BERITA TERKINI
Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal.
JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah memastikan tidak semua fasilitas secara otomatis dikenai pajak karena adanya penerapan fringe benefit tax.
Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan ketentuan teknis pemajakan atas natura dan/atau kenikmatan – yang masuk dalam perubahan UU PPh dalam UU HPP – masih disusun pemerintah.
“Itu kan harus ada PP (peraturan pemerintah)-nya. Sedang kita susun, termasuk PMK (peraturan menteri keuangan)-nya. Secara umum, fasilitas kantor [seperti] laptop, HP, komputer itu enggak [kena pajak]. Itu kan fasilitas kantor [untuk pekerjaan],” ujarnya, Rabu (24/11/2021).
Pengenaan pajak akan diarahkan untuk natura dan/atau kenikmatan yang diterima pegawai golongan tertentu. Dengan demikian, menurutnya, pengenaan pajak atas natura dan/atau kenikmatan ini hanya akan berdampak pada pegawai golongan menengah ke atas.
“Fasilitas-fasilitas yang sifatnya dinikmati oleh pegawai golongan tertentu, sehingga pegawai yang golongan menengah ke atas saja. Kami akan atur susunannya di dalam aturan pelaksanaannya sehingga inline dengan tujuan kita,” imbuhnya.
Yon mengatakan pengenaan fringe benefit tax sejalan dengan tujuan diundangkannya UU HPP, yakni memberikan fasilitas kepada masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah serta meminta kontribusi dari mayarakat menengah ke atas.
Seperti diketahui, dalam aturan sebelumnya, natura dan/atau kenikmatan tidak dihitung sebagai biaya yang dikeluarkan perusahaan dan tidak termasuk penghasilan kena pajak bagi penerima atau pekerja.
Dengan menerapkan FBT, natura diperlakukan sebagai objek PPh bagi penerimanya (taxable income). Dengan demikian, atas biaya natura yang dikeluarkan perusahaan dapat dibiayakan secara fiskal (deductible expense). Simak Fokus Bersiap, Penghasilan Selain Uang Bakal Kena Pajak. (kaw)
