AUSTRALIA

Anggur Kena Tarif Bea Masuk 218%, WTO Diminta Investigasi China

Dian Kurniati | Senin, 28 Juni 2021 | 13:30 WIB
Anggur Kena Tarif Bea Masuk 218%, WTO Diminta Investigasi China

Ilustrasi.

CANBERRA, DDTCNews – Pemerintah Australia meminta Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) melakukan investigasi terhadap China yang mengenakan tarif atas impor anggur asal Australia hingga 218%.

Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengatakan WTO bertanggung jawab untuk memastikan semua ketentuan perdagangan internasional berjalan baik. Selain itu, ia juga berharap aturan dari WTO dapat diperbarui.

"WTO yang menjalankan fungsinya dengan baik...menetapkan aturan yang jelas, menengahi perselisihan secara obyektif dan efisien serta menghukum perilaku buruk ketika itu terjadi," katanya, dikutip Senin (27/6/2021).

Baca Juga:
Lapor SPT Tahunan, Biden Bayar Pajak Rp 2,37 Miliar pada 2023

Permintaan investigasi kepada WTO bermula dari sikap China yang mengumumkan pengenaan tarif hingga 218% atas impor anggur asal Australia. China beralasan Australia mengeskpor anggurnya ke pasar China dengan harga lebih murah.

Akibat kebijakan tersebut, ekspor anggur Australia anjlok hingga miliaran dolar. Importir China pun memilih untuk menghentikan pemesanan anggur dari Australia sehingga penjualan anggur Australia ke luar negeri merosot.

Selain soal anggur, China juga berupaya menahan impor gandum Australia. Pada Mei lalu, China mengumumkan pengenaan 73,6% bea masuk antidumping dan 6,9% bea masuk penyeimbang atas impor gandum Australia.

Baca Juga:
Kementerian Energi dari Negara Ini Minta Gas Alam Dibebaskan dari PPN

Keputusan membawa persoalan tarif tambahan kepada WTO itu berselang 6 bulan setelah Australia juga menyerukan penyelidikan independen mengenai asal usul Covid-19 yang dilaporkan pertama di China. China menilai sikap Australia tersebut memiliki motif politik.

Kedutaan China di Canberra menyayangkan sikap Australia terhadap negaranya tersebut. Sikap tersebut dinilai akan menyebabkan kerusakan dalam hubungan bilateral dan pada akhirnya dapat merugikan Australia.

"Ini menunjukkan Pemerintah Australia tidak memiliki kesungguhan dalam meningkatkan hubungan China-Australia," katanya seperti dilansir dari Tax Notes International. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 17 April 2024 | 18:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Lapor SPT Tahunan, Biden Bayar Pajak Rp 2,37 Miliar pada 2023

Rabu, 17 April 2024 | 10:41 WIB KURS PAJAK 17 APRIL 2024 - 23 APRIL 2024

Kurs Pajak Terkini: Rupiah Berlanjut Melemah, Dolar AS Makin Perkasa

BERITA PILIHAN
Rabu, 17 April 2024 | 18:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Lapor SPT Tahunan, Biden Bayar Pajak Rp 2,37 Miliar pada 2023

Rabu, 17 April 2024 | 17:30 WIB KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Surat Pemberitahuan Jalur Merah?

Rabu, 17 April 2024 | 17:00 WIB PEMERIKSAAN PAJAK

SPT Nyatakan Rugi, Wajib Pajak Dapat Diperiksa di Kantor atau Lapangan

Rabu, 17 April 2024 | 16:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Data Perpajakan Lebih Aman, WP Bisa Lakukan Penggantian EFIN

Rabu, 17 April 2024 | 15:30 WIB KEANGGOTAAN FATF

RI Masuk FATF, Jokowi: Waspadai Pencucian Uang Berbasis Teknologi

Rabu, 17 April 2024 | 15:21 WIB PERMENKOP UKM 8/2023

Begini Aturan Permodalan Koperasi Simpan Pinjam

Rabu, 17 April 2024 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Catat! Reset Password Akun DJP Online Perlu Kode EFIN

Rabu, 17 April 2024 | 13:37 WIB IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

ASN Mulai Pindah ke IKN pada September 2024

Rabu, 17 April 2024 | 13:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Lebih Mudah, DJP Sarankan WP Lapor SPT Tahunan PPh Badan Pakai e-Form