AMERIKA SERIKAT

Wah, Mayoritas Jutawan Dukung Pajak Kekayaan

Redaksi DDTCNews | Kamis, 13 Juni 2019 | 11:36 WIB
Wah, Mayoritas Jutawan Dukung Pajak Kekayaan

Elizabeth Warren. (foto: fortune)

JAKARTA, DDTCNews – Mayoritas jutawan mendukung pengenaan pajak atas kekayaan di atas US$50 juta (sekitar Rp713,4 miliar).

Berdasarkan survei CNBC Millionaire, sebanyak 60% jutawan mendukung rencana Senator Elizabeth Warren untuk memajaki orang yang memiliki aset lebih dari US$0 juta. Pajak kekayaan (wealth tax) ini berbeda dari pajak penghasilan (PPh) karena pajak dikenakan dari total kepemilikan keluarga per tahun.

“Jajak pendapat menunjukkan bahwa mayoritas orang Amerika juga mendukung pajak kekayaan. Namun, dukungan itu dari para jutawan yang beberapa diantaranya mungkin akan membayar pajak,” demikian informasi yang dikutip pada Kamis (13/6/2019).

Baca Juga:
AS Berkomitmen Dukung Pembangunan Infrastruktur Berkualitas di IKN

Beberapa jutawan bersedia menerima beban pajak yang lebih tinggi di tengah meningkatnya kekhawatiran atas ketimpangan serta melambungnya kekayaan dari masyarakat kaya.

Setidaknya, ada 88% dari Partai Demokrat yang mendukung pajak kekayaan. Selanjutnya, ada 62% dari kalangan independen yang mendukung bersama dengan 36% dari Partai Republik. Bahkan, tingkat atas jutawan – sekitar dua pertiganya – tercatat mendukung pajak kekayaan tersebut.

Seperti diketahui, proposal Warren meminta pajak 2% untuk kekayaan lebih dari US$50 juta dan 3% untuk kekayaan lebih dari US$1 miliar. Calon presiden itu memperkirakan pengenaan pajak hanya akan berlaku untuk 75.000 keluarga terkaya. Pajak tersebut akan menghasilkan US$275 miliar dalam setahun.

Baca Juga:
Ditentang AS, Negara Ini Kukuh Implementasikan Pajak Digital

Masih dalam survei CNBC Millionaire, sejumlah besar jutawan juga mendukung tingkat PPh 70% untuk orang yang menghasilkan lebih dari US$ 10 juta – saran yang diajukan oleh Wakil Demokrat Alexandria Ocasio-Cortez. Mayoritas juga mendukung dibatalkannya pemotongan pajak pada perusahaan.

“Selama bertahun-tahun, kami telah melihat bahwa populasi ini [orang kaya] bersedia membayar lebih,” kata George Walper, Presiden Spectrem Group, yang melakukan penelitian dengan CNBC.

Survei tersebut dilakukan terhadap 750 orang dengan aset yang dapat diinvestasikan senilai US$1 juta atau lebih. Dari responden, 261 berasal dari kelompok Partai Republik, 261 independen, dan 218 merupakan kelompok Partai Demokrat.

Para jutawan ingin mempertahankan bentuk penghematan pajak. Sebanyak 72% menentang penghapusan semua pemotongan. Mereka juga sangat menentang pajak capital gain yang belum direalisasi (unrealized capital gains), sebuah proposal yang dibuat Senator Ron Wyden, D-Ore. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 27 Maret 2024 | 10:00 WIB SENGKETA PAJAK

Gara-Gara Insentif Pajak Mobil Listrik, AS Digugat China ke WTO

Minggu, 17 Maret 2024 | 12:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Agar Lapor SPT Cepat dan Mudah, IRS Uji Coba Aplikasi Pajak Terbaru

Kamis, 14 Maret 2024 | 15:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Presiden AS Kembali Usulkan Kenaikan Tarif PPh Badan Jadi 28 Persen

Selasa, 12 Maret 2024 | 16:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Biden Usulkan Orang-Orang Kaya di AS Dikenai Pajak Minimum 25 Persen

BERITA PILIHAN
Jumat, 29 Maret 2024 | 15:15 WIB KONSULTASI PAJAK

Beli Rumah Sangat Mewah di KEK Pariwisata Bebas PPh, Perlu SKB?

Jumat, 29 Maret 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jumlah Pemudik Melonjak Tahun ini, Jokowi Minta Warga Mudik Lebih Awal

Jumat, 29 Maret 2024 | 14:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pengajuan Perubahan Kode KLU Wajib Pajak Bisa Online, Begini Caranya

Jumat, 29 Maret 2024 | 13:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu Pajak Air Tanah dalam UU HKPD?

Jumat, 29 Maret 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Perlakuan PPh atas Imbalan Sehubungan Pencapaian Syarat Tertentu

Jumat, 29 Maret 2024 | 10:30 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Disusun, Pedoman Soal Jasa Akuntan Publik dan KAP dalam Audit Koperasi