Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Warga Protes Kenaikan Pajak Karbon dan Harga BBM

A+
A-
1
A+
A-
1

(Foto: Firstpost)

SOFIA, DDTCNews – Warga Bulgaria melakukan aksi unjuk rasa seusai pemerintah menaikkan pajak untuk mobil tua dan pajak polusi (carbon tax), menaikkan harga bahan bakar, serta berencana menaikkan premi asuransi.

Unjuk rasa yang dilakukan dengan berjalan menuju Sofia tersebut sebagai bentuk kekesalan warga atas berbagai kebijakan yang diterapkan pemerintah. Tak hanya di Sofia, unjuk rasa ini juga digelar di lebih dari 20 kota lainnya dengan cara memblokade jalan raya protokol selama berjam-jam.

“Pengunjuk rasa berteriak ‘Mafia!’ dan ‘Resign!’ di depan gedung kementerian,” demikian melansir Emerging Europe, Kamis (15/11).

Baca Juga: China Sebut Pajak Batas Karbon Eropa Cederai Semangat Multilateral

Kebijakan pemerintah yang menaikkan pajak mobil tua dan pajak polusi mulai tahun 2019 berhasil memicu kemarahan warga negara termiskin se-Uni Eropa, karena rata-rata warga berpenghasilan EUR575 per bulan (senilai Rp9,61 juta per bulan).

Para pengunjuk rasa juga ingin pemerintah meningkatkan upah minimum hingga EUR383 (senilai Rp6,40 juta), pensiun minimum hingga EUR179 (senilai Rp2,99 juta), gaji awal perawat hingga EUR614 (senilai Rp10,26 juta) dan gaji dokter minimum hingga EUR1.023 (senilai Rp17,11 juta).

Keinginan kenaikan penghasilan itu disebabkan karena pemerintah berencana meningkatkan tarif bensin atau solar hingga EUR1,2 (senilai Rp20.000) per liter atau US$5,15 (senilai Rp75.900) per galon. Seperti dilansir dariemerging-eropa.com, tarif ini telah meningkat 5% pada bulan Oktober 2018.

Baca Juga: Merkel Rilis Paket Kebijakan Iklim Rp840 Triliun

Meski aksi unjuk rasa sudah digelar secara merata di berbagai wilayah Bulgaria, pemerintah masih mengklaim tarif bahan bakar kendaraan bermotor di Bulgaria merupakan tarif terendah sewilayah Uni Eropa.

Unjuk rasa yang menutup jalan utama penghubung Sofia dengan Blagoevgrad hingga perbatasan Yunani dikabarkan akan terus terjadi hingga keinginan pengunjuk rasa tercapai, yaitu pengunduran diri pejabat pemerintah. (Amu)

Baca Juga: Dewan Mineral Tolak Pajak Karbon

“Pengunjuk rasa berteriak ‘Mafia!’ dan ‘Resign!’ di depan gedung kementerian,” demikian melansir Emerging Europe, Kamis (15/11).

Baca Juga: China Sebut Pajak Batas Karbon Eropa Cederai Semangat Multilateral

Kebijakan pemerintah yang menaikkan pajak mobil tua dan pajak polusi mulai tahun 2019 berhasil memicu kemarahan warga negara termiskin se-Uni Eropa, karena rata-rata warga berpenghasilan EUR575 per bulan (senilai Rp9,61 juta per bulan).

Para pengunjuk rasa juga ingin pemerintah meningkatkan upah minimum hingga EUR383 (senilai Rp6,40 juta), pensiun minimum hingga EUR179 (senilai Rp2,99 juta), gaji awal perawat hingga EUR614 (senilai Rp10,26 juta) dan gaji dokter minimum hingga EUR1.023 (senilai Rp17,11 juta).

Keinginan kenaikan penghasilan itu disebabkan karena pemerintah berencana meningkatkan tarif bensin atau solar hingga EUR1,2 (senilai Rp20.000) per liter atau US$5,15 (senilai Rp75.900) per galon. Seperti dilansir dariemerging-eropa.com, tarif ini telah meningkat 5% pada bulan Oktober 2018.

Baca Juga: Merkel Rilis Paket Kebijakan Iklim Rp840 Triliun

Meski aksi unjuk rasa sudah digelar secara merata di berbagai wilayah Bulgaria, pemerintah masih mengklaim tarif bahan bakar kendaraan bermotor di Bulgaria merupakan tarif terendah sewilayah Uni Eropa.

Unjuk rasa yang menutup jalan utama penghubung Sofia dengan Blagoevgrad hingga perbatasan Yunani dikabarkan akan terus terjadi hingga keinginan pengunjuk rasa tercapai, yaitu pengunduran diri pejabat pemerintah. (Amu)

Baca Juga: Dewan Mineral Tolak Pajak Karbon
Topik : berita pajak internasional, pajak karbon, bulgaria
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Senin, 31 Desember 2018 | 14:35 WIB
ZIMBABWE
Kamis, 28 Desember 2017 | 17:12 WIB
HONG KONG
Minggu, 30 September 2018 | 20:33 WIB
OECD INCLUSIVE FRAMEWORK ON BEPS
Jum'at, 28 September 2018 | 12:32 WIB
KASUS PENGHINDARAN PAJAK
berita pilihan
Jum'at, 11 November 2016 | 17:27 WIB
BRASIL
Kamis, 08 Juni 2017 | 14:18 WIB
ARAB SAUDI
Rabu, 05 Oktober 2016 | 12:33 WIB
AFRIKA SELATAN
Jum'at, 21 Oktober 2016 | 10:03 WIB
SUDAN SELATAN
Kamis, 08 Juni 2017 | 16:55 WIB
BANGLADESH
Jum'at, 21 Oktober 2016 | 12:01 WIB
ITALIA
Kamis, 30 Maret 2017 | 11:35 WIB
INDIA
Jum'at, 14 Juli 2017 | 09:33 WIB
PRANCIS
Kamis, 08 Juni 2017 | 18:36 WIB
UNI EMIRAT ARAB
Jum'at, 05 Mei 2017 | 11:39 WIB
ITALIA