Review
Rabu, 12 Agustus 2020 | 14:34 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 11 Agustus 2020 | 09:20 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 09 Agustus 2020 | 09:00 WIB
KEPALA KKP PRATAMA JAKARTA MAMPANG PRAPATAN IWAN SETYASMOKO:
Kamis, 06 Agustus 2020 | 16:26 WIB
TAJUK
Fokus
Literasi
Rabu, 12 Agustus 2020 | 16:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 12 Agustus 2020 | 14:01 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 12 Agustus 2020 | 13:37 WIB
TIPS PAJAK
Selasa, 11 Agustus 2020 | 12:09 WIB
ALI SADIKIN:
Data & alat
Rabu, 12 Agustus 2020 | 09:14 WIB
KURS PAJAK 12 AGUSTUS-18 AGUSTUS 2020
Selasa, 11 Agustus 2020 | 14:30 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 15:54 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 05 Agustus 2020 | 08:57 WIB
KURS PAJAK 5 AGUSTUS-11 AGUSTUS 2020
Komunitas
Rabu, 12 Agustus 2020 | 10:42 WIB
KOMIK PAJAK
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 14:01 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 11:15 WIB
IPB ACCOUNTING COMPETITION 2020
Reportase

Aksi Unilateral Makin Marak Jelang Tenggat Pencapaian Konsensus Global

A+
A-
2
A+
A-
2
Aksi Unilateral Makin Marak Jelang Tenggat Pencapaian Konsensus Global

Suasana konferensi. 

MUMBAI, DDTCNews – Prospek untuk mencapai kata sepakat dalam memajaki transaksi ekonomi digital masih menjadi agenda utama dari OECD/G20 melalui Task Force on Digital Economy. Namun, semakin banyak negara yang melakukan aksi unilateral dan tidak lagi menunggu konsensus global.

Hal tersebut diungkapkan oleh President International Fiscal Association (IFA) Murray Clayson saat memberikan sambutan dalam acara International Tax Conference. Menurutnya, tatanan perpajakan global tengah berada persimpangan jalan karena perkembangan ekonomi digital.

“Tiga hari pembahasan pokoknya adalah bagaimana arsitektur pajak internasional akan mengalami perubahan yang radikal,” pesannya melalui video dalam konferensi yang mengambil tema 'Global Tax Reform: An Ambitious Dream?' di ITC Maratha Hotel, Mumbai, Kamis (5/12/2019).

Baca Juga: Airbnb Dukung Proposal Pajak Digital OECD

Murray menuturkan perubahan besar lanskap perpajakan global tersebut dimulai dengan munculnya ide untuk menangkal penggerusan basis pajak dan pengalihan laba (Base Erosion and Profit Shifting/BEPS). Gaungnya semakin kuat pada saat ini dengan adanya tuntutan untuk menjawab tantangan dari ekonomi digital lintas yurisdiksi.

Dalam perkembangan terkini terdapat dua pilar yang digadang-gadang menjadi jawaban atas pemajakan ekonomi digital. Pilar pertama terdiri atas pendekatan baru untuk membagi hak pemajakan. Pilar kedua terkait dengan adanya tarif minimum yang berlaku secara global untuk transaksi ekonomi yang dilakukan di ranah digital.

Ambisi dan harapan OECD untuk mencapai konsensus global pada tahun depan, lanjut Murray, dihadapkan dengan realitas semakin banyaknya negara yang meluncurkan aksi unilateral dalam menjawab tantangan pemajakan dari ekonomi digital.

Baca Juga: Wamenkeu: Transformasi Digital Harus Berlanjut Meski Ada Vaksin Corona

Kebijakan unilateral yang dilakukan oleh Inggris, India, Perancis, Meksiko, Kanada, dan Uganda menjadi sedikit contoh nyata adanya keputusan untuk menjalankan aksi sepihak dalam memajaki transaksi ekonomi digital.

“Inggris dan Uni Eropa sudah mempunyai proposal Digital Tax Services (DST). Untuk Inggris akan bersiap pada April 2020. Uni Eropa menyiapkan solusi jika tidak ada kesepakatan pada tahun depan," paparnya.

Namun, persoalan tidak akan berhenti pada titik kebijakan baru setiap negara dalam menghadapi raksasa digital seperti Google, Amazon, Facebook, dan Apple (GAFA). Kebijakan Amerika Serikat (AS) juga harus menjadi kalkulasi karena mulai munculnya langkah pembalasan dari pemerintahan Presiden Donald Trump kepada negara yang menerapkan pajak baru untuk perusahaan digital.

Baca Juga: Belum Kelar Bahas Pajak Digital OECD, PBB Malah Ajukan Proposal Baru

“Saat negara seperti Perancis dan Italia hendak melindungi basis pajaknya, muncul aksi provokasi dan pembalasan perdagangan dari AS, seperti kebijakan AS atas impor wine dari Prancis,” paparnya. (kaw)

Topik : aksi unilateral, pajak digital, teknologi digital, GAFA, OECD, India, DDTC
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 04 Agustus 2020 | 09:10 WIB
KONSULTASI
Senin, 03 Agustus 2020 | 15:17 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 03 Agustus 2020 | 12:31 WIB
WEBINAR SERIES DDTC
berita pilihan
Kamis, 13 Agustus 2020 | 07:07 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Rabu, 12 Agustus 2020 | 22:40 WIB
PELAYANAN PAJAK
Rabu, 12 Agustus 2020 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Rabu, 12 Agustus 2020 | 17:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 12 Agustus 2020 | 17:10 WIB
INSENTIF PAJAK
Rabu, 12 Agustus 2020 | 16:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 12 Agustus 2020 | 15:51 WIB
RUU OMNIBUS LAW CIPTA KERJA
Rabu, 12 Agustus 2020 | 15:34 WIB
ARAB SAUDI
Rabu, 12 Agustus 2020 | 15:18 WIB
BANTUAN SOSIAL