Fokus
Data & Alat
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Selasa, 10 Mei 2022 | 14:30 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan ID

Unggah e-Faktur Melewati Batas Waktu, Seperti Apa Konsekuensinya?

A+
A-
64
A+
A-
64
Unggah e-Faktur Melewati Batas Waktu, Seperti Apa Konsekuensinya?

Pertanyaan:
PERKENALKAN, saya Rizki. Saya adalah staf keuangan pada salah satu perusahaan tekstil. Belum lama ini saya mendengar adanya aturan baru faktur pajak yang mengatur mengenai batas waktu upload e-faktur.

Seperti apa mekanismenya? Kemudian, apa konsekuensinya jika pengunggahan e-faktur dilakukan melewati batas waktu yang ditentukan? Mohon informasinya. Terima kasih.

Rizki, Jakarta.

Jawaban:
TERIMA kasih Bapak Rizki atas pertanyaannya. Belum lama ini, dirjen pajak menerbitkan aturan baru mengenai faktur pajak. Beleid tersebut dimuat dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-03/PJ/2022 tentang Faktur Pajak (PER-03/2022).

Dalam Pasal 18 ayat (1) PER-03/2022 disebutkan adanya ketentuan baru terkait batas waktu upload e-faktur yakni:

“(1) e-faktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) wajib diunggah (di-upload) ke Direktorat Jenderal Pajak menggunakan aplikasi e-faktur dan memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak, paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal pembuatan e-faktur.”

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) PER-03/2022, pengusaha kena pajak (PKP) wajib untuk mengunggah e-faktur ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui aplikasi e-faktur paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. E-faktur yang diunggah kemudian akan memperoleh persetujuan dari DJP.

Persetujuan dari DJP diberikan sepanjang memenuhi dua ketentuan kumulatif. Pertama, nomor seri faktur pajak (NSFP) yang digunakan untuk penomoran e-faktur merupakan NSFP yang diberikan DJP. Kedua, e-faktur diunggah dalam jangka waktu yang sudah ditentukan tersebut.

Lantas, apabila PKP tidak mengunggah e-faktur dalam jangka waktu yang ditentukan, e-faktur tersebut tidak akan memperoleh persetujuan dari DJP. Konsekuensinya, e-faktur tersebut akan dianggap sebagai bukan faktur pajak. Ketentuan ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18 ayat (3) PER-03/2022 yang berbunyi:

“(3) e-faktur yang tidak memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak bukan merupakan Faktur Pajak.

Sebagai contoh, perusahaan Bapak melakukan transaksi penyerahan barang kena pajak (BKP) pada tanggal 12 Mei 2022. Kemudian, faktur pajak diterbitkan menggunakan aplikasi e-faktur dengan tanggal yang sama. E-faktur kemudian diunggah ke DJP dengan menggunakan aplikasi e-faktur pada tanggal 13 Juni 2022.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) PER-03/2022, e-faktur yang dibuat dan diunggah oleh perusahaan Bapak dapat diberikan persetujuan dari DJP karena diunggah dalam jangka waktu paling lambat tanggal 15 Juni 2022.

Namun, apabila atas e-faktur yang diterbitkan pada tanggal 12 Mei 2022 tersebut baru diunggah pada tanggal 16 Juni 2022, DJP tidak dapat memberikan persetujuan (reject) atas e-faktur yang diunggah.

Hal ini dikarenakan e-faktur diunggah setelah melewati batas akhir waktu upload yakni 15 Juni 2022. E-faktur yang tidak memperoleh persetujuan dari DJP tersebut bukan merupakan faktur pajak.

Selanjutnya, atas e-faktur yang tidak diakui sebagai faktur pajak akan membawa konsekuensi lanjutan yakni PKP akan dianggap tidak menerbitkan faktur pajak. Implikasinya, akan ada sanksi pajak yang harus ditanggung oleh PKP.

Sesuai Pasal 14 ayat (1) huruf e UU KUP s.t.d.d UU HPP, bagi PKP yang tidak membuat faktur pajak atau terlambat menerbitkan faktur pajak akan diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP). Lebih lanjut, pada Pasal 14 ayat (4) UU HPP diatur besaran sanksi yang harus ditanggung PKP, yaitu:

“(4) Terhadap pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d atau huruf e masing-masing, selain wajib menyetor pajak yang terutang, dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 1% (satu persen) dari Dasar Pengenaan Pajak.”

Untuk menghindari risiko sanksi karena e-faktur yang tidak mendapat persetujuan DJP, ada baiknya perusahaan Bapak untuk mengunggah e-faktur mengikuti ketentuan batas waktu upload yang berlaku.

Demikian jawaban kami. Semoga membantu.

Sebagai informasi, artikel Konsultasi Pajak hadir setiap pekan untuk menjawab pertanyaan terpilih dari pembaca setia DDTCNews. Bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan mengirimkannya ke alamat surat elektronik [email protected].

(Disclaimer)
Topik : konsultasi, konsultasi pajak, pajak, faktur pajak, PER-03/PJ/022, e-faktur

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 21 Mei 2022 | 10:00 WIB
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Makin Simpel! NIK sebagai NPWP Jadi Tonggak Awal 'Single Sign On'

Sabtu, 21 Mei 2022 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Warning Bea Cukai Soal Belanja Online dan Harta PPS Tak Diperiksa Lagi

Sabtu, 21 Mei 2022 | 07:00 WIB
KOTA PEKANBARU

Sudah Ada Pemutihan, Piutang PBB-P2 Belum Tertagih Tembus Rp548,9 M

berita pilihan

Minggu, 22 Mei 2022 | 20:00 WIB
DATA PPS HARI INI

Rilis 55.643 Surat Keterangan PPS, DJP Dapat Setoran Rp9,53 Triliun

Minggu, 22 Mei 2022 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Fokus Lakukan Konsolidasi Fiskal, Ternyata Ini Alasannya

Minggu, 22 Mei 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dorong Ekspor, Sri Mulyani: Eksportir Tidak Sendirian

Minggu, 22 Mei 2022 | 17:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPh Badan dan Migas Berkorelasi Positif dengan Harga Komoditas

Minggu, 22 Mei 2022 | 11:30 WIB
KANWIL DJP DI YOGYAKARTA

Rekening, Tanah Hingga Perhiasan Bos Sembako Ini Disita Petugas Pajak

Minggu, 22 Mei 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Jenis Jaminan untuk Penundaan Pembayaran Cukai

Minggu, 22 Mei 2022 | 10:30 WIB
KOREA SELATAN

Presiden Baru Korea Selatan Bakal Rasionalisasi Tarif Pajak Korporasi

Minggu, 22 Mei 2022 | 10:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Perusahaan AS yang Bayar Pajak ke Rusia Bakal Dapat Disinsentif

Minggu, 22 Mei 2022 | 09:30 WIB
KPP MADYA SURAKARTA

Tak Kunjung Lunasi Utang Pajak, 7 Mobil Akhirnya Disita Sekaligus