VIETNAM

Wah, Setoran Pajak dari Facebook & Google Cs Tembus Rp690 Miliar

Dian Kurniati | Selasa, 09 Februari 2021 | 15:00 WIB
Wah, Setoran Pajak dari Facebook & Google Cs Tembus Rp690 Miliar

Ilustrasi. (DDTCNews)

HANOI, DDTCNews – Otoritas pajak Vietnam mencatatkan penerimaan pajak dari pelaku bisnis yang beriklan dan berjualan secara online di Google, YouTube atau Facebook mencapai VND1,14 triliun atau setara dengan Rp693,3 miliar pada 2020.

Dalam laporannya, setoran pajak tersebut berasal dari PPN senilai VND519 miliar dan PPh sejumlah VND624 miliar. Otoritas pajak menyebut banyak bisnis tradisional yang beralih menggunakan sistem online akibat pandemi Covid-19.

"Secara khusus, aktivitas bisnis digital mencatat perkembangan yang sangat pesat," bunyi laporan tersebut, dikutip Selasa (9/2/2021).

Baca Juga:
Pemerintah Ini Ingin Pemangkasan PPN Diperpanjang Sampai Akhir Tahun

Otoritas juga mengamati tak sedikit perusahaan online baru yang bermunculan lantaran masyarakat berusaha menciptakan sumber pendapatan sendiri. Untuk itu, penerimaan pajak dari kegiatan bisnis di platform online diprediksi akan terus meningkat di masa datang.

Pada 2020, pemerintah dan parlemen mengesahkan UU Keamanan Siber Negara yang mewajibkan semua bisnis asing yang mendapat keuntungan dari aktivitas online di Vietnam menyimpan datanya di dalam negeri dan menyerahkan data keuntungannya ke otoritas pajak.

Departemen Perpajakan Umum pun meminta perusahaan-perusahaan digital yang beroperasi di Vietnam menyerahkan data pendapatannya dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah meyakini potensi penerimaan pajak dari aktivitas online di Vietnam sangat besar.

Baca Juga:
Rasio Audit WP Berkulit Hitam 4 Kali Lebih Besar, IRS Lakukan Ini

Merujuk data dari 45 bank komersial, terdapat lebih dari 18.300 organisasi dan individu di Hanoi yang menghasilkan keuntungan VND1,46 triliun atau Rp925,3 miliar dari penjualan online melalui Google, Facebook, dan Youtube.

"Penerimaan pajak dari kegiatan bisnis di platform digital akan terus meningkat berkat pesatnya perkembangan layanan ekonomi digital," kata perwakilan Departemen Umum Perpajakan seperti dilansir vietnamplus.vn. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

10 Februari 2021 | 23:32 WIB

salah satu bisnis yang masih aktif atau berjalan adalah bisnis melalui sistem online. maka dari itu, pemerintah harus mengecek memperhatikan wajib pajak agar tidak melakukan kecurangan.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Jumat, 03 Mei 2024 | 19:49 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Koperasi Masih Bisa Sampaikan Laporan Keuangan secara Manual Jika Ini

Jumat, 03 Mei 2024 | 19:00 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Harga Minyak Mentah RI Naik, Imbas Ketegangan di Timur Tengah

Jumat, 03 Mei 2024 | 18:43 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jokowi Siapkan Insentif untuk Mobil Hybrid, Seperti Apa?

Jumat, 03 Mei 2024 | 18:35 WIB PERMENKOP UKM 8/2023

Begini Aturan Penghimpunan dan Penyaluran Dana Koperasi Simpan Pinjam

Jumat, 03 Mei 2024 | 18:30 WIB KAMUS KEPABEANAN

Update 2024, Apa Itu Barang Kiriman?

Jumat, 03 Mei 2024 | 18:25 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Bikin NPWP Belasan Tahun Lalu dan Kini Non-Aktif, Bisa Digunakan Lagi?

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:35 WIB KEBIJAKAN MONETER

Suku Bunga Acuan BI Naik Jadi 6,25%, Dampak ke APBN Diwaspadai

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Adakan Blokir Serentak, DJP Jatim Sasar 1.182 Rekening Wajib Pajak

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Penyediaan Tenaga Kerja Kena PPN, Pakai Nilai Lain atau Penggantian?