KEBIJAKAN PAJAK

Wah, Pemerintah Bakal Naikkan Persentase Diskon Angsuran PPh Pasal 25

Muhamad Wildan | Jumat, 24 Juli 2020 | 11:07 WIB
Wah, Pemerintah Bakal Naikkan Persentase Diskon Angsuran PPh Pasal 25

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu saat memberikan paparan dalam acara webinar bertajuk Strategi Penerimaan Perpajakan di Masa Pemulihan, Jumat (24/7/2020). (hasil tangkapan dari media sosial)

JAKARTA, DDTCNews—Guna menarik minat wajib pajak menggunakan fasilitas pajak, pemerintah berencana memperbesar persentase diskon angsuran pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 yang selama ini dipatok sebesar 30%.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu mengatakan pemanfaatan fasilitas pengurangan angsuran PPh pasal 25 tergolong rendah jika dibandingkan dengan fasilitas lain yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 86/2020.

"Fasilitas pengurangan angsuran PPh pasal 25 itu masih kecil pemanfaatannya. Ke depan, akan dibuat lebih cepat pemanfaatannya dan akan ditingkatkan diskonnya supaya lebih menarik bagi wajib pajak," ujar Febrio, Jumat (24/7/2020).

Baca Juga:
WNA Bisa Manfaatkan PPN Rumah Ditanggung Pemerintah, Asal Penuhi Ini

Febrio menambahkan pemerintah akan sesegera mungkin menetapkan kenaikan diskon angsuran PPh Pasal 25 tersebut ini agar dampaknya bisa segera dirasakan oleh pelaku usaha, sekaligus berdampak terhadap perekonomian nasional.

Kenaikan persentase diskon angsuran ini dinilai penting mengingat pemerintah tengah berupaya mengerek pertumbuhan ekonomi kuartal III/2020 untuk kembali ke level positif dari sebelumnya mengalami kontraksi atau -4,3% pada kuartal II/2020.

"Harapannya ini bisa lebih cepat karena kuartal III/2020 sudah berjalan satu bulan dan tersisa dua bulan. Ini perlu dipercepat agar uangnya sampai ke masyarakat dan hasil akhirnya ekonomi bisa berputar lebih cepat," ujar Febrio.

Baca Juga:
Momen Lapor SPT Tahunan, Dirjen Pajak Imbau WP Waspadai Email Palsu

Untuk diketahui, PMK No. 86/2020 telah memperluas cakupan klasifikasi lapangan usaha (KLU) dari fasilitas pengurangan angsuran PPh pasal 25 dari 846 KLU menjadi 721 KLU. Masa berlaku fasilitas ini juga diperpanjang dari yang awalnya hingga September 2020 menjadi hingga Desember 2020 mendatang.

Dalam rangka menjaga akurasi dan memperkuat pengawasan dari pemanfaatan fasilitas ini, wajib pajak diharuskan melaporkan realisasi pemanfaatan fasilitas ini pada setiap bulan dari sebelumnya tiga bulan sekali. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

24 Juli 2020 | 20:26 WIB

Diskon angsuran PPh menjadi salah satu kabar baik dari sekian banyak kabar duka di tahun 2020. Langkah yang tepat akan membawa perubahan yang baik. Adanya diskon PPh ini akan sangat berdampak khususnya kepada para pelaku usaha. Selain diskon yang diperbesar, semoga pemanfaatan yang imbasnya kepada masyarakat juga semakin besar dan cepat.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 24 Februari 2024 | 15:00 WIB CEKO

Tarif PPN Naik, Laju Konsumsi Minuman Ringan Merosot

Jumat, 23 Februari 2024 | 17:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Puluhan Korporasi Diaudit Petugas Pajak IRS karena Fasilitas Direksi

Jumat, 23 Februari 2024 | 13:45 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Momen Lapor SPT Tahunan, Dirjen Pajak Imbau WP Waspadai Email Palsu

BERITA PILIHAN
Sabtu, 24 Februari 2024 | 15:00 WIB CEKO

Tarif PPN Naik, Laju Konsumsi Minuman Ringan Merosot

Sabtu, 24 Februari 2024 | 14:45 WIB KPP PRATAMA TOLITOLI

Kantor Pajak Ramai-Ramai Didatangi Tentara, Ada Apa?

Sabtu, 24 Februari 2024 | 14:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Berapa Lama Balasan Lupa EFIN Masuk ke Email Kita? Ini Jawaban DJP

Sabtu, 24 Februari 2024 | 13:45 WIB PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi PNBP Terkontraksi 5,3 Persen di Januari 2024, Ini Alasannya

Sabtu, 24 Februari 2024 | 13:00 WIB BEA CUKAI NUNUKAN

Berburu Rokok Ilegal, Bea Cukai Rutin Cek di Pasar-Pasar

Sabtu, 24 Februari 2024 | 12:30 WIB PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Kemenkeu Siapkan 2 RPP Soal PNBP, Peraturan Lama akan Diharmonisasi

Sabtu, 24 Februari 2024 | 12:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Mengingat Lagi Titik Awal Reformasi Pajak

Sabtu, 24 Februari 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

RI Tegas Tolak Moratorium Permanen Bea Masuk Barang Digital di KTM WTO

Sabtu, 24 Februari 2024 | 10:30 WIB KABUPATEN PASER

ASN di Daerah Penyangga IKN Diminta Jadi Teladan Kepatuhan Pajak

Sabtu, 24 Februari 2024 | 10:00 WIB PROVINSI DKI JAKARTA

Tarif Pajak Hiburan 40 Persen, DPRD Minta Pemprov DKI Tinjau Ulang