Review
Kamis, 21 Oktober 2021 | 07:00 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Fokus
Data & Alat
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Wah, Tahun Depan Transaksi Bitcoin Kena Pajak 20%

A+
A-
4
A+
A-
4
Wah, Tahun Depan Transaksi Bitcoin Kena Pajak 20%

Ilustrasi. (Foto: information-age.com)

SEOUL, DDTCNews - Wajib pajak di Korea Selatan yang memperoleh penghasilan di atas KRW2,5 juta atau kurang lebih setara dengan Rp31,8 juta dari transaksi cryptocurrency wajib membayar pajak sebesar 20% mulai tahun depan.

Berdasarkan keterangan Kementerian Keuangan Korea Selatan, hanya penghasilan di atas KRW2,5 juta yang dipajaki. Contohnya, bila investor memiliki laba sebesar KRW10 juta, maka laba yang dikenai pajak adalah sebesar KRW7,5 juta.

"Hadiah dan warisan dalam bentuk cryptocurrency juga akan dipajaki. Dalam konteks ini, pajak dikenakan berdasarkan harga rata-rata cryptocurrency pada 1 bulan sebelum dan 1 bulan setelah pemberian hadiah atau warisan," tulis koreaherald.com dalam pemberitaannya, dikutip Senin (22/2/2021).

Baca Juga: Harga Minyak Dunia Melambung, Pemerintah Pangkas Pajak BBM

Dalam ketentuannya, pemerintah memperlakukan penghasilan dari transaksi cryptocurrency seperti aset-aset properti. Di Korea Selatan, penghasilan dari transaksi properti di bawah KRW2,5 juta juga tidak dipajaki.

Seorang pejabat pemerintahan mengatakan bagaimanapun cryptocurrency bukanlah aset finansial. "Tidak seperti saham, aset virtual bukanlah aset finansial yang diakui standar akuntansi internasional layaknya saham," ujar pejabat tersebut.

Pengenaan pajak ini adalah respons Pemerintah Korea Selatan seiring dengan meningkatnya harga bitcoin dan cryptocurrency lainnya dalam beberapa waktu terakhir.

Baca Juga: Tidak Bakal Ditunda Lagi, Pajak Cryptocurrency Berlaku Mulai 2022

Pada salah satu bursa cryptocurrency di Korea Selatan, Bithumb, tercatat ada peningkatan registrasi akun baru sebesar 760% pada Januari 2021 bila dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya.

Selain pajak khusus, pemerintah juga memperketat ketentuan yang harus dipenuhi penyelenggara bursa cryptocurrency guna mencegah pencucian uang. Sejak Maret 2020, masyarakat yang hendak bertransaksi melalui penyelenggara bursa harus terverifikasi identitasnya. (Bsi)

Baca Juga: Samsung Mulai Waspadai Dampak Perpajakan dari Pilar 1 OECD
Topik : pajak cryptocurrency , pajak bitcoin, Korea Selatan

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Muhammad Ridwan Ikhsan

Senin, 01 Maret 2021 | 08:32 WIB
Terima kasih kepada DDTC News yang sudah memberikan berita yang informatif. Saya ingin bertanya, untuk pengenaan pajak dalam transaksi crypto sebesar 20% itu, apakah dikenakan setiap melakukan transaksi per "emiten" atau keseluruhan transaksi dalam waktu yang ditentukan? terima kasih.
1

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 04 Mei 2021 | 20:00 WIB
KOREA SELATAN

Jelang Pilpres, Pengenaan Pajak Cryptocurrency Diusulkan Ditunda

Sabtu, 01 Mei 2021 | 15:01 WIB
KOREA SELATAN

Gara-gara Pajak Properti, Partai Petahana Terbelah

Jum'at, 30 April 2021 | 14:41 WIB
KOREA SELATAN

Pengenaan Pajak Cryptocurrency, Menkeu: Tidak Dapat Dihindarkan

berita pilihan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:30 WIB
UU HPP

Menkeu Bisa Tunjuk Pihak Lain Jadi Pemotong/Pemungut Pajak

Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:00 WIB
SELANDIA BARU

Otoritas Pajak Segera Kirim Surat kepada 400 Orang Terkaya

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Ini Alasan DJP Lakukan Forensik Digital Data Elektronik

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:15 WIB
PAJAK DALAM BERITA

Insentif UMKM di UU HPP & Program Pengungkapan Sukarela, Cek Videonya!

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KETUA UMUM METI SURYA DARMA:

‘Pajak Karbon Diperlukan untuk Mendukung Level of Playing Field’

Minggu, 24 Oktober 2021 | 08:30 WIB
UU HPP

Ungkap Harta 1985-2015 dalam PPS Hanya untuk Peserta Tax Amnesty

Minggu, 24 Oktober 2021 | 08:00 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Penerbitan SP2DK untuk Wajib Pajak, DJP: Belum Sepenuhnya Digital

Minggu, 24 Oktober 2021 | 07:00 WIB
FILIPINA

Cegah Kejahatan Pajak, Bank Diimbau Cermati Transaksi Mencurigakan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 06:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Publikasi Penegakan Hukum Pajak Terus Digencarkan, Ini Penjelasan DJP

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Penetapan Upah Minimum 2022, Kemnaker Minta Semua Pihak Tahan Diri