Berita
Selasa, 27 Oktober 2020 | 19:02 WIB
PMK 153/2020
Selasa, 27 Oktober 2020 | 17:37 WIB
KOMITE STABILITAS SISTEM KEUANGAN
Selasa, 27 Oktober 2020 | 17:30 WIB
UU CIPTA KERJA
Selasa, 27 Oktober 2020 | 16:05 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Review
Rabu, 21 Oktober 2020 | 14:14 WIB
KONSULTASI PAJAK
Jum'at, 16 Oktober 2020 | 17:13 WIB
ANALISIS PAJAK
Rabu, 14 Oktober 2020 | 14:17 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 07 Oktober 2020 | 14:17 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Selasa, 27 Oktober 2020 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 26 Oktober 2020 | 16:41 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 26 Oktober 2020 | 16:15 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 26 Oktober 2020 | 16:10 WIB
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (1)
Data & Alat
Selasa, 27 Oktober 2020 | 17:06 WIB
STATISTIK PAJAK DIGITAL
Rabu, 21 Oktober 2020 | 17:02 WIB
STATISTIK SISTEM PAJAK
Rabu, 21 Oktober 2020 | 09:24 WIB
KURS PAJAK 21 OKTOBER - 27 OKTOBER 2020
Jum'at, 16 Oktober 2020 | 15:24 WIB
MATRIKS AREA KEBIJAKAN
Komunitas
Selasa, 27 Oktober 2020 | 14:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Selasa, 27 Oktober 2020 | 09:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Senin, 26 Oktober 2020 | 19:22 WIB
AGENDA PAJAK
Senin, 26 Oktober 2020 | 14:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Reportase

Ada Insentif PPh UMKM Ditanggung Pemerintah, Ini Tanggapan Asosiasi

A+
A-
9
A+
A-
9
Ada Insentif PPh UMKM Ditanggung Pemerintah, Ini Tanggapan Asosiasi

Ketua Akumindo Ikhsan Ingratubun.

JAKARTA, DDTCNews—Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) mengapresiasi kebijakan pemerintah dengan memberikan insentif berupa pajak penghasilan final UMKM ditanggung pemerintah (DTP) selama 6 bulan.

Ketua Akumindo Ikhsan Ingratubun mengaku kebijakan itu akan membantu pelaku UMKM yang tengah kesulitan keuangan. Hanya saja, Ikhsan menyebut UMKM yang menjadi wajib pajak saat ini tidak sampai 10% dari total 60 juta pelaku UMKM.

“Bagi yang sudah masuk wajib PPh, itu akan sangat membantu karena 6 bulan dia bebas pajak. Hanya saja memang jumlahnya tidak banyak,” katanya kepada DDTCNews, Selasa (5/5/2020).

Baca Juga: Kerja Sama Litbang? Biar Dapat Insentif, Harus Buat Proposal Bersama

Ikhsan mengatakan sekitar 90% anggotanya yang tergolong pengusaha mikro dan ultra-mikro masih belum masuk atau terdaftar sebagai wajib pajak UMKM. Dengan kata lain, UMKM yang memanfaatkan insentif pajak terbilang kecil.

Masih terkait insentif PPh UMKM DTP, ia menganggap syarat UMKM untuk mendapatkan insentif berupa pembebasan pajak tersebut masih tergolong rumit lantaran harus melaporkan realisasi PPh UMKM DTP.

“DJP, kan, tetap minta pelaporan. Nah itu dia masalahnya, kami sampai dengan saat ini masih kebingungan. Seharusnya dibuat bagaimana caranya agar kami bisa mengisi sendiri dengan mudah,” tutur Ikhsan.

Baca Juga: Hipmi Harap Aturan Turunan Klaster Perpajakan Bisa Dirilis Tahun Ini

Untuk diketahui, UMKM yang menerima insentif pajak dari pemerintah diwajibkan untuk menyampaikan laporan realisasi setiap masa pajak. Simak artikel ‘Penting! Penerima Insentif PPh UMKM Wajib Sampaikan Laporan Realisasi

Selain itu, UMKM juga harus mengajukan permohonan untuk mendapatkan insentif tersebut dengan terlebih dahulu memiliki surat keterangan. Simak artikel ‘UMKM Sudah Punya SK PP 23/2018? DJP: Harus Ajukan Permohonan Lagi

Untuk meringankan beban pelaku usaha di tengah pandemic, pemerintah akan menanggung PPh UMKM selama 6 bulan. Berdasarkan perhitungan pemerintah, nilai insentif tersebut ditaksir mencapai Rp2,4 triliun.

Baca Juga: Menaker: Cuti Bersama Tergantung Kebutuhan Perusahaan

Kondisi UMKM Saat Ini
Ikhsan menjelaskan bisnis pelaku usaha UMKM sudah tertekan sejak awal tahun 2020, jauh sebelum wabah virus terjadi di Indonesia. Pada Januari, UMKM sektor pariwisata mulai sepi ditinggalkan pengunjung.

Pada Februari, tekanan ekonomi ikut dirasakan pengusaha pakaian, berbarengan dengan isu lockdown untuk mencegah penyebaran virus. Saat mulai ditemukan kasus virus corona pada Maret, pengusaha kuliner mulai kehilangan konsumen.

“Omzet rata-rata sekarang tinggal 10%-15% dari hari normal. Pegawai juga 85%-90% sudah dirumahkan karena hanya melayani yang pengiriman online,” ujar Ikhsan. (rig)

Baca Juga: Tekan Ekonomi Informal, Belasan Triliun Digelontorkan Hingga 2023

Topik : pajak penghasilan ditanggung pemerintah, PPh UMKM, insentif pajak, pandemi virus Corona, nasional
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

mona

Selasa, 05 Mei 2020 | 18:05 WIB
Meskipun nilainya sedikit, pemberian insentif ini akan membantu meringankan beban UMKM yang saat ini pemasukan mereka kenanyakan turun drastis. Saat ini DJP juga sedang menyiapkan platform untuk laporan realisasi. 👍👍
1
artikel terkait
Senin, 26 Oktober 2020 | 15:00 WIB
TURKI
Senin, 26 Oktober 2020 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN CUKAI
Senin, 26 Oktober 2020 | 13:45 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Senin, 26 Oktober 2020 | 13:30 WIB
KAMBOJA
berita pilihan
Selasa, 27 Oktober 2020 | 19:02 WIB
PMK 153/2020
Selasa, 27 Oktober 2020 | 17:37 WIB
KOMITE STABILITAS SISTEM KEUANGAN
Selasa, 27 Oktober 2020 | 17:30 WIB
UU CIPTA KERJA
Selasa, 27 Oktober 2020 | 17:06 WIB
STATISTIK PAJAK DIGITAL
Selasa, 27 Oktober 2020 | 16:05 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Selasa, 27 Oktober 2020 | 16:00 WIB
FASILITAS PERPAJAKAN
Selasa, 27 Oktober 2020 | 15:40 WIB
PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA
Selasa, 27 Oktober 2020 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 27 Oktober 2020 | 15:22 WIB
ARAB SAUDI