Fokus
Literasi
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:45 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 17 Januari 2022 | 18:00 WIB
KAMUS BEA METERAI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Reportase
Perpajakan.id

Apa Itu Faktur Pajak 000?

A+
A-
7
A+
A-
7
Apa Itu Faktur Pajak 000?

BERDASARKAN Pasal 13 Undang-Undang (UU) No.42/2009, pengusaha kena pajak (PKP) memiliki kewajiban untuk menerbitkan faktur pajak atas setiap penyerahan barang kena pajak (BKP) atau jasa kena pajak (JKP). Kewajiban pembuatan faktur ini tetap berlaku meskipun lawan transaksi (pembeli) dari PKP tersebut tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Namun, merujuk pada pasal yang sama dan Perdirjen Pajak No.PER-16/PJ/2014, NPWP pembeli BKP/JKP menjadi salah satu persyaratan formal yang harus dicantumkan dalam faktur pajak. Oleh karena itu, melalui Perdirjen No.PER-26/PJ/2017, Ditjen Pajak (DJP) mengatur kolom NPWP bagi pembeli orang pribadi yang tidak memiliki NPWP diisi dengan 00.000.000.0-000.000 sehingga faktur pajaknya sering disebut sebagai faktur pajak 000.

Lantas, sebenarnya apa yang dimaksud dengan Faktur Pajak 000?

Baca Juga: Ngobrol Bareng Ghozali, Deddy Corbuzier: Lu Ditagih Pajak Katanya?

Berdasarkan penjelasan yang dijabarkan, dapat diketahui bahwa faktur pajak 000 adalah istilah yang ditujukan bagi penerbitan faktur pajak oleh PKP penjual kepada pembeli yang tidak memiliki NPWP. Pengisian kolom NPWP menjadi 000 diperkenankan karena pemerintah tetap mewajibkan pembuatan faktur pajak meski lawan transaksi PKP tidak memiliki NPWP.

Dalam Pasal 4A ayat (2) Perdirjen Pajak No.PER-26/PJ/2017 dinyatakan terhadap pembelian BKP/JKP oleh pembeli yang tidak memiliki NPWP, identitas pembeli diisi dengan ketentuan sebagai berikut:

  • Nama dan alamat pembeli BKP/penerima JKP diisi dengan nama dan alamat sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor; dan
  • NPWP pembeli BKP/penerima JKP diisi dengan NPWP 00.000.000.0-000.000 dan wajib mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau nomor paspor untuk warga negara asing (WNA) dalam kolom referensi aplikasi e-Faktur

Sehubungan dengan diundangkannya beleid tersebut pada 29 November 2017, DJP memberikan penjelasan sebagai berikut:

Baca Juga: Barang Kena Pajak Belum Tentu Dikenakan PPN, Ini Penjelasannya
  • E-Faktur yang dibuat oleh PKP wajib mencantumkan informasi identitas penerima BKP/JKP, termasuk NPWP penerima BKP/JKP.
  • Jika penerima BKP/JKP merupakan orang pribadi dan tidak memiliki NPWP, maka identitas pembeli harus diisi dengan NPWP 00.000.000.0-000.000 dan wajib mencantumkan NIK atau nomor paspor untuk WNA dalam kolom referensi e-Faktur.
  • Untuk e-Faktur yang diterbitkan bagi penerima BKP/JKP yang merupakan orang pribadi yang tidak memiliki NPWP sejak tanggal 1 Desember 2017 serta tidak mencantumkan NIK, harus dilakukan pembetulan untuk menghindari kemungkinan dikenai sanksi.
  • Khusus untuk PKP pedagang eceran, tetap diperbolehkan menggunakan faktur pajak sederhana, sehingga tidak ada keharusan mencantumkan NIK ataupun nomor paspor.

Namun, dalam perkembangan selanjutnya, DJP merevisi ketentuan Pasal 4A Perdirjen No.PER-26/PJ/2017 dengan merilis Perdirjen No.PER-31/PJ/2017. Melalui beleid baru ini, DJP menambahkan 3 ketentuan baru.

Pertama, pembeli yang tidak memiliki NPWP harus menyampaikan nama, alamat dan NIK atau nomor paspor untuk WNA kepada Pengusaha Kena Pajak yang membuat e-Faktur. Kedua, Jika PKP tidak mencantumkan keterangan sesuai dengan yang dipersyaratkan, maka e-Faktur tidak dapat diterbitkan.

Ketiga, dalam hal e-Faktur diterbitkan dengan tidak mencantumkan keterangan yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya, e-Faktur tersebut termasuk e-Faktur yang diterbitkan tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.

Baca Juga: Tanpa Harus ke Kantor Pajak, Ini Solusi Lupa EFIN dari DJP

Ketentuan yang seharusnya berlaku sejak 1 April 2018 itu ternyata ditunda oleh DJP. Penundaan tersebut tertuang dalam Perdirjen Pajak No.PER/9/PJ/2018. Melalui beleid itu, DJP berujar mempertimbangkan kesiapan infrastruktur dan memperhatikan kesiapan PKP.

Dengan kedua alasan tersebut, DJP memutuskan perlunya dilakukan pengaturan kembali atas pemberlakuan ketentuan pencantuman NIK pada faktur. Tidak ada batasan waktu penundaan tersebut. DJP hanya menegaskan penundaan pelaksanaan sampai waktu yang akan ditetapkan dengan Perdirjen Pajak. Alhasil, pemakaian NPWP 00.000.000.0-000.000 tidak wajib mencantumkan NIK. Hal inilah yang sering menjadi celah untuk dimanfaatkan untuk menghindari kewajiban pajak. (kaw)

Baca Juga: Soal Insentif PPN Sewa Toko Ditanggung Pemerintah, Ini Kata DJP
Topik : faktur pajak, faktur pajak 000, NPWP, NPWP 000, DJP

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 15 Januari 2022 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Insentif Pajak Diperpanjang, NPWP Jadi 16 Digit, & Pelaporan SPT Sepi

Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:59 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pakai NPPN? Sekarang Bisa Beritahukan Lewat 2 Saluran Kring Pajak Ini

Jum'at, 14 Januari 2022 | 18:31 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Penerbit Faktur Pajak Fiktif Ditangkap, Kini Pembelinya Kena Ciduk DJP

Jum'at, 14 Januari 2022 | 15:45 WIB
SELEBRITAS

Setelah Disentil DJP, Ghozali 'NFT' Pastikan akan Patuh Bayar Pajak

berita pilihan

Rabu, 19 Januari 2022 | 14:00 WIB
ANGGARAN PEMERINTAH

Defisit APBN 2021 Turun Signifikan, Sri Mulyani: Bukan Tugas Mudah

Rabu, 19 Januari 2022 | 13:00 WIB
KINERJA FISKAL

Penerimaan Pajak Tembus 103%, Sri Mulyani Bantah Targetnya Diturunkan

Rabu, 19 Januari 2022 | 12:40 WIB
EDUKASI PAJAK

Tax Center Universitas Gunadarma Luncurkan Aplikasi M-edu Tax

Rabu, 19 Januari 2022 | 12:23 WIB
AGENDA ATPETSI

Negara Butuh Pajak untuk Capai Target SDGs, Simak Analisisnya

Rabu, 19 Januari 2022 | 12:11 WIB
SELEBRITAS

Ngobrol Bareng Ghozali, Deddy Corbuzier: Lu Ditagih Pajak Katanya?

Rabu, 19 Januari 2022 | 12:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Barang Kena Pajak Belum Tentu Dikenakan PPN, Ini Penjelasannya

Rabu, 19 Januari 2022 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Skema Insentif PPnBM Mobil DTP Berubah, Begini Catatan Gaikindo

Rabu, 19 Januari 2022 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK

Tidak Harus Dipancing dengan Pemutihan Pajak