Fokus
Komunitas
Minggu, 03 Juli 2022 | 11:30 WIB
Dir. Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri
Kamis, 30 Juni 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Rabu, 29 Juni 2022 | 16:01 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Rabu, 29 Juni 2022 | 11:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Reportase

Triwulan II, Tujuh Jenis Pajak Ini Berhasil Capai Target

A+
A-
0
A+
A-
0
Triwulan II, Tujuh Jenis Pajak Ini Berhasil Capai Target

DEPOK, DDTCNews – Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok mengungkapkan tujuh dari sembilan jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Depok telah berhasil memenuhi target yang ditentukan dalam triwulan kedua.

Kabid Pendapatan I BKD Kota Depok Endra mengatakan capaiannya berkisar antara 40% sampai 50%. ketujuh jenis pajak tersebut antara lain hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, parkir dan air tanah.

“Kami akan mengejar kekurangannya hingga target 100% di triwulan ketiga dan keempat bisa tercapai. Pencapaian ini tentu dari kerja keras tim dan bentuk kerjasama wajib pajak, untuk memenuhi kewajiban pajaknya,” tuturnya, Kamis (6/7).

Baca Juga: Waduh! Ribuan Kendaraan di Daerah Ini Tunggak Pajak Sampai Rp50 Miliar

Endra melanjutkan BKD Kota Depok akan selalu mengingatkan wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu. Tidak hanya itu, BKD juga akan melakukan jemput bola dengan cara melakukan pendekatan dan memantau pelaku usaha yang sudah tutup.

Misalkan restoran yang sudah menjadi wajib pajak, kemudian tutup maka harus tetap membayar kewajiban pajaknya jika belum lunas. “Kalau sudah tutup tetap kita kejar kalau mereka belum membayar. Pendekatan akan dilakukan dengan maksimal sampai mereka melunasi,” ungkapnya.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Depok Reinova Serry Donie menyarankan agar pendapatan yang masuk dalam kas daerah bisa lebih dimanfaatkan. Misalnya, seperti dilansir dalam inilahdepok.id, dengan melakukan investasi yang bisa mendatangkan pendapatan lain dan kembali masuk kas daerah.

Baca Juga: Atasi Isu Tunggakan Pajak, Pemda Ini Tawarkan Pemutihan dan Diskon PBB

Reinova mencontohkan upaya yang dapat dilakukan dalam hal investasi tersebut seperti pembuatan gedung parkir yang dikelola langsung oleh pemerintah secara profesional.

“Hasilnya tentu akan masuk dalam pendapatan daerah. Ini terobosan yang mungkin bisa dilakukan pemerintah,” saran politikus Partai Gerindra ini. (Amu)

Baca Juga: Pemutihan Pajak Diadakan Kembali, Berlaku Hingga 31 Agustus
Topik : pajak daerah, pendapatan asli daerah, kota depok

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 18 Juni 2022 | 09:30 WIB
KABUPATEN KARAWANG

Siap-Siap! Karawang akan Kerek NJOP Setelah Tak Pernah Naik Sejak 2013

Rabu, 15 Juni 2022 | 18:00 WIB
KOTA MALANG

404 Titik Tempat Parkir di Kota Ini Bakal Jadi Objek Pajak Baru

Selasa, 14 Juni 2022 | 19:00 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA

Pemprov Tetapkan Jatuh Tempo Pembayaran PBB pada 9 Desember 2022

Selasa, 14 Juni 2022 | 15:30 WIB
PROVINSI SUMATRA UTARA

Kepatuhan Pajak Kendaraan Cuma 30%, Gubernur Edy Siapkan Jurus Ini

berita pilihan

Rabu, 06 Juli 2022 | 18:21 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa atas Transaksi Contract Manufacturing yang Tidak Wajar

Rabu, 06 Juli 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Gudang Berikat?

Rabu, 06 Juli 2022 | 17:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Kembangkan Aplikasi untuk Unduh Surat Keterangan PPS

Rabu, 06 Juli 2022 | 17:00 WIB
KP2KP REMBANG

Door to Door Lagi, Petugas Pajak Incar Pelaku UMKM Cek Pelaporan SPT

Rabu, 06 Juli 2022 | 16:30 WIB
KOREA SELATAN

Inflasi Tertinggi Sejak 1998, Korea Siap-Siap Naikkan Suku Bunga

Rabu, 06 Juli 2022 | 16:00 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK

Tren Penggunaan Teknologi dalam Peningkatan Kepatuhan Pajak di Dunia

Rabu, 06 Juli 2022 | 15:00 WIB
KANWIL DJP BENGKULU DAN LAMPUNG

Ajak UMKM Naik Kelas, Penyuluh DJP Singgung Omzet Tak Kena Pajak

Rabu, 06 Juli 2022 | 14:43 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Hingga Juni 2022, Pemerintah Kumpulkan Rp7,1 Triliun dari PPN PMSE