Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Senin, 27 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 27 September 2021 | 15:30 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Senin, 27 September 2021 | 19:23 WIB
AGENDA PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 13:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Transformasi MAP sebagai Remedi Efektif Bagi Wajib Pajak

A+
A-
0
A+
A-
0
Transformasi MAP sebagai Remedi Efektif Bagi Wajib Pajak

TRANSFORMASI mutual agreement procedure (MAP) atas terbitnya Base Erosion Profit Shifting (BEPS) Action 14 menjadi bahasan yang menarik dalam artikel yang berjudul MAP: Past, Present, and Future.

Artikel yang dimuat dalam jurnal Tax Notes International Volume 102 No. 2 tersebut merupakan tulisan kolaborasi Mark R Martin, Sean Foley, Sharon Katz-Pearlmanm, dan Thomas D. Bettge, praktisi pajak Washington National Tax Practice of KPMG LLP, Amerika Serikat (AS).

Secara umum, artikel ini memaparkan pelaksanaan MAP sebelum dan sesudah diterbitkannya BEPS Action 14, serta peningkatan yang perlu dilakukan pada MAP. Sebelum adanya BEPS Action 14, penerapan MAP di beberapa negara merupakan sebuah teori semata. Faktanya, meskipun wajib pajak memiliki kesempatan untuk mengajukan MAP, ternyata MAP tidak dapat terealisasikan.

Baca Juga: Ini Pemenang Lomba Resensi Jurnal DDTC Berhadiah Rp25 Juta

Di sisi lain, terdapat beberapa negara yang dianggap telah efektif dalam melaksanakan MAP. Salah satu negara yang disebutkan dalam artikel ini adalah AS. Negeri Paman Sam ini telah menyajikan statistik MAP sebelum BEPS Action 14 diterbitkan. Penerbitan BEPS Action 14 kemudian menjadi tonggak awal transformasi MAP untuk menjadi medium penyelesaian sengketa pajak yang efektif.

Terdapat dua aspek transparansi yang ditekankan dalam rencana aksi yaitu setiap negara patut untuk menyelesaikan sengketa MAP dalam rentang waktu 24 bulan di bawah pengawasan negara mitra dan bersedia untuk melaporkan statistik MAP berdasarkan kerangka kerja yang telah disetujui.

Penekanan transparansi dalam rencana aksi tersebut secara nyata telah membawa kemajuan pada pelaksanaan MAP. Sebagai gambaran, tingkat kesuksesan penyelesaian 374 sengketa transfer pricing pada tahun 2019 yang tersebar di tujuh negara, yakni AS, Australia, China, India, Inggris, Jepang, dan Kanada berada di atas 90%. Meski begitu, terdapat dimensi yang masih perlu ditingkatkan guna mencapai sistem penyelesaian sengketa yang efektif yaitu timing penyelesaian.

Baca Juga: Konsep Khusus Pengenaan PPN untuk Barang Bekas

Faktanya, tingkat kesuksesan yang tinggi diiringi dengan waktu rata-rata penyelesaian selama 30,5 bulan atau 6 bulan lebih lama dari rentang waktu yang ditetapkan dalam rencana aksi. Kondisi tersebut terjadi lantaran kecepatan pertambahan jumlah sengketa MAP tidak diiringi dengan kecepatan penyelesaian sengketa MAP yang sedang berjalan.

Lantas, langkah apa yang dapat diambil guna mengatasi persoalan timing tersebut? Penambahan sumber daya manusia dapat menjadi langkah awal yang diambil oleh otoritas pajak negara. Selain itu, terdapat beberapa inisiatif lainnya yang dapat dilakukan sebagai berikut.

Pertama, meningkatkan jumlah dan kualitas pelatihan bagi pemeriksa pajak. Dalam kenyataannya, koreksi transfer pricing yang kurang beralasan sering kali diikuti dengan pencabutan koreksi oleh otoritas pajak negara yang mengajukan permohonan MAP, padahal proses penyelesaian sengketa telah berjalan. Dengan kata lain, pencabutan koreksi di tengah penyelesaian sengketa akan mengakibatkan upaya yang dilakukan sebelumnya menjadi sia-sia.

Baca Juga: Pemeriksaan Pajak Tanpa Tatap Muka, Mungkinkah?

Untuk itu, pengadaan pelatihan untuk pemeriksa pajak sangat diperlukan guna meningkatkan pemahaman pemeriksa pajak atas kasus transfer pricing, sehingga dapat menghasilkan koreksi yang tepat atas suatu transaksi transfer pricing.

Kedua, menerapkan multiyear case resolution. Multiyear case resolution dapat menjadi salah satu solusi untuk mempercepat proses penyelesaian sengketa. Dalam hal ini, resolusi yang dicapai atas suatu sengketa dapat menjadi preseden untuk sengketa serupa pada masa yang akan datang.

Pentingnya penerapan multiyear case resolution ini diperkuat oleh fakta keberhasilan AS dan Kanada dalam pelaksanaan MAP dengan menjalankan prakarsa serupa yang dikenal dengan accelerated competent authority procedure (ACAP).

Baca Juga: Masalah Interpretasi dalam Penerapan Principal Purpose Test

Ketiga, memberlakukan mandatory binding arbitration. Meskipun arbitrase merupakan jalur penyelesaian sengketa yang kurang diminati oleh negara-negara berkembang, terdapat beberapa dampak positif yang ditimbulkan dengan menerapkan mandatory binding arbitration.

Salah satu yang dinyatakan dalam artikel ini adalah tuntutan arbitrase dapat mendorong otoritas pajak untuk menyelesaikan sengketa sebelum batas waktu berakhir yaitu dua tahun setelah arbitrase dicanangkan.

Sebagai penutup, pengembangan MAP dirasa krusial untuk dilakukan guna menjadi remedi yang lebih efektif bagi wajib pajak. Penulisan yang runtut dan terorganisasi mempermudah pembaca yang ingin memahami transformasi MAP. Artikel ini layak menjadi bacaan yang sangat menarik bagi para praktisi, peneliti, dan tentunya otoritas pajak.

Baca Juga: Meninjau Kepastian Pajak melalui Program ICAP

*Artikel ini merupakan artikel yang diikutsertakan dalam Lomba Resensi Jurnal untuk memeriahkan HUT ke-14 DDTC. Simak artikel lainnya di sini.

Topik : resensi, resensi jurnal, lomba resensi jurnal, hut ddtc ke-14, mutual agreement procedure

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 26 Juli 2021 | 13:00 WIB
RESENSI JURNAL

Blueprint OECD Pillar 1 Kompleks, Bagaimana Implementasinya?

Senin, 26 Juli 2021 | 09:18 WIB
RESENSI JURNAL

Menimbang Kelayakan Arm’s Length Principle pada Era Ekonomi Digital

Jum'at, 23 Juli 2021 | 13:00 WIB
RESENSI JURNAL

Adaptasi Kebijakan PPN di Uni Eropa

Jum'at, 23 Juli 2021 | 09:00 WIB
RESENSI JURNAL

Melihat Skema Baru Pemungutan PPN Transaksi e-Commerce di Uni Eropa

berita pilihan

Senin, 27 September 2021 | 19:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Penyaluran Insentif Diklaim Lebih Baik, DJP Janji Dengarkan Pengusaha

Senin, 27 September 2021 | 19:23 WIB
AGENDA PAJAK

Ada Forum Gratis Bahas Kebijakan Pajak Karbon, Tertarik?

Senin, 27 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Kunjungan (Visit) Pegawai Pajak?

Senin, 27 September 2021 | 18:17 WIB
KINERJA FISKAL

Anggaran TIK Kemenkeu Naik, Downtime Layanan Seharusnya Teratasi

Senin, 27 September 2021 | 18:03 WIB
BANTUAN SOSIAL

Dekati Batas Akhir, Nyaris 5 Juta Pekerja Sudah Terima Subsidi Gaji

Senin, 27 September 2021 | 18:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA

Penerimaan Negara Bukan Pajak Tumbuh 20%, Begini Perinciannya

Senin, 27 September 2021 | 17:47 WIB
KINERJA PEMERINTAH

Indeks Efektivitas Pemerintah Naik, KSP: Tak Boleh Ada Lagi Pungli

Senin, 27 September 2021 | 17:30 WIB
SE-49/PJ/2021

Ditjen Pajak Terbitkan Surat Edaran Soal Prosedur Persetujuan Bersama

Senin, 27 September 2021 | 17:11 WIB
INGGRIS

Perusahaan Minyak Ini Memohon Perpanjangan Deadline Tunggakan PPN

Senin, 27 September 2021 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pulihkan Pariwisata, Sri Mulyani: Insentif Diberikan, Termasuk Pajak