Fokus
Literasi
Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:14 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Rabu, 15 Juni 2022 | 12:45 WIB
STATISTIK CUKAI MULTINASIONAL
Rabu, 15 Juni 2022 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 15 JUNI - 21 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Apa Itu Pajak Perapian atau Hearth Tax?

A+
A-
0
A+
A-
0
Apa Itu Pajak Perapian atau Hearth Tax?

PAJAK telah lama menjadi instrumen untuk menghimpun penerimaan. Namun, penerapan pajak tak jarang mempengaruhi pengambilan keputusan wajib pajak. Pengambilan keputusan ini berhubungan dengan cara untuk menekan jumlah kewajiban pajak yang harus dibayarkan.

Keputusan tersebut tidak melulu terkait dengan model bisnis atau profesi yang digeluti. Namun, berdasarkan histori, ada penerapan suatu jenis pajak yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap perubahan arsitektur karena strategi untuk penghindaran pajak.

Selain window tax yang sempat membuat banyak rumah di Inggris tidak berjendela atau menutup jendelanya dengan bata, ada pula hearth tax (pajak perapian). Pajak yang kini tidak berlaku ini sempat membuat wajib pajak memilih untuk menutup cerobong asapnya. Lantas, apa itu pajak perapian?

Baca Juga: Bagaimana Cara Lapor PPh Final 0,5% UMKM untuk PT? Begini Kata DJP

Definisi
PAJAK perapian adalah pajak properti yang sempat berlaku di negara-negara tertentu selama periode abad pertengahan dan modern awal. Pajak ini dipungut berdasarkan jumlah perapian yang dimiliki setiap keluarga atau semua orang yang tinggal di bawah satu atap dan di sekitar perapian yang sama (Conway, 2019; Muscato, online).

Konsep pajak perapian pertama kali diterapkan pada masa Kekaisaran Bizantium sekitar abad ke-7. Pajak perapian pada masa ini disebut sebagai kapikon (pajak asap). Pajak ini dikenakan pada setiap rumah tangga berdasarkan jumlah perapian yang dimiliki (Conway, 2019).

Selain itu, masih menurut Conway, pajak perapian juga sempat diterapkan di Prancis pada masa kepemimpinan Raja Philip the Fair (Philip IV), Inggris pada masa kepemimpinan Raja Charles II, serta Irlandia pada abad ke-17.

Baca Juga: Wah! 25% Ekspat AS Pertimbangkan Lepas Kewarganegaraan Gara-Gara Pajak

Penerapan pajak perapian di Inggris dimaksudkan sebagai pajak atas kekayaan dengan menggunakan jumlah perapian dan cerobong asap yang dimiliki setiap rumah tangga sebagai proxy kekayaan rumah tangga (Conway, 2019).

Namun demikian, menurut Muscato, seseorang tidak harus benar-benar memiliki perapian untuk dikenakan pajak ini. Sebab, pajak perapian dikenakan terhadap orang yang menempati rumah tersebut. Artinya, bisa saja pajak perapian menjadi beban bagi penyewa rumah.

Dalam hal, terdapat rumah yang tidak dihuni maka pemilik rumah menjadi pihak yang bertanggung jawab untuk membayar pajak perapian. Kendati sama-sama menyasar kepemilikan perapian sebagai objek, setiap pemerintah yang menerapkan pajak ini memberikan pengecualian tertentu.

Baca Juga: UMKM Baru? Harus Daftar Jadi WP, Lalu Bayar Pajaknya Sesuai PP 23/2018

Misal, Conway menjelaskan Kekaisaran Bizantium mengecualikan panti asuhan, rumah sakit, serta lembaga biara dan keagamaan dari pajak perapian. Namun, tidak ada pengecualian bagi orang miskin atau fakir.

Alhasil, banyak keluarga yang lebih memilih mendirikan biara untuk menghindari pajak dan membuat jumlah biara tumbuh secara drastis.

Sementara itu, pengecualian pajak perapian di Inggris berlaku terhadap lembaga amal dan perapian untuk industri. Selain itu, keluarga miskin yang dibebaskan dari kewajiban membayar pajak lokal ke paroki atau gereja juga dibebaskan dari pajak perapian (Conway, 2019).

Baca Juga: Pemutihan Pajak Cuma Sampai September, WP Diimbau Segara Manfaatkan

Secara garis besar, terdapat 2 macam cara yang digunakan untuk menghitung pajak terutang atas pajak perapian. Pertama, menghitung jumlah cerobong asap. Beberapa pemerintah mewajibkan perapian untuk memiliki cerobong asap.

Tujuannya untuk memungkinkan pemungut pajak menghitung jumlah perapian tanpa memasuki rumah wajib pajak. Hal ini pula yang membuat pajak perapian, dalam beberapa literatur, disebut juga sebagai pajak cerobong asap (chimney tax).

Kedua, memasuki setiap rumah guna menentukan jumlah perapian. Hal ini di antaranya berlaku di Inggris setelah inspeksi visual cerobong asap dari bagian luar dianggap tidak akan secara akurat mencerminkan jumlah perapian yang berfungsi pada setiap tempat tinggal.

Baca Juga: Tagihan Listrik Mahal, Negara Ini Berencana Pangkas Tarif PPN Jadi 5%

Menurut Conway, pajak perapian tidaklah populer. Banyak pembayar pajak mengambil tindakan untuk menghindarinya dengan dengan memblokir cerobong asap agar tidak dihitung sebagai perapian yang berfungsi. Namun, tindakan tersebut terkadang justru dapat menyebabkan kebakaran.

Ketidakpopuleran pajak perapian, membuat pemerintah mulai menghapus pajak ini. Di Inggris, pajak perapian dihapus setelah Revolusi Agung 1688. Alasan pajak ini dihapus salah satunya karena cara penilaiannya yang mengharuskan penilai pajak memasuki setiap rumah wajib pajak. (rig)

Baca Juga: PPS Sisa 5 Hari, Deklarasi Harta Luar Negeri Melejit ke Rp31,7 Triliun
Topik : kamus pajak, kamus, pajak, pajak perapian, hearth tax

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 24 Juni 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK

Omzet Wajib Pajak Badan UMKM di Bawah Rp500 Juta, Tetap Kena PPh?

Jum'at, 24 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Buat Faktur Pajak dengan Kode 07 Melalui e-Faktur Versi 3.2

Jum'at, 24 Juni 2022 | 14:01 WIB
DEBAT PAJAK

Metode Pembatasan Biaya Pinjaman Keperluan Pajak Diubah, Setuju?

Jum'at, 24 Juni 2022 | 14:00 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Termasuk Insentif Perpajakan, Dana PEN Baru Terserap Rp113,5 Triliun

berita pilihan

Sabtu, 25 Juni 2022 | 15:30 WIB
KPP PRATAMA ENDE

Batas Akhir PPS Makin Dekat, Kantor Pajak Ramai-Ramai Jemput Bola

Sabtu, 25 Juni 2022 | 15:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Wah! 25% Ekspat AS Pertimbangkan Lepas Kewarganegaraan Gara-Gara Pajak

Sabtu, 25 Juni 2022 | 13:00 WIB
KABUPATEN PANGANDARAN

Pemutihan Pajak Cuma Sampai September, WP Diimbau Segara Manfaatkan

Sabtu, 25 Juni 2022 | 11:30 WIB
DATA PPS HARI INI

PPS Sisa 5 Hari, Deklarasi Harta Luar Negeri Melejit ke Rp31,7 Triliun

Sabtu, 25 Juni 2022 | 11:01 WIB
LAPORAN DARI BELANDA

Lagi, Profesional DDTC Lulus S-2 di Tilburg University Belanda

Sabtu, 25 Juni 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS KEPABEANAN

Ketentuan Bea Masuk Pembalasan

Sabtu, 25 Juni 2022 | 10:45 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Tarif Bea Keluar Atas CPO Naik, Penerimaan Diyakini Ikut Melesat