Fokus
Literasi
Senin, 17 Januari 2022 | 18:00 WIB
KAMUS BEA METERAI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:36 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Data & Alat
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Rabu, 29 Desember 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 29 DESEMBER 2021 - 4 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

Apa Itu Hybrid Financial Instrument?

A+
A-
3
A+
A-
3
Apa Itu Hybrid Financial Instrument?

DALAM menjalankan bisnis, sumber pembiayaan yang dimanfaatkan perusahaan bisa beragam. Mulai dari pendanaan internal, misalnya dengan menahan laba, modal (equity financing) hingga pendanaan dari pihak eksternal seperti utang (debt financing).

Ada kalanya untuk meningkatkan pembiayaan, suatu perusahaan perlu menggunakan lebih dari satu sumber pembiayaan. Adapun salah satu instrumen keuangan yang saat ini banyak digunakan oleh perusahaan dalam melakukan investasi adalah hybrid financial instrument.

Dari sisi pertimbangan komersial, instrumen keuangan dengan menggunakan hybrid financial instrument dianggap akan memberikan keuntungan bagi perusahaan saat menghadapi risiko investasi yang besar. Tak hanya itu, dari sisi pajak, penggunaan instrumen ini juga dianggap menguntungkan.

Baca Juga: Implementasi Pajak Minimum Global, Pemerintah Minta Masukan Publik

Mengapa demikian? Sebenarnya apa yang dimaksud hybrid financial instrument itu?

Secara umum, hybrid financial instrument dapat didefinisikan sebagai instrumen keuangan yang memiliki karakteristik ekonomi yang tidak konsisten, baik secara parsial maupun secara keseluruhan terhadap bentuk legalnya.

OECD (2012) mendefinisikan hybrid financial instrument sebagai instrumen keuangan yang diklasifikasikan berbeda di antara negara-negara yang terlibat dalam transaksi instrumen tersebut. Hal yang paling menonjol dari transaksi ini adalah apabila utang di satu negara dianggap sebagai modal di negara lainnya. Instrumen keuangan yang dimaksud bisa dalam bentuk dividen maupun bunga.

Baca Juga: Apa Itu Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)?

Apabila dikaitkan dengan sumber pembiayaan keuangan, utang dan modal memiliki karakteristik yang berbeda. Instrumen keuangan berupa pinjaman menghasilkan imbalan bunga. Bunga pada umumnya dapat dibebankan sebagai biaya (deduction) bagi pihak yang membayar bunga dan merupakan penghasilan kena pajak (inclusion) bagi pihak yang menerima bunga.

Sebaliknya, instrumen keuangan berupa modal menghasilkan penghasilan dividen. Dividen tidak dapat dibebankan sebagai biaya (non-deduction) bagi pihak yang membayar dividen dan pada umumnya bukan merupakan penghasilan kena pajak (non-inclusion) bagi pihak yang menerima dividen tersebut (pada umumnya hanya apabila investor mempunyai substantial ownership, misalnya kepemilikan saham di atas 25%).

Tabel 1 - Perbedaan Modal dan Utang

Baca Juga: Apa Itu Harta Bersih dalam Program Pengungkapan Sukarela?

Sumber: Zaburaite, 2012.

Dalam aspek pajaknya, hybrid financial instrument seringkali digunakan dalam perencanaan pajak pada tingkat internasional karena terdapat perbedaan dalam pengklasifikasian dan perlakuan pajak di beberapa negara. Berikut contohnya ilustrasinya.

Gambar 1 – Ilustrasi Hybrid Financial Instrument

Baca Juga: Apa Itu Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih?


Sumber: OECD, 2012.

Perusahaan yang merupakan subjek pajak dalam negeri di Negara B (B Co) didanai oleh perusahaan subjek pajak dalam negeri di Negara A (A Co) dengan instrumen yang dianggap sebagai modal di Negara A (berdasarkan ketentuan domestik Negara A), tetapi dianggap sebagai utang di Negara B (berdasarkan ketentuan domestik Negara B).

Baca Juga: Apa Itu Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta (SPPH)?

Apabila pembayaran saat ini dibuat berdasarkan instrumen tersebut, pembayaran dari B Co kepada A Co atas hybrid financial instrument tersebut dapat dikurangkan oleh B Co untuk tujuan pajak di negara B. Bagi A Co, pembayaran tersebut diperlakukan sebagai dividen yang dibebaskan untuk tujuan pajak di negara A.

Hal ini menunjukkan di Negara B, pembayaran atas hybrid financial instrument tersebut dianggap sebagai pembayaran bunga atas pinjaman dari A Co kepada B Co, sedangkan di Negara A pembayaran tersebut dianggap sebagai dividen atas penyertaan modal dari A Co kepada B Co.

Hasil dari skema hybrid financial instrument ini menciptakan pengurangan di satu negara, lazimnya pengurangan beban bunga, tetapi tidak terdapat penghasilan yang dicatat sebagai penghasilan kena pajak di negara lainnya (deduction or no inclusion). Atas kasus ini dapat dikatakan telah terjadi double non-taxation atas pembayaran dari B Co kepada A Co.

Baca Juga: Apa Itu Master File Wajib Pajak?

Untuk mencegah terjadinya deduction or no inclusion dari hybrid financial instrument ini, beberapa negara, seperti Denmark dan UK, telah memiliki ketentuan yang dalam kasus-kasus tertentu meniadakan pengurangan atas pembayaran dari hybrid financial instrument dalam hal pembayaran tersebut tidak dikenakan pajak di negara penerima karena adanya ketidaksesuaian dalam perlakuan pembayaran atas hybrid financial instrument.

Beberapa negara lainnya, menerapkan peraturan khusus yang meniadakan pembebasan untuk penghasilan yang telah menjadi pengurang di negara lainnya sebagai langkah untuk mencegah terjadinya deduction or no inclusion dari hybrid financial instrument. Negara tersebut antara lain Austria, Denmark, Jerman, Itali, Selandia Baru, dan UK.

Dari sisi pajak global, hybrid financial instrument seringkali digunakan dalam perencanaan pajak atau untuk tujuan penghindaran pajak (tax avoidance) pada tingkat internasional karena terdapat perbedaan dalam pengklasifikasian dan perlakuan pajak di beberapa negara yang mengakibatkan peluang tax arbitrage meningkat.

Baca Juga: Apa Itu Status Suspend dalam Administrasi Pajak?

Isu ini membuat OECD membahas secara mendetail dalam laporannya pada 2015 terkait proyek 15 aksi anti base erosion and profit shifting (BEPS), terutama dalam aksi ke-2 ‘Neutralising the Effects of Branch Mismatch Arrangements’. Dalam laporan itu, OECD memberikan rekomendasi untuk menangkal praktik BEPS tersebut.

Topik : kamus pajak, hybrid financial instrument, beps

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 01 November 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak?

Jum'at, 29 Oktober 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) Wajib Pajak?

Senin, 25 Oktober 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) Wajib Pajak?

Senin, 25 Oktober 2021 | 14:55 WIB
DIGITALISASI EKONOMI

Soal Solusi 2 Pilar Atas Digitalisasi Ekonomi, Ini Kata Dirjen Pajak

berita pilihan

Selasa, 18 Januari 2022 | 19:37 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pengumuman! Tahun Ini Tak Ada Rekrutmen CPNS, Kecuali untuk Kedinasan

Selasa, 18 Januari 2022 | 18:30 WIB
POLANDIA

Redam Inflasi, Program Keringanan Pajak Berlaku Mulai 1 Februari

Selasa, 18 Januari 2022 | 18:24 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Tanpa Harus ke Kantor Pajak, Ini Solusi Lupa EFIN dari DJP

Selasa, 18 Januari 2022 | 18:07 WIB
INSENTIF PAJAK

Soal Insentif PPN Sewa Toko Ditanggung Pemerintah, Ini Kata DJP

Selasa, 18 Januari 2022 | 17:49 WIB
KP2KP BANAWA

Petugas Pajak Datangi Kantor Kecamatan, Ingatkan ASN Lapor SPT

Selasa, 18 Januari 2022 | 17:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Masuk 2022, Jutaan SPT Tahun Pajak 2020 Masih Belum Diproses

Selasa, 18 Januari 2022 | 17:00 WIB
PELAPORAN SPT TAHUNAN

WP Jangan Lupa! Dividen Bebas Pajak Perlu Dilaporkan di SPT Tahunan

Selasa, 18 Januari 2022 | 16:33 WIB
PENANGANAN COVID-19

Omicron Naik, Jokowi Minta Warga 'Rem' Bepergian & Bekerja dari Rumah

Selasa, 18 Januari 2022 | 16:30 WIB
THAILAND

Mantan Kepala SEC Beberkan Kelemahan Kebijakan Pajak Cryptocurreny