Fokus
Literasi
Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 15 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Senin, 15 Agustus 2022 | 12:45 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 17 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 17 AGUSTUS - 23 AGUSTUS 2022
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Reportase

Ada Pemutihan Sampai Akhir Bulan, Warga Diminta Lunasi Tunggakan Pajak

A+
A-
1
A+
A-
1
Ada Pemutihan Sampai Akhir Bulan, Warga Diminta Lunasi Tunggakan Pajak

Ilustrasi.

KUDUS, DDTCNews - Pemkab Kudus, Jawa Tengah meminta warga memanfaatkan insentif pemutihan denda untuk membayar tunggakan pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan (PBB-P2).

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Eko Djumartono mengatakan pemerintah memberikan relaksasi PBB-P2 hanya pada bulan ini. Insentif pemutihan denda PBB-P2 berlaku pada 1 - 30 September 2021.

"Adanya pemutihan denda PBB tersebut, kami berharap wajib pajak yang sebelumnya menunggak PBB selama beberapa tahun, tertarik untuk segera melunasi," katanya dikutip pada Jumat (10/9/2021).

Baca Juga: Harga BBM Naik, Negara Ini Beri Diskon Pajak untuk Taksi Hingga Ojek

Eko menjelaskan nilai tunggakan PBB-P2 sampai tahun ini sudah mencapai Rp23 miliar. Angka tersebut berasal dari sisa tunggakan PBB yang dialihkan dari KPP Pratama Kudus kepada pemkab pada 2013. Kemudian ditambah tunggakan setelah tahun pajak 2013.

Dia menyampaikan kebijakan insentif PBB-P2 memberikan kesempatan warga melunasi tunggakan pajak tanpa harus membayar denda. Menurutnya kebijakan tersebut juga berlaku untuk pembayaran pajak pada tahun ini.

Adapun jatuh tempo pembayaran PBB-P2 untuk tahun pajak 2021 sebetulnya sudah berakhir pada 31 Agustus 2021. Namun, dengan adanya insentif maka pembayaran lewat jatuh tempo tahun ini dibebaskan dari pengenaan sanksi administrasi.

Baca Juga: Sri Mulyani Sebut Ada Insentif Perpajakan Rp41,5 Triliun pada 2023

"Program relaksasi pembayaran PBB sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap semua sektor usaha yang sangat terdampak pandemi Covid-19," ujarnya.

Eko menambahkan pemerintah akan menggencarkan sosialisasi insentif pemutihan denda PBB-P2. Menurutnya, masih ada waktu setengah bulan untuk mengoptimalkan pemanfaatan insentif.

"Pembebasan denda PBB ini telah disosialisasikan dengan mengundang camat se-Kabupaten Kudus," imbuhnya seperti dilansir Radar Kudus. (sap)

Baca Juga: Utang Pajak Rp1,24 Miliar Belum Dilunasi, Rekening WP Disita Fiskus

Topik : pemutihan PBB, insentif pajak, diskon pajak, penghapusan denda pajak, tunggakan pajak, kudus, jateng

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 07 Agustus 2022 | 11:00 WIB
KOREA SELATAN

Pacu Industri Cip, Korea Selatan Makin Jorjoran Beri Insentif Pajak

Sabtu, 06 Agustus 2022 | 13:00 WIB
PROVINSI NTB

Manfaatkan! Ada Pembebasan Denda dan Diskon Pajak Kendaraan Bermotor

Jum'at, 05 Agustus 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Insentif Pajak Bantu Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi, Ini Penjelasan BPS

Kamis, 04 Agustus 2022 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Hadapi Risiko, Pengusaha Minta Insentif Pajak Diperpanjang Hingga 2023

berita pilihan

Kamis, 18 Agustus 2022 | 09:12 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Uang Rupiah Kertas Tahun Emisi 2022 Diluncurkan, Ini Pesan Sri Mulyani

Kamis, 18 Agustus 2022 | 08:10 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Pastikan Pajak Nonmigas 2023 Tetap Naik, Sri Mulyani Ungkap Langkahnya

Rabu, 17 Agustus 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Sebut Ada Insentif Perpajakan Rp41,5 Triliun pada 2023

Rabu, 17 Agustus 2022 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tahun Depan, Pemerintah Minta Dividen Rp44 Triliun dari BUMN

Rabu, 17 Agustus 2022 | 14:00 WIB
RAPBN 2023 DAN NOTA KEUANGAN

Tidak Ada Lagi Alokasi PEN di APBN 2023, Begini Kata Sri Mulyani

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Begini Optimisme Sri Mulyani Soal Pertumbuhan Penerimaan PPh Nonmigas

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:00 WIB
HUT KE-15 DDTC

Membangun SDM Pajak Unggul, DDTC Tawarkan Akses Pendidikan yang Setara

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajak Minimum Global Ternyata Bisa Pengaruhi Penerimaan Pajak 2023

Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Pemerintah Targetkan Setoran PPh Rp935 Triliun Pada Tahun Depan