Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA
Jum'at, 24 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 24 September 2021 | 15:47 WIB
PAJAK SELEBRITAS
Jum'at, 24 September 2021 | 12:40 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Apa Itu Retribusi Izin Gangguan?

A+
A-
1
A+
A-
1
Apa Itu Retribusi Izin Gangguan?

PEMERINTAH mengubah ketentuan terkait dengan jenis retribusi perizinan tertentu dalam UU No.28/2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) melalui UU Cipta Kerja. Salah satu poin yang diubah adalah dihapusnya retribusi izin gangguan.

Para pelaku usaha mungkin sudah cukup familier dengan retribusi izin gangguan. Kendati demikian, jenis retribusi ini bisa saja masih asing bagi sebagian masyarakat. Lantas, sebenarnya apa itu retribusi izin gangguan? Selain itu, apakah yang dimaksud dengan gangguan dalam retribusi ini?

Definisi

MERUJUK Pasal 144 UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), retribusi izin gangguan adalah pungutan atas pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian, dan/atau gangguan.

Baca Juga: Apa itu Daftar Sasaran Ekstensifikasi Pajak?

Retribusi ini juga ditujukan untuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, serta memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

Namun, pemerintah daerah dapat menentukan tempat usaha/kegiatan yang dikecualikan dari pengenaan retribusi izin gangguan. Misalnya, pengecualian diberikan untuk tempat usaha/kegiatan di kawasan industri yang disiapkan pemerintah daerah.

Mengingat tingkat penggunaan jasa pelayanan yang bersifat pengawasan dan pengendalian sulit ditentukan maka tarif retribusi ini dapat ditetapkan berdasarkan pada persentase tertentu dari nilai investasi usaha di luar tanah dan bangunan/penjualan kotor/biaya operasional. Nilainya dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian.

Baca Juga: Apa Itu Angka Kapitalisasi dalam Pajak Bumi dan Bangunan?

Adapun dalam penghitungan retribusi izin gangguan, umumnya Pemerintah Kabupaten/Kota mencantumkan rumus yang memperhitungkan luas areal usaha, jenis usaha, lokasi usaha, serta dampak gangguan yang ditimbulkan.

Contohnya, Pemerintah Kabupaten Banggai menetapkan rumus retribusi izin gangguan dengan formula: luas ruang tempat usaha x (indeks lokasi + indeks gangguan) + tarif m2 x waktu izin. Indeks lokasi dan indeks gangguan tersebut diklasifikasikan dari rendah, sedang, hingga tinggi.

Misalnya, jenis usaha yang menimbulkan limbah pada lingkungan tentu akan mempunyai indeks yang lebih besar ketimbang industri ramah lingkungan. Begitu pula dengan usaha yang didirikan di lokasi yang tidak diperuntukan untuk usaha, bisa saja dikenakan indeks lebih tinggi.

Baca Juga: Apa Itu PKP Kegiatan Usaha Tertentu?

Izin gangguan sendiri biasanya disebut juga dengan hinder ordonantie (HO). Secara ringkas, izin gangguan/HO merupakan perizinan dari pemerintah kabupaten/kota yang wajib dimiliki setiap pelaku usaha dengan tempat atau kegiatan usahanya dapat menimbulkan gangguan, bahaya, ketidaknyamanan, atau kerugian tertentu bagi masyarakat di sekitarnya.

Bentuk-bentuk gangguan tersebut dapat berupa suara, keramaian, aroma, atau kegiatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial masyarakat setempat – contohnya seperti klub malam, bar atau bentuk usaha lain yang berpotensi menimbulkan gangguan –.

Adapun Izin gangguan ini melekat pada tempat usaha. Melalui izin ini, pemerintah daerah diharapkan dapat mengendalikan dan mengawasi kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan bahaya, kerugian, atau gangguan.

Baca Juga: Apa Itu Opsen Pajak?

Namun, melalui UU Cipta Kerja pemerintah mencabut jenis retribusi izin gangguan. Pencabutan itu merupakan tindak lanjut Permendagri No. 19/2017 yang mengatur mengenai pencabutan Permendagri No. 27/2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Undang-Undang Gangguan di Daerah.

Sejalan dengan aturan tersebut, Kemendagri melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 500/3231/SJ telah mengamanatkan agar pemda segera mencabut peraturan daerah yang terkait dengan undang-undang gangguan/izin gangguan atau HO.

SE tersebut dikeluarkan sebagai upaya meningkatkan kemudahan berusaha di daerah. Melalui aturan itu, penerbitan izin tidak lagi mempersyaratkan HO atau surat izin tempat usaha (SITU) atau surat keterangan domisili usaha (SKDU).

Baca Juga: Apa Itu e-Bupot Instansi Pemerintah?

Penghapusan retribusi izin gangguan ini juga berkaitan dengan diterbitkannya PP No. 24/2018 tentang Online Single Submission (OSS). Pada Pasal 62 PP 24/2018, izin gangguan dilebur dalam penyusunan dokumen Amdal atau Upaya Pengelolaan Lingkungan – Upaya Pemantauan Lingkungan. (kaw)

Topik : kamus pajak, kamus retribusi daerah, retribusi izin gangguan

KOMENTAR

Di mana posisi Anda terhadap suatu wacana kebijakan perpajakan? Apa yang melatarbelakangi posisi Anda? Yuk, ikut berpartisipasi dalam Debat DDTCNews! Tulis komentar, isi survei, dan rebut hadiah berupa uang tunai! Kunjungi Setuju dengan Pajak Karbon? Sampaikan Pendapat Anda, Rebut Hadiahnya!
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Dika Meiyani

Kamis, 08 Juli 2021 | 02:11 WIB
Terimakasih Infonya DDTC
1

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 23 Juli 2021 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Bea Masuk Ditanggung Pemerintah?

Rabu, 21 Juli 2021 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah?

Senin, 19 Juli 2021 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Barang Diangkut Terus dan Diangkut Lanjut?

Sabtu, 17 Juli 2021 | 09:00 WIB
KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu Pajak Air Tanah?

berita pilihan

Minggu, 26 September 2021 | 10:00 WIB
IRLANDIA

Hadapi Konsensus Global, Strategi Kebijakan Pajak 2022 Mulai Dikaji

Minggu, 26 September 2021 | 09:30 WIB
KANWIL DJP BANTEN

Penerbit Faktur Pajak Fiktif Divonis Denda Rp41,1 Miliar

Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO

'Insentif PPnBM Mobil Tepat Waktunya'

Minggu, 26 September 2021 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Implementasi Konsensus Pajak Global Diprediksi 2024, Ini Kata Kemenkeu

Minggu, 26 September 2021 | 08:00 WIB
RUU KUP

Insentif Pasal 31E UU PPh Mau Dihapus, DPR Tak Satu Suara

Minggu, 26 September 2021 | 07:00 WIB
RUU KUP

DPR Usulkan Perubahan Pasal 32A UU Pajak Penghasilan

Minggu, 26 September 2021 | 06:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Belanja Sosial Tembus Rp268 Triliun, Sri Mulyani Singgung Soal Pajak

Sabtu, 25 September 2021 | 17:00 WIB
SEMINAR NASIONAL PERPAJAKAN 2021 - FIA UB

Membedah Tren Kebijakan Pajak di Masa Pandemi, Ini Catatan Akademisi

Sabtu, 25 September 2021 | 16:00 WIB
RUU KUP

Soal Pajak Karbon, DPR Usulkan Tarif yang Berbeda dari Pemerintah

Sabtu, 25 September 2021 | 15:17 WIB
SEMINAR NASIONAL PERPAJAKAN 2021 - FIA UB

Tren Reformasi Pajak Di Tengah Pemulihan Ekonomi, Ini 5 Sasarannya