbunan, serta menurunkan dwelling time di Pelabuhan.

Guna merealisasikannya pemerintah mengembangkan bentuk lain dari tempat penimbunan berikat. Lantas, sebenarnya apakah yang dimaksud dengan tempat penimbunan berikat?

Definisi

Baca Juga: Apa Itu Earmarking Tax?

MERUJUK Pasal 1 angka 17 UU Kepabeanan jo Pasal 1 angka 1 PP 32/2009, tempat penimbunan berikat (TPB) adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk.

Penangguhan bea masuk merupakan salah satu jenis fasilitas di bidang kepabeanan. Fasilitas ini meniadakan sementara kewajiban pembayaran mea masuk sampai timbul kewajiban untuk membayar bea masuk berdasarkan UU Kepabeanan.

Bentuk TPB merupakan bagian dari kawasan pabean yang sepenuhnya berada dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Secara lebih terperinci, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) PP 85/2015, terdapat 7 bentuk TPB. Simak Kamus “Apa Itu Kawasan Pabean?”

Baca Juga: Apa Itu Rules of Origin?

Pertama, gudang berikat. Gudang berikat adalah TPB untuk menimbun barang impor yang dapat disertai 1 atau lebih kegiatan. Kegiatan tersebut diantaranya berupa pengemasan, penyortiran, pengepakan, pemotongan, atas barang tertentu dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali.

Kedua, kawasan berikat. Kawasan berikat adalah TPB untuk menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai. Simak kamus “Apa Itu Kawasan Berikat”.

Ketiga, Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat (TPPB). TPPB adalah TPB untuk menimbun barang impor dalam jangka waktu tertentu, dengan atau tanpa barang dari dalam daerah pabean untuk dipamerkan.

Baca Juga: Apa Itu Pajak Reklame?

Keempat, toko bebas bea. Toko bebas bea adalah TPB untuk menimbun barang asal impor dan/atau barang asal daerah pabean untuk dijual kepada orang tertentu.

Kelima, tempat lelang berikat (TLB). TLB adalah TPB untuk menimbun barang impor dalam jangka waktu tertentu untuk dijual secara lelang.

Keenam, Kawasan Daur Ulang Berikat (KDUB). KDUB adalah TPB untuk menimbun barang impor dalam jangka waktu tertentu yang di dalamnya dilakukan kegiatan daur ulang limbah asal impor dan/atau asal daerah pabean. Sehingga menjadi produk yang mempunyai nilai tambah serta nilai ekonomi lebih tinggi.

Baca Juga: Apa Itu Kawasan Ekonomi Khusus?

Ketujuh, pusat logistik berikat. Pusat logistik berikat adalah TPB untuk menimbun barang asal luar daerah pabean dan/atau barang dari tempat lain dalam daerah pabean yang dapat disertai 1 atau lebih kegiatan sederhana dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali. Adapun pusat logistik berikat (PLB) merupakan pengembangan dari bentuk TPB yang baru dituangkan dalam PP 85/2015.

Penambahan PLB sebagai bentuk TPB diharapkan dapat menjawab kebutuhan pelaku usaha dan pemerintah dalam menciptakan kondisi perekonomian yang kondusif. Setiap dari bentuk TPB tersebut memiliki ketentuan dan fasilitas perpajakan masing-masing yang telah diatur dalam peraturan menteri keuangan tersendiri.

Sementara itu, ketentuan teknis yang lebih terperinci PMK dituangkan dalam peraturan direktur jenderal bea dan cukai. Secara garis besar, selain penangguhan bea masuk fasilitas fiskal lain yang dapat diperoleh di TPB adalah tidak dipungut pajak dalam rangka impor.

Baca Juga: Apa Itu Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor?

Ketentuan lebih lanjut mengenai TPB dapat disimak di Pasal 44 UU Nomor 10 Tahun 1995 jo. Nomor 17 Tahun 2006, PP 32 Tahun 2009 s.t.d.t.d PMK 85/2015 Selain itu, PMK 131/2018 tentang Kawasan Berikat, PMK 155/2019 tentang Gudang Berikat, Perdirjen Bea dan Cukai Nomor PER-57/BC/2011 jo PER-02/BC/2012 jo. PER-17/BC/2012 mengenai Kawasan Berikat), dan Perdirjen Bea dan Cukai Nomor PER-50/BC/2011 mengenai gudang berikat. (Bsi)

Topik : Tenpat penimbunan berikat, kamus pajak
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Dika Meiyani

Rabu, 26 Agustus 2020 | 22:21 WIB
Terimakasih ilmunya DDTC
1
artikel terkait
Rabu, 07 Oktober 2020 | 19:10 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 05 Oktober 2020 | 18:13 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 02 Oktober 2020 | 18:16 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 30 September 2020 | 18:10 WIB
KAMUS PAJAK
berita pilihan
Jum'at, 27 November 2020 | 15:49 WIB
TARIF BUNGA 2-30 NOVEMBER 2020
Jum'at, 27 November 2020 | 15:38 WIB
KEPABEANAN
Jum'at, 27 November 2020 | 15:03 WIB
PENGADILAN PAJAK
Jum'at, 27 November 2020 | 14:27 WIB
PEGAWAI NEGERI SIPIL
Jum'at, 27 November 2020 | 14:15 WIB
UU CIPTA KERJA
Jum'at, 27 November 2020 | 14:02 WIB
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Jum'at, 27 November 2020 | 13:32 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Jum'at, 27 November 2020 | 13:30 WIB
PMK 188/2020
Jum'at, 27 November 2020 | 13:05 WIB
UU CIPTA KERJA
Jum'at, 27 November 2020 | 12:45 WIB
FILIPINA