Fokus
Literasi
Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

Profesional DDTC Berkontribusi dalam Buku Terbitan Internasional

A+
A-
7
A+
A-
7
Profesional DDTC Berkontribusi dalam Buku Terbitan Internasional

Buku berjudul The Implementation and Lasting Effects of the Multilateral Instrument yang memuat ulasan mengenai implementasi MLI di Indonesia. Ulasan ditulis 2 profesional DDTC.

INTERNATIONAL Bureau of Fiscal Documentation (IBFD) menerbitkan buku berjudul The Implementation and Lasting Effects of the Multilateral Instrument. Buku ke-21 dari European dan International Tax Law and Policy Series ini mengulas implementasi MLI di 34 negara, termasuk Indonesia.

Adapun ulasan mengenai dampak The Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting (MLI) terhadap perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) di Indonesia ditulis profesional DDTC. Salah satunya adalah Manager of Tax Compliance & Litigation Services at DDTC Anggi P.I. Tambunan.

Buku ini merupakan hasil dari interaksi nonfisik para national reporters dan penulis. Awalnya, ulasan profesional DDTC akan dipresentasikan dalam Rust Conference yang digelar Institute for Austrian and International Tax Law dan Vienna University of Economics and Business pada 2-4 Juli 2020 di Austria. Namun, konferensi ditiadakan karena terjadinya pandemi Covid-19.

Baca Juga: Punya Ide Soal Pajak Orang Kaya? Ikuti Lomba Berhadiah Rp55 Juta Ini

Sebagai rencana aksi 15 proyek anti-BEPS, MLI merupakan konvensi multilateral yang digunakan dengan cepat untuk memodifikasi penerapan P3B tanpa adanya negosiasi ulang satu per satu secara bilateral. MLI tidak menggantikan perjanjian pajak yang sudah ada.

MLI justru memodifikasi penerapan P3B dengan tujuan untuk mengurangi celah penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional, melawan penyalahgunaan perjanjian dan meningkatkan mekanisme penyelesaian sengketa, serta memberi fleksibilitas sesuai dengan kebijakan dan posisi berbeda yang dipilih tiap negara.

MLI memungkinkan yurisdiksi untuk mengadopsi rekomendasi-rekomendasi dalam beberapa rencana aksi BEPS yang berdampak pada P3B. Rekomendasi itu di antaranya rencana aksi 2 tentang hybrid mismatches, rencana aksi 6 tentang upaya untuk menangkal treaty abuse, rencana aksi 7 tentang status bentuk usaha tetap, serta rencana aksi 14 tentang mutual agreement procedure (MAP).

Baca Juga: Lokal Mengglobal, DDTC Berkontribusi di Level Dunia Lewat Karya

Indonesia sebagai salah satu negara yang berkomitmen terhadap proyek anti-BEPS, ikut menandatangani MLI pada Juni 2017 di Paris. Ratifikasi MLI di Indonesia ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) No. 77/2019. Pada Chapter 20, Anggi dan Rahmat mengupas implementasi MLI di Indonesia dan kaitannya dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Pembahasan dimulai dengan pihak-pihak dalam MLI dan P3B yang tercakup dalam MLI. Kemudian, bahasan dilanjutkan mengenai hybrid mismatches dan penyalahgunaan P3B (treaty abuse). Bahasan berlanjut terkait dengan penghindaran status bentuk usaha tetap.

Selain itu, ada pula bahasan tentang peningkatan penyelesaian sengketa dan arbitrase yang sesuai. Mereka juga mengulas kebijakan umum options dan reservations pada MLI. Pada bagian akhir simpulan, Anggi dan Rahmat memaparkan proyeksi terkait dengan jaringan P3B Indonesia pada masa depan.

Baca Juga: Tips Menerjemahkan Dokumen Lokal Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris

Buku ini diterbitkan untuk memberikan gambaran umum kepada otoritas pajak, pembuat kebijakan, pengadilan, serta praktisi mengenai posisi dan pengalaman beberapa negara dalam mengimplementasikan MLI.

Editor buku yang diterbitkan pada Oktober 2021 ini merupakan para pakar pajak internasional. Mereka adalah Georg Kofler, Michael Lang, Jeffrey Owens, Pasquale Pistone, Alexander Rust, Josef Schuch, Karoline Spies, dan Claus Staringer. Adapun Michael Lang bertindak sebagai series editor.

Sebelum buku tersebut, beberapa profesional DDTC lainnya juga berkontribusi dalam buku pajak internasional. Beberapa di antaranya adalah Managing Partner DDTC Darussalam dalam buku A Global Analysis of Tax Treaty Disputes. Partner of Transfer Pricing Services Romi Irawan dan Associate Partner of Transfer Pricing Services DDTC Yusuf Wangko Ngantung dalam buku Transfer Pricing Law Review .

Baca Juga: DDTC di Komunitas Perpajakan Internasional, Perkaya Pengetahuan Global

Kemudian, Partner of Tax Compliance and Litigation Services David Hamzah Damian dan Senior Manager of Tax Compliance and Litigation Services Ganda Christian Tobing dalam buku The Tax Disputes and Litigation Review.

Partner of Tax Research & Training Services DDTC B. Bawono Kristiaji dan Manager of DDTC Fiscal Research Denny Vissaro dalam buku berjudul Implementing Key BEPS Actions: Where Do We Stand?. Ada pula Associate Partner of Transfer Pricing Services DDTC Yusuf Wangko Ngantung dan Senior Manager of Tax Compliance & Litigation Services DDTC R. Herjuno Wahyu Aji dalam buku Controlled Foreign Company Legislation. (kaw)

Baca Juga: Bagaimana Kewajiban PPN bagi PPMSE Aset Kripto?
Topik : buku, buku pajak, P3B, MLI, DDTC, IBFD, Rust Conference

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 19 Juli 2022 | 18:19 WIB
LITERASI PAJAK

Integrasi NIK dan NPWP, Urgensi Melek Pajak Makin Tinggi

Selasa, 19 Juli 2022 | 15:24 WIB
KONSULTASI UU HPP

Bangun Rumah Sendiri tapi Belum Ber-NPWP, Bagaimana Perlakuan PPN-nya?

Selasa, 19 Juli 2022 | 14:00 WIB
EDUKASI PAJAK

Butuh UU KUP, PPh, dan PPN dalam Bahasa Inggris? Akses Perpajakan ID

Senin, 18 Juli 2022 | 09:07 WIB
BINCANG ACADEMY

Pajak Berperan Kurangi Ketimpangan Ekonomi, Begini Penjelasannya

berita pilihan

Rabu, 10 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Keterbukaan Informasi Perpajakan Punya Peran dalam Menekan Korupsi

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Menyimak Lagi Siasat DJBC Lindungi Perusahaan dari Pukulan Pandemi

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha?

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:05 WIB
PER-03/PJ/2022

Upload Faktur Pajak Muncul Eror ETAX-API-10041, Perhatikan Tanggalnya

Rabu, 10 Agustus 2022 | 16:10 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

DJP Kembangkan CRM-BI, Data Keuangan dan Aset Wajib Pajak Berperan

Rabu, 10 Agustus 2022 | 15:30 WIB
PMK 112/2022

NIK Jadi NPWP Bisa Dorong Standardisasi Identitas, Ini Alasannya

Rabu, 10 Agustus 2022 | 15:09 WIB
PER-03/PJ/2022

Isi Keterangan Jenis Barang dalam Faktur Pajak? Begini Ketentuannya

Rabu, 10 Agustus 2022 | 15:00 WIB
KPP PRATAMA BATANG

WP Tak Lunasi Tagihan Rp285 Juta, Kantor Pajak Adakan Penyitaan Aset

Rabu, 10 Agustus 2022 | 14:30 WIB
CRYPTOCURRENCY

Makin Banyak! Bappebti Rilis 383 Aset Kripto yang Legal Diperdagangkan