Fokus
Data & Alat
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Rabu, 15 Juni 2022 | 12:45 WIB
STATISTIK CUKAI MULTINASIONAL
Rabu, 15 Juni 2022 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 15 JUNI - 21 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Waspadai Perang Rusia-Ukraina, BI Kembali Tahan Suku Bunga Acuan 3,5%

A+
A-
0
A+
A-
0
Waspadai Perang Rusia-Ukraina, BI Kembali Tahan Suku Bunga Acuan 3,5%

Gubernur BI Perry Warjiyo. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) pada 16-17 Maret 2022 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 3,5%, dengan suku bunga Deposit Facility sebesar 2,75% dan suku bunga Lending Facility sebesar 4,25%.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan keputusan tersebut mempertimbangkan berbagai kondisi ekonomi global maupun domestik. Menurutnya, keputusan itu juga sejalan dengan perlunya menjaga nilai tukar rupiah dan tingkat inflasi yang tetap rendah.

"Serta sebagai upaya untuk tetap mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tekanan eksternal yang meningkat terutama terkait dengan ketegangan geopolitik Rusia dan Ukraina," katanya melalui konferensi video, Kamis (17/3/2022).

Baca Juga: Untuk Sistem Pajak Indonesia, World Bank Setujui Pinjaman Rp11 Triliun

Perry mengatakan BI akan terus mengoptimalkan seluruh bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta mendukung upaya perbaikan ekonomi. Misalnya, dengan melanjutkan kebijakan nilai tukar rupiah untuk menjaga stabilitas nilai tukar yang sejalan dengan mekanisme pasar dan fundamental ekonomi.

Selain itu, BI juga akan memastikan kecukupan kebutuhan uang, distribusi uang, dan layanan kas untuk menyambut Ramadan dan Hari Raya Idulfitri 2022.

Menurutnya, BI akan terus memperkuat sinergi kebijakan dengan Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk mengendalikan inflasi, menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan, serta meningkatkan kredit/pembiayaan kepada dunia usaha pada sektor-sektor prioritas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, ekspor, serta inklusi ekonomi dan keuangan.

Baca Juga: Metode Pembatasan Biaya Pinjaman Keperluan Pajak Diubah, Setuju?

Kemudian, Perry memaparkan perbaikan ekonomi dunia yang berlanjut tetapi berpotensi lebih rendah dari prakiraan sebelumnya seiring dengan eskalasi ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina.

Dia menyampaikan eskalasi ketegangan geopolitik yang diikuti dengan pengenaan sanksi berbagai negara terhadap Rusia mempengaruhi transaksi perdagangan, pergerakan harga komoditas, dan pasar keuangan global, di tengah penyebaran Covid-19 yang mulai mereda.

Pertumbuhan ekonomi berbagai negara seperti Eropa, Amerika Serikat (AS), Jepang, China, dan India berpotensi lebih rendah dari proyeksi sebelumnya. Di sisi lain, volume perdagangan dunia juga berpotensi lebih rendah sejalan dengan risiko tertahannya perbaikan perekonomian global dan gangguan rantai pasokan yang masih berlangsung.

Baca Juga: BI Kembali Tahan Suku Bunga Acuan di Level 3,5 Persen

Sementara itu, Perry menyebut pertumbuhan ekonomi domestik masih kuat seiring dengan meredanya penyebaran Covid-19 varian Omicron di tengah meningkatnya risiko geopolitik Rusia-Ukraina. Prakiraan pertumbuhan ekonomi tersebut ditopang oleh perbaikan konsumsi rumah tangga dan investasi nonbangunan serta tetap positifnya pertumbuhan konsumsi pemerintah.

"Dengan perkembangan itu, pertumbuhan ekonomi pada 2022 diprakirakan tetap berada dalam kisaran 4,7-5,5%," ujarnya.

Perry menambahkan BI juga melanjutkan pembelian SBN di pasar perdana untuk pendanaan APBN 2022 untuk program pemulihan ekonomi nasional senilai Rp8,76 triliun hingga 15 Maret 2022 melalui mekanisme lelang utama dan greenshoe option. Pembelian SBN tersebut telah mempertimbangkan kondisi pasar SBN dan dampaknya terhadap likuiditas perekonomian. (sap)

Baca Juga: Pemerintah Segera Kembali Buka Transaksi SUN untuk Penempatan Dana PPS

Topik : suku bunga acuan, Bank Indonesia, SBN, Rusia, Ukraina, bunga kredit, pinjaman

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 13 Mei 2022 | 13:15 WIB
KEBIJAKAN MONETER

Buat Bayar Utang, Cadangan Devisa Turun Jadi US$135,7 Miliar Per April

Minggu, 08 Mei 2022 | 09:00 WIB
KLARIFIKASI OTORITAS MONETER

Temukan Modus Penipuan Soal Amnesti Pajak, BI Minta Masyarakat Waspada

berita pilihan

Senin, 27 Juni 2022 | 17:35 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

PPS Jadi Booster Penerimaan Pajak, Setoran PPh Final Melonjak

Senin, 27 Juni 2022 | 17:08 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Belum Isi Daftar Harta di SPT 2016-2020, Bisa Pembetulan? Ini Kata DJP

Senin, 27 Juni 2022 | 17:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

WP Punya Opsi Pembetulan SPT Jika Tak Mau Ikut PPS, Begini Kata DJP

Senin, 27 Juni 2022 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Sebut Investasi di Bidang Pendidikan Lebih Menguntungkan

Senin, 27 Juni 2022 | 16:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Bareng Coretax System, Penggunaan NIK sebagai NPWP Dimulai Tahun Depan

Senin, 27 Juni 2022 | 15:32 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Ikut Kebijakan II PPS? Ini Risiko Jika WP Tidak Ungkap Seluruh Harta

Senin, 27 Juni 2022 | 15:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Ajak Wajib Pajak Ikut PPS, Via Vallen: Daripada Kena Sanksi

Senin, 27 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Buat Faktur Pajak Kode Transaksi 04 Lewat e-Faktur Versi 3.2

Senin, 27 Juni 2022 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Sebut Implementasi Pajak Karbon Perlu Timing yang Tepat