Review
Jum'at, 27 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (2)
Kamis, 26 Januari 2023 | 15:53 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (1)
Kamis, 26 Januari 2023 | 14:40 WIB
KONSULTASI PERPAJAKAN
Rabu, 25 Januari 2023 | 17:15 WIB
LAPORAN DARI AUSTRALIA
Fokus
Data & Alat
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Rabu, 11 Januari 2023 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 11 JANUARI - 17 JANUARI 2022
Rabu, 04 Januari 2023 | 09:11 WIB
KURS PAJAK 04 JANUARI - 10 JANUARI 2023
Reportase

Waduh! Libatkan 14 Perusahaan, Bos Tekstil Bikin Faktur Pajak Fiktif

A+
A-
5
A+
A-
5
Waduh! Libatkan 14 Perusahaan, Bos Tekstil Bikin Faktur Pajak Fiktif

Penyerahan tersangka faktur pahak fiktif ke Kejari Kota Bandung. (foto: DJP)

BANDUNG, DDTCNews - Seorang direktur sebuah perusahaan tekstil diserahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bandung, Jawa Barat pada akhir September 2022 lalu. Tersangka berinisial M diduga kuat mengemplang pajak dengan modus pembuatan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya alias fiktif.

Tersangka dengan barang bukti tindak pidana bidang perpajakan diserahkan oleh Tim Penyidik DJP kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung RI.

"M diduga kuat menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Dia melakukan perbuatan pidana itu sejak Januari 2016 hingga Desember 2017 melalui perusahaan tekstil yang dipimpinnya, PT ISM," tulis Ditjen Pajak (DJP) dalam keterangan pers, dikutip Sabtu (26/11/2022).

Baca Juga: Wah! Yayan Ruhian 'Mad Dog' Datangi Kantor Pajak, Ada Apa Nih?

Dikutip dari siaran pers otoritas, M sebagai pembeli sebenarnya disinyalir menghubungi setidaknya 14 perusahaan produsen kain di Bandung. Kepada 14 perusahaan itu, M meminta dibuatkan faktur pajak atas nama PT ISM. Tak cuma itu, perusahaan-perusahaan yang dikontak M diminta untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa benar telah dilakukan penjualan kepada PT ISM. Surat pernyataan itu juga dilengkapi bukti pembelian dan pembayaran bodong alias fiktif.

"Selanjutnya, PT ISM melaporkan dan mengkreditkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya tersebut dalam SPT Masa PPN dan mengajukan permohonan restitusi," tulis DJP lagi.

Akibat perbuatannya, kerugian negara ditaksir mencapai Rp6 miliar. Tersangka M kemudian dijerat Pasal 39A huruf a Undang-Undang (UU) 28/2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Baca Juga: Komisi Yudisial dan Ditjen Pajak Teken Perjanjian Kerja Sama

Tersangka M diancam pidana penjara minimal 2 hingga 6 tahun serta didenda minimal 2 hingga 6 kali jumlah pajak dalam faktur pajak. Usai kegiatan penyerahan tersangka dan barang bukti, Tersangka M diboyong keluar dari Kejari Kota Bandung menuju mobil tahanan untuk dibawa ke Rumah Tahanan (Rutan) Kebon Waru Kota Bandung. Dia akan ditahan di Rutan Kebon Waru hingga proses persidangan.

DJP menegaskan akan terus menindak tegas para pengemplang pajak demi mewujudkan penegakan hukum pidana pajak yang berkeadilan serta memberikan efek jera kepada pelaku dan efek gentar kepada para wajib pajak lainnya. (sap)

Baca Juga: Awas! Faktur Pajak Bisa Dianggap Tidak Dibuat Jika Ini Terjadi

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : penegakan hukum, faktur pajak, faktur pajak fiktif, Ditjen Pajak, pidana pajak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 22 Januari 2023 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Catat! Ini 4 Kondisi yang Membuat SPT Dianggap Tidak Disampaikan

Minggu, 22 Januari 2023 | 10:00 WIB
KANWIL DJP BALI

Tidak Setor PPN yang Dipungut, Tersangka Pajak Ini Terancam Dipenjara

Sabtu, 21 Januari 2023 | 15:30 WIB
KOTA BEKASI

Ratusan WP Mendadak Mutakhirkan NIK Jadi NPWP secara Massal, Ada Apa?

Sabtu, 21 Januari 2023 | 10:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Segera Lapor SPT Tahunan Mumpung Masih Awal, Begini Cara Aktivasi EFIN

berita pilihan

Sabtu, 28 Januari 2023 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

5 Alasan Wajib Pajak Bisa Ajukan Permintaan Sertifikat Elektronik Baru

Sabtu, 28 Januari 2023 | 10:30 WIB
KOREA SELATAN

Partai Oposisi Usulkan Pengenaan Windfall Tax untuk Danai Stimulus

Sabtu, 28 Januari 2023 | 10:00 WIB
PMK 203/2017

Pembebasan Bea Masuk US$500 Diberikan Per Penumpang, Bukan Per Barang

Sabtu, 28 Januari 2023 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Insentif Atas Impor Alkes dan Vaksin Covid Selama 3 Tahun Tembus Rp3 T

Sabtu, 28 Januari 2023 | 09:00 WIB
KABUPATEN BELITUNG

WP Bandel, Pajak Hilang dari Bisnis Sarang Burung Walet Capai Rp10 M

Sabtu, 28 Januari 2023 | 08:45 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

SPT Tahunan Badan Tak Bisa Pakai e-SPT, e-Form Belum Tampung PTKP UMKM

Sabtu, 28 Januari 2023 | 07:30 WIB
SELEBRITAS

Wah! Yayan Ruhian 'Mad Dog' Datangi Kantor Pajak, Ada Apa Nih?

Sabtu, 28 Januari 2023 | 07:00 WIB
ANIMASI PAJAK

Pajak Kita untuk Wujudkan Cita-Cita Bangsa

Jum'at, 27 Januari 2023 | 18:07 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Dirjen Pajak Ingatkan WP Lapor SPT Tahunan, Jangan Mepet Deadline