Berita
Minggu, 24 Oktober 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:30 WIB
UU HPP
Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:00 WIB
SELANDIA BARU
Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP
Review
Kamis, 21 Oktober 2021 | 07:00 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Fokus
Data & Alat
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Apa Itu Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi?

A+
A-
1
A+
A-
1
Apa Itu Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi?

SEWA guna usaha (leasing) menjadi salah satu alternatif yang dapat dipilih untuk membantu memenuhi kebutuhan barang modal. Secara ringkas, sewa guna usaha merupakan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal untuk penyewa guna usaha.

Kegiatan sewa guna usaha ini dapat dilakukan dengan memberikan hak opsi kepada penyewa guna usaha atau tanpa memberikan hak opsi. Lantas, sebenarnya apa yang dimaksud dengan sewa guna usaha tanpa hak opsi?

Definisi
MERUJUK Pasal 1 huruf a Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991, sewa guna usaha (leasing) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (finance lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease) untuk digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.

Baca Juga: Apa Itu Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL)?

Kegiatan sewa guna usaha digolongkan sebagai operating lease apabila memenuhi dua kriteria. Pertama, jumlah pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha pertama tidak dapat menutupi harga perolehan barang modal yang disewagunausahakan ditambah keuntungan yang diperhitungkan oleh lessor.

Adapun yang dimaksud pembayaran sewa guna usaha (lease payment) adalah jumlah uang yang harus dibayar secara berkala oleh lessee kepada lessor selama jangka waktu yang telah disetujui bersama sebagai imbalan penggunaan barang modal berdasarkan perjanjian sewa guna usaha.

Sementara itu, yang dimaksud dengan harga perolehan (acquisition cost) adalah harga beli barang modal yang di-lease ditambah biaya langsung. Biaya langsung yang dimaksud misalnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang modal beserta biaya untuk mengoperasionalkannya.

Baca Juga: Apa Itu Edukasi Perpajakan?

Hal ini berbeda dengan finance lease yang mengharuskan jumlah pembayaran sewa guna usaha selama masa pertama ditambah dengan nilai sisa barang modal harus dapat menutup harga perolehan barang modal tersebut.

Perbedaan ini disebabkan karena dalam operating lease, lessor lebih bertujuan mendapatkan keuntungan dari penyediaan barang serta pemberian jasa-jasa yang berkenaan dengan pemeliharaan serta pengoperasian barang modal tersebut.

Kedua, perjanjian sewa guna usaha tidak memuat ketentuan opsi bagi lessee. Adapun yang dimaksud dengan opsi adalah hak lessee untuk membeli barang modal yang disewa guna usaha atau memperpanjang jangka waktu perjanjian sewa guna usaha.

Baca Juga: Apa Itu Program Pengungkapan Sukarela?

Hal ini berarti dalam perjanjian operating lease, lessee tidak ada keinginan atau kemungkinan memiliki barang modal tersebut. Dengan kata lain, lessee hanya bermaksud menyewa barang modal tertentu untuk memperoleh manfaatnya dalam jangka waktu tertentu.

Selain melalui finance lease atau operating lease, pengadaan barang modal dapat juga dilakukan dengan cara membeli barang penyewa guna usaha (lessee) yang kemudian disewagunausahakan kembali (sale and leaseback).

Ketentuan PPh terkait dengan sewa guna usaha tanpa hak opsi untuk pihak lessor maupun lessee dimuat dalam 1169/KMK.01/1991, Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE-29/PJ.42/1992 dan Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE-02/PJ.31/1993. Sementara itu, ketentuan PPN-nya tertuang dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-129/PJ/2010.

Baca Juga: Apa Itu Relawan Pajak?

Simpulan
INTINYA sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran berkala tanpa memberikan hak opsi kepada lessee.

Tidak adanya hak opsi berarti dalam kontrak operating lease pihak lessee pada akhir masa sewa tidak dapat membeli atau memperpanjang masa sewa barang modal tersebut. Dengan demikian, setelah masa sewa berakhir lessee akan mengambalikan barang modal yang disewa kepada lessor.

Umumnya dalam operating lease, lessor sengaja membeli barang modal dan menyewakannya dalam jangka waktu tertentu. Lessee kemudian membayar sewa atas barang modal tersebut secara berkala yang jumlahnya tidak mencakup biaya perolehan barang beserta biaya langsung lainnya.

Baca Juga: Apa Itu Daftar Prioritas Tindakan dan Pencairan?

Hal ini berarti lessor mengenakan biaya sewa yang jumlahnya relatif tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan harga barang yang disewa. Pasalnya, dalam operating lease, lessor lebih mengharapkan keuntungan dari penyewaan barang dan pemberian jasa pemeliharaan barang tersebut. (Bsi)

Topik : Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, definisi, kamus pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 27 Agustus 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa itu Free Rider Dalam Ranah Pajak?

Senin, 23 Agustus 2021 | 17:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Aplikasi Ability To Pay (ATP)?

Jum'at, 20 Agustus 2021 | 19:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Aplikasi SmartWeb?

Rabu, 18 Agustus 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi

berita pilihan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Perluasan Ultimum Remedium Hingga Tahap Persidangan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:30 WIB
UU HPP

Menkeu Bisa Tunjuk Pihak Lain Jadi Pemotong/Pemungut Pajak

Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:00 WIB
SELANDIA BARU

Otoritas Pajak Segera Kirim Surat kepada 400 Orang Terkaya

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Ini Alasan DJP Lakukan Forensik Digital Data Elektronik

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:15 WIB
PAJAK DALAM BERITA

Insentif UMKM di UU HPP & Program Pengungkapan Sukarela, Cek Videonya!

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KETUA UMUM METI SURYA DARMA:

‘Pajak Karbon Diperlukan untuk Mendukung Level of Playing Field’

Minggu, 24 Oktober 2021 | 08:30 WIB
UU HPP

Ungkap Harta 1985-2015 dalam PPS Hanya untuk Peserta Tax Amnesty

Minggu, 24 Oktober 2021 | 08:00 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Penerbitan SP2DK untuk Wajib Pajak, DJP: Belum Sepenuhnya Digital

Minggu, 24 Oktober 2021 | 07:00 WIB
FILIPINA

Cegah Kejahatan Pajak, Bank Diimbau Cermati Transaksi Mencurigakan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 06:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Publikasi Penegakan Hukum Pajak Terus Digencarkan, Ini Penjelasan DJP