Review
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 17:06 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Rabu, 01 September 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Komunitas
Selasa, 21 September 2021 | 17:20 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Selasa, 21 September 2021 | 16:55 WIB
TRANSFER PRICING
Selasa, 21 September 2021 | 12:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Senin, 20 September 2021 | 16:04 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

7 Saran Komite Pengawas Perpajakan Selama Pandemi Sudah Jadi Materi UU

A+
A-
8
A+
A-
8
7 Saran Komite Pengawas Perpajakan Selama Pandemi Sudah Jadi Materi UU

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (foto: Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews – Komite Pengawas Perpajakan (Komwasjak) diharapkan dapat terus mengawal reformasi perpajakan.

Dalam siaran pers Kemenkeu yang dipublikasikan hari ini, Kamis (15/7/2021), penerimaan perpajakan mengalami tantangan yang sangat besar. Setelah mengalami kontraksi yang cukup signifikan, pada kuartal II/2021, penerimaan pajak telah mengalami perbaikan dengan tumbuh 6,20%.

“Dalam keadaan yang penuh dengan tantangan dan dinamika perkembangan kasus pandemi Covid-19 ini, Komwasjak diharapkan dapat terus mengawal reformasi perpajakan yang sedang dan akan terus dilaksanakan,” tulis Kemenkeu.

Baca Juga: Sri Mulyani Resmi Terima DIM RUU HKPD dari DPR dan DPD

Untuk tahun ini, sampai dengan Juli, Komwasjak telah menghasilkan 24 saran dan/atau rekomendasi. Perinciannya, ada 14 saran dan/atau rekomendasi kepada menteri keuangan dan 10 saran dan/atau rekomendasi kepada direktur jenderal pajak.

Pada 2020, Komwasjak menghasilkan total 50 saran dan/atau rekomendasi dengan perincian 26 saran dan/atau rekomendasi kepada menteri keuangan, 20 saran dan/atau rekomendasi kepada direktur jenderal pajak, 3 saran dan/atau rekomendasi kepada direktur jenderal bea cukai, serta 1 saran dan/atau rekomendasi kepada ketua pengadilan pajak.

Pada 2019, Komwasjak menghasilkan total 41 saran dan/atau rekomendasi dengan perincian 21 saran dan/atau rekomendasi kepada menteri keuangan, 18 saran dan/atau rekomendasi kepada direktur jenderal pajak, 1 saran dan/atau rekomendasi kepada kepala badan kebijakan fiskal serta 1 saran dan/atau rekomendasi kepada direktur jenderal bea cukai.

Baca Juga: DPR dan DPD Serahkan DIM RUU HKPD, Pembahasan Lanjut Ke Panja

Rekomendasi Komwasjak yang dihasilkan selama pandemi covid-19 telah masuk materi UU 2/2020, UU 11/2020, dan Rancangan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP),

Beberapa saran tersebut diantaranya pertama, penurunan tarif PPh badan. Kedua, pemajakan transaksi e-commerce, intangible cross border, dan over the top (OTT). Ketiga, pemajakan control foreign company (CFC).

Keempat, pengaturan fasilitas perpajakan. Kelima, pencantuman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)/ Nomor Induk Kependudukan (NIK) pembeli pada faktur pajak. Keenam, relaksasi pengkreditan pajak masukan. Ketujuh, penurunan sanksi administrasi.

Baca Juga: Pemda Usulkan Penerapan Pajak Sampah, Begini Respons Sri Mulyani

Komwasjak adalah komite nonstruktural dan bersifat mandiri yang bertugas membantu menteri keuangan dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan perpajakan dan pelaksanaan administrasi perpajakan sebagaimana yang tercantum dalam PMK 18/2020.

Komwasjak melaksanakan tugasnya secara profesional, mandiri, tidak terpengaruh pihak-pihak lain dan imparsial. Di samping menjalankan checks & balances, Komwasjak juga menjadi second opinion menteri keuangan dalam formulasi kebijakan perpajakan.

“Agar peran fungsi strategis Komwasjak sebagai oversight body dan juga check and balance mechanism dapat lebih optimal maka diperlukan redesign dan reaktualisasi agar Komwasjak ke depan keberadaannya semakin strategis, disegani, dan merupakan bagian dari solusi," ungkap Ketua Komwasjak Mardiasmo.

Baca Juga: Sri Mulyani Sebut APBN Tetap Waspadai Covid-19 Varian Mu

Dalam memperingati Hari Jadi ke-14 Komwasjak, Menkeu menegaskan aspek paling penting saat ini adalah penganan pandemi Covid-19. Menurutnya, rakyat harus bisa dilindungi dan dunia usaha bisa pulih kembali.

“Namun kemudian dengan sequence itu, APBN harus disehatkan lagi. Jadi, sequence ini lah yang saya minta komite juga ikut di dalam yang pertama dalam mengkomunikasikan dan kedua ikut berperan di dalam mengawal substansinya,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Komwasjak berkomitmen untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi perpajakan (mutual trust) dan kepatuhan kooperatif. Salah satunya dengan cara meningkatkan pengetahuan dan kemampuan profesional aparat pajak, pengawas (termasuk Komwasjak), hakim penegak hukum, stakeholders, serta masyarakat/wajib pajak. (kaw)

Baca Juga: Sri Mulyani Dapat Masukan Soal Risiko Moral Hazard Rencana Program Ini

Topik : Komite Pengawas Perpajakan, Komwasjak, Sri Mulyani

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 02 September 2021 | 18:30 WIB
ANGGARAN PEMERINTAH

Komisi XI Sepakati Pagu Anggaran Kemenkeu Tahun Depan Rp44 Triliun

Kamis, 02 September 2021 | 15:15 WIB
KINERJA FISKAL

Sri Mulyani: Seluruh Temuan BPK Sudah Kami Tindaklanjuti

Jum'at, 27 Agustus 2021 | 17:30 WIB
PENANGANAN DANA BLBI

Sri Mulyani Bakal Tagih Piutang BLBI Hingga ke Ahli Waris

Jum'at, 27 Agustus 2021 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Beri Sinyal Kurangi Insentif Pajak secara Bertahap

berita pilihan

Selasa, 21 September 2021 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Peroleh Insentif Fiskal Beragam, Industri Furnitur Sanggup Tumbuh 8%

Selasa, 21 September 2021 | 18:49 WIB
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Begini Ketentuan PPN Penjualan Motor atau Mobil Bekas

Selasa, 21 September 2021 | 18:30 WIB
THAILAND

Tingkatkan Sektor Litbang, Thailand Rilis Aturan Baru Soal Tax Holiday

Selasa, 21 September 2021 | 18:06 WIB
LAYANAN PAJAK

DJP Minta Wajib Pajak Lapor Jika Temui Ini Saat Manfaatkan Layanan

Selasa, 21 September 2021 | 17:30 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL

OECD Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI Jadi 3,7% Tahun Ini

Selasa, 21 September 2021 | 17:20 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Transparansi dan Upaya Mendapat Kepercayaan Wajib Pajak

Selasa, 21 September 2021 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Turun ke Lapangan, Begini Cara Ditjen Pajak Olah Data yang Dikumpulkan

Selasa, 21 September 2021 | 16:55 WIB
TRANSFER PRICING

Tak Cuma Pajak, Isu Transfer Pricing Juga Sentuh Aspek Bisnis & Hukum

Selasa, 21 September 2021 | 16:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Dinilai Diskriminatif, Usulan Insentif Pajak Ditentang Toyata & Honda

Selasa, 21 September 2021 | 16:21 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Punya Utang Pajak, Aset 5 Perusahaan Ini Disita DJP