Review
Rabu, 21 Oktober 2020 | 14:14 WIB
KONSULTASI PAJAK
Jum'at, 16 Oktober 2020 | 17:13 WIB
ANALISIS PAJAK
Rabu, 14 Oktober 2020 | 14:17 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 07 Oktober 2020 | 14:17 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Kamis, 22 Oktober 2020 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 22 Oktober 2020 | 14:57 WIB
PROFIL PERPAJAKAN PERU
Rabu, 21 Oktober 2020 | 18:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 21 Oktober 2020 | 17:14 WIB
KAMUS PAJAK DAERAH
Data & alat
Rabu, 21 Oktober 2020 | 17:02 WIB
STATISTIK SISTEM PAJAK
Rabu, 21 Oktober 2020 | 09:24 WIB
KURS PAJAK 21 OKTOBER - 27 OKTOBER 2020
Jum'at, 16 Oktober 2020 | 15:24 WIB
MATRIKS AREA KEBIJAKAN
Rabu, 14 Oktober 2020 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 14 OKTOBER - 20 OKTOBER 2020
Komunitas
Kamis, 22 Oktober 2020 | 14:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Kamis, 22 Oktober 2020 | 09:54 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Rabu, 21 Oktober 2020 | 16:39 WIB
DDTC PODTAX
Rabu, 21 Oktober 2020 | 14:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Kolaborasi
Selasa, 20 Oktober 2020 | 14:10 WIB
KONSULTASI
Selasa, 20 Oktober 2020 | 09:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 13 Oktober 2020 | 14:13 WIB
KONSULTASI
Selasa, 13 Oktober 2020 | 11:54 WIB
KONSULTASI
Reportase

Apa Itu Faktur Pajak 000?

A+
A-
4
A+
A-
4
Apa Itu Faktur Pajak 000?

BERDASARKAN Pasal 13 Undang-Undang (UU) No.42/2009, pengusaha kena pajak (PKP) memiliki kewajiban untuk menerbitkan faktur pajak atas setiap penyerahan barang kena pajak (BKP) atau jasa kena pajak (JKP). Kewajiban pembuatan faktur ini tetap berlaku meskipun lawan transaksi (pembeli) dari PKP tersebut tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Namun, merujuk pada pasal yang sama dan Perdirjen Pajak No.PER-16/PJ/2014, NPWP pembeli BKP/JKP menjadi salah satu persyaratan formal yang harus dicantumkan dalam faktur pajak. Oleh karena itu, melalui Perdirjen No.PER-26/PJ/2017, Ditjen Pajak (DJP) mengatur kolom NPWP bagi pembeli orang pribadi yang tidak memiliki NPWP diisi dengan 00.000.000.0-000.000 sehingga faktur pajaknya sering disebut sebagai faktur pajak 000.

Lantas, sebenarnya apa yang dimaksud dengan Faktur Pajak 000?

Baca Juga: Mau Libur Bayar Pajak Sampai Desember 2020? DJP: Caranya Gampang!

Berdasarkan penjelasan yang dijabarkan, dapat diketahui bahwa faktur pajak 000 adalah istilah yang ditujukan bagi penerbitan faktur pajak oleh PKP penjual kepada pembeli yang tidak memiliki NPWP. Pengisian kolom NPWP menjadi 000 diperkenankan karena pemerintah tetap mewajibkan pembuatan faktur pajak meski lawan transaksi PKP tidak memiliki NPWP.

Dalam Pasal 4A ayat (2) Perdirjen Pajak No.PER-26/PJ/2017 dinyatakan terhadap pembelian BKP/JKP oleh pembeli yang tidak memiliki NPWP, identitas pembeli diisi dengan ketentuan sebagai berikut:

  • Nama dan alamat pembeli BKP/penerima JKP diisi dengan nama dan alamat sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor; dan
  • NPWP pembeli BKP/penerima JKP diisi dengan NPWP 00.000.000.0-000.000 dan wajib mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau nomor paspor untuk warga negara asing (WNA) dalam kolom referensi aplikasi e-Faktur

Sehubungan dengan diundangkannya beleid tersebut pada 29 November 2017, DJP memberikan penjelasan sebagai berikut:

Baca Juga: Sederet Kode Eror Ketika Ubah Hak Akses DJP Online
  • E-Faktur yang dibuat oleh PKP wajib mencantumkan informasi identitas penerima BKP/JKP, termasuk NPWP penerima BKP/JKP.
  • Jika penerima BKP/JKP merupakan orang pribadi dan tidak memiliki NPWP, maka identitas pembeli harus diisi dengan NPWP 00.000.000.0-000.000 dan wajib mencantumkan NIK atau nomor paspor untuk WNA dalam kolom referensi e-Faktur.
  • Untuk e-Faktur yang diterbitkan bagi penerima BKP/JKP yang merupakan orang pribadi yang tidak memiliki NPWP sejak tanggal 1 Desember 2017 serta tidak mencantumkan NIK, harus dilakukan pembetulan untuk menghindari kemungkinan dikenai sanksi.
  • Khusus untuk PKP pedagang eceran, tetap diperbolehkan menggunakan faktur pajak sederhana, sehingga tidak ada keharusan mencantumkan NIK ataupun nomor paspor.

Namun, dalam perkembangan selanjutnya, DJP merevisi ketentuan Pasal 4A Perdirjen No.PER-26/PJ/2017 dengan merilis Perdirjen No.PER-31/PJ/2017. Melalui beleid baru ini, DJP menambahkan 3 ketentuan baru.

Pertama, pembeli yang tidak memiliki NPWP harus menyampaikan nama, alamat dan NIK atau nomor paspor untuk WNA kepada Pengusaha Kena Pajak yang membuat e-Faktur. Kedua, Jika PKP tidak mencantumkan keterangan sesuai dengan yang dipersyaratkan, maka e-Faktur tidak dapat diterbitkan.

Ketiga, dalam hal e-Faktur diterbitkan dengan tidak mencantumkan keterangan yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya, e-Faktur tersebut termasuk e-Faktur yang diterbitkan tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.

Baca Juga: Hanya untuk Ini, Lapor SPT Masa PPN Masih Bisa Lewat DJP Online

Ketentuan yang seharusnya berlaku sejak 1 April 2018 itu ternyata ditunda oleh DJP. Penundaan tersebut tertuang dalam Perdirjen Pajak No.PER/9/PJ/2018. Melalui beleid itu, DJP berujar mempertimbangkan kesiapan infrastruktur dan memperhatikan kesiapan PKP.

Dengan kedua alasan tersebut, DJP memutuskan perlunya dilakukan pengaturan kembali atas pemberlakuan ketentuan pencantuman NIK pada faktur. Tidak ada batasan waktu penundaan tersebut. DJP hanya menegaskan penundaan pelaksanaan sampai waktu yang akan ditetapkan dengan Perdirjen Pajak. Alhasil, pemakaian NPWP 00.000.000.0-000.000 tidak wajib mencantumkan NIK. Hal inilah yang sering menjadi celah untuk dimanfaatkan untuk menghindari kewajiban pajak. (kaw)

Baca Juga: Soal Tata Kelola Pengembangan Aplikasi Situs Web DJP, Cek di Sini
Topik : faktur pajak, faktur pajak 000, NPWP, NPWP 000, DJP
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 19 Oktober 2020 | 13:42 WIB
UU CIPTA KERJA
Senin, 19 Oktober 2020 | 12:32 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 19 Oktober 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Minggu, 18 Oktober 2020 | 11:01 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
berita pilihan
Kamis, 22 Oktober 2020 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 22 Oktober 2020 | 15:28 WIB
PROVINSI LAMPUNG
Kamis, 22 Oktober 2020 | 14:57 WIB
PROFIL PERPAJAKAN PERU
Kamis, 22 Oktober 2020 | 14:15 WIB
PMK 157/2020
Kamis, 22 Oktober 2020 | 14:15 WIB
SURAT BERHARGA NEGARA
Kamis, 22 Oktober 2020 | 14:05 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Kamis, 22 Oktober 2020 | 14:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Kamis, 22 Oktober 2020 | 13:50 WIB
KABUPATEN BADUNG