Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 22 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Rabu, 22 September 2021 | 18:12 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 22 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 20 September 2021 | 19:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Rabu, 22 September 2021 | 17:27 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Rabu, 22 September 2021 | 12:28 WIB
AGENDA PAJAK
Rabu, 22 September 2021 | 12:02 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Selasa, 21 September 2021 | 17:20 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Anggur Kena Tarif Bea Masuk 218%, WTO Diminta Investigasi China

A+
A-
0
A+
A-
0
Anggur Kena Tarif Bea Masuk 218%, WTO Diminta Investigasi China

Ilustrasi.

CANBERRA, DDTCNews – Pemerintah Australia meminta Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) melakukan investigasi terhadap China yang mengenakan tarif atas impor anggur asal Australia hingga 218%.

Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengatakan WTO bertanggung jawab untuk memastikan semua ketentuan perdagangan internasional berjalan baik. Selain itu, ia juga berharap aturan dari WTO dapat diperbarui.

"WTO yang menjalankan fungsinya dengan baik...menetapkan aturan yang jelas, menengahi perselisihan secara obyektif dan efisien serta menghukum perilaku buruk ketika itu terjadi," katanya, dikutip Senin (27/6/2021).

Baca Juga: Kapok Jadi Tax Haven, Negara Ini Reformasi Aturan Pajaknya

Permintaan investigasi kepada WTO bermula dari sikap China yang mengumumkan pengenaan tarif hingga 218% atas impor anggur asal Australia. China beralasan Australia mengeskpor anggurnya ke pasar China dengan harga lebih murah.

Akibat kebijakan tersebut, ekspor anggur Australia anjlok hingga miliaran dolar. Importir China pun memilih untuk menghentikan pemesanan anggur dari Australia sehingga penjualan anggur Australia ke luar negeri merosot.

Selain soal anggur, China juga berupaya menahan impor gandum Australia. Pada Mei lalu, China mengumumkan pengenaan 73,6% bea masuk antidumping dan 6,9% bea masuk penyeimbang atas impor gandum Australia.

Baca Juga: Tekan Penyimpangan, Sistem PPN dan Kepabeanan Perlu Diperkuat

Keputusan membawa persoalan tarif tambahan kepada WTO itu berselang 6 bulan setelah Australia juga menyerukan penyelidikan independen mengenai asal usul Covid-19 yang dilaporkan pertama di China. China menilai sikap Australia tersebut memiliki motif politik.

Kedutaan China di Canberra menyayangkan sikap Australia terhadap negaranya tersebut. Sikap tersebut dinilai akan menyebabkan kerusakan dalam hubungan bilateral dan pada akhirnya dapat merugikan Australia.

"Ini menunjukkan Pemerintah Australia tidak memiliki kesungguhan dalam meningkatkan hubungan China-Australia," katanya seperti dilansir dari Tax Notes International. (rig)

Baca Juga: Belajar dari Estonia, Negara yang Warganya Balapan Lapor Pajak

Topik : australia, bea masuk, china, anggur, ekspor impor, kebijakan perpajakan, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 20 September 2021 | 16:00 WIB
ESTONIA

Tak Ada Pajak Mobil, Negara Ini Bakal Sulit Kejar Target Bebas Emisi

Senin, 20 September 2021 | 14:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

IMF: Proposal OECD Pilar 1 Bisa Gerus Penerimaan Negara Berkembang

Senin, 20 September 2021 | 13:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Tahun Depan, 3 Daerah Ini Mulai Pungut Cukai Tas Kresek Rp700/Lembar

Senin, 20 September 2021 | 12:30 WIB
ESTONIA

Obesitas Jadi Ancaman Serius, Negara Ini Bakal Pungut Pajak Gula

berita pilihan

Rabu, 22 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Kawasan Daur Ulang Berikat?

Rabu, 22 September 2021 | 18:30 WIB
MAURITIUS

Kapok Jadi Tax Haven, Negara Ini Reformasi Aturan Pajaknya

Rabu, 22 September 2021 | 18:12 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Pengenaan PPN Jasa Keagenan Kapal Asing

Rabu, 22 September 2021 | 18:09 WIB
KEBIJAKAN MONETER

Likuiditas Positif, Uang Beredar di Indonesia Tembus Rp7.198 Triliun

Rabu, 22 September 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sistem Pajak Progresif Makin Tak Relevan, Begini Penjelasan DPD RI

Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK

Penurunan Tarif Pajak Bunga Obligasi, Apakah Hanya untuk WPLN?

Rabu, 22 September 2021 | 17:30 WIB
KANWIL DJP JAWA BARAT I

Sandera Wajib Pajak, Kanwil DJP Jajaki Kerja Sama dengan Kemenkumham

Rabu, 22 September 2021 | 17:27 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Perlunya Antisipasi Risiko Kenaikan Tarif PPN

Rabu, 22 September 2021 | 17:00 WIB
UNI EROPA

Tekan Penyimpangan, Sistem PPN dan Kepabeanan Perlu Diperkuat

Rabu, 22 September 2021 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DPR Sampaikan Beberapa Usulan Perihal Alternative Minimum Tax