Review
Selasa, 02 Juni 2020 | 11:10 WIB
OPINI PAJAK
Senin, 01 Juni 2020 | 10:22 WIB
ANALISIS PAJAK
Sabtu, 30 Mei 2020 | 14:47 WIB
PERSPEKTIF
Jum'at, 29 Mei 2020 | 05:58 WIB
Seri Tax Control Framework (11)
Fokus
Data & alat
Rabu, 27 Mei 2020 | 15:03 WIB
STATISTIK IKLIM PAJAK
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 10:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:59 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Reportase

Terobosan dalam Mencegah Ketidakpatuhan Pajak

A+
A-
0
A+
A-
0
Terobosan dalam Mencegah Ketidakpatuhan Pajak

Pada 30 Juni hingga 2 Juli 2016, Institute for Austrian and International Tax Law dan Vienna University of Economics and Business kembali mengadakan rangkaian seminar bertajuk ‘Rust Conference’. Dari Indonesia, DDTC yang diwakili B. Bawono Kristiaji mengikuti rangkaian acara tersebut. Berikut bagian kelima dari laporannya:

Aktivitas penghindaran dan penggelapan pajak adalah pekerjaan rumah yang membuat pening otoritas pajak. Skema perencanaan pajak yang agresif tidak lagi mengenal batas-batas yurisdiksi, semakin kompleks, dan kerap sulit untuk dipatahkan.

Beberapa otoritas pajak semakin kreatif dan agresif untuk mencegah tergerusnya basis penerimaan pajak. Terlepas dari berbagai kelemahannya, berikut adalah beberapa tren kebijakan di negara lain yang dapat dipertimbangkan.

Baca Juga: Bagaimana Relevansi PPh Final di Indonesia? Baca di Kajian DDTC Ini

Pengawasan dan benchmarking analysis

Pada umumnya, otoritas pajak memerlukan informasi mengenai jenis wajib pajak dan sektor yang berisiko untuk terjadinya ketidakpatuhan pajak. Di Hungaria, hal ini dilakukan dengan cara pengawasan dan pendampingan sejak perusahaan didirikan.

Perusahaan baru tersebut wajib untuk memberikan profil pajak dari setiap pimpinan atau pemegang sahamnya. Kinerja mereka juga diperbandingkan dengan suatu nilai acuan (benchmarking) yang dimiliki otoritas.

Baca Juga: Simak, Ini Berbagai Desain Presumptive Tax

Italia juga memiliki apa yang disebut studi acuan sektoral (Studi di Settore/SS). Ketentuan ini sebenarnya diperkenalkan pada tahun 1993, namun semakin relevan untuk kondisi di Italia dewasa ini. Berbeda dengan Hungaria, ketentuan ini ditujukan untuk wajib pajak kecil, yaitu sektor UMKM dan pekerja lepas.

SS sejatinya upaya untuk memeriksa sejauh mana wajib pajak tersebut memiliki pendapatan (gross income) sebanding dengan apa yang didapatkan oleh pihak lain dalam (sub)sektor tersebut. Pemerintah merilis suatu rentang pendapatan kotor yang diperbaharui selama 1-2 tahun sekali.

Melalui suatu perangkat lunak, wajib pajak dapat memeriksa apakah mereka telah masuk rentang tersebut atau tidak. Wajib pajak di luar rentang tersebut memiliki kesempatan untuk menjelaskan lebih detail kepada otoritas pajak, sebelum dilakukan koreksi.

Baca Juga: Presumptive Tax Sering Dikaitkan dengan Sektor yang Sulit Dipajaki

Sistem ini sering disebut presumptive tax, atau dalam konteks transfer pricing disebut sebagai safe harbor. Walau sistem ini dianggap cukup berhasil, namun ada trade-off antara kesederhanaan dengan keadilan dan kepastian (memerlukan update studi secara terus menerus).

Kewajiban Pengungkapan

Ketentuan kewajiban pengungkapan (mandatory disclosure rule/MDR) merupakan salah satu ketentuan yang efektif dalam mencegah perencanaan pajak yang agresif. MDR mewajibkan baik wajib pajak dan/atau tax promotor, yaitu pendesain, pengelola, serta penjual perencanaan jasa, untuk mengungkapkan skema serta nilai jasa perencanaan pajak kepada otoritas pajak.

Baca Juga: Mengenal Sekilas Soal Presumptive Tax

Beberapa negara telah memiliki hal ini, seperti: Amerika Serikat, Australia, Afrika Selatan, Irlandia, dan sebagainya. Salah satu program MDR yang dirasa berhasil adalah Disclosure of Tax Avoidance Schemes (DOTAS) di Inggris.

DOTAS terutama berlaku untuk tax promotor, namun juga untuk wajib pajak jika tax promotor-nya berada di luar yurisdiksi. Mereka harus mengungkapkan skema perencanaan yang memberikan manfaat penghematan pajak.

Akan tetapi, upaya mendesain MDR harus dilakukan secara hati-hati. Setiap negara belum tentu memiliki definisi jelas mengenai apa yang disebut sebagai perencanaan pajak yang agresif, sehingga MDR bisa saja dirasa terlalu luas dan membebani wajib pajak. Hal serupa terjadi di Brazil, melalui Medida Provisoria, yang akhirnya dibatalkan oleh Kongres.

Baca Juga: Relaksasi Kebijakan Pajak Austria di Tengah Pandemi Corona

Naming and Shaming

Ketersediaan peraturan pajak belum tentu dapat secara efektif mencegah ketidakpatuhan pajak. Oleh karena itu, publik di berbagai negara yang diwakili oleh LSM dan media, melakukan apa yang disebut sebagai naming and shaming.

Praktik ini dapat dilakukan melalui investigasi jurnalistik, riset, mengungkapkan temuan ke publik, hingga menuntut perusahaan untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang indikasi ketidakpatuhan pajaknya. Secara tidak langsung, hal ini memberikan risiko reputasi dan menciptakan efek jera kepada perusahaan.

Baca Juga: Rencana Pajak Transaksi Keuangan Kedua Negara Ini Masih Alot, Ada Apa?

Lalu, bagaimana jika naming and shaming justru dilakukan oleh pemerintah? Sebagai contoh, mulai 2015 Kementerian Keuangan Brazil mempublikasikan daftar 500 wajib pajak ‘nakal’ di websitenya. Daftar tersebut mencakup wajib pajak individu maupun badan usaha. Walau efektif, praktik tersebut dirasa mencederai kepastian hukum, apalagi jika kasus pajak tersebut masih dalam proses sengketa.

Topik : rust conference, MDR, perencanaan pajak, presumptive tax, naming and shaming, austria
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 23 Februari 2018 | 11:15 WIB
LAPORAN DDTC DARI AUSTRIA
Jum'at, 02 Februari 2018 | 11:05 WIB
SKEMA PERENCANAAN PAJAK
Senin, 17 April 2017 | 09:45 WIB
PROFIL PERPAJAKAN AUSTRIA
Minggu, 02 April 2017 | 07:59 WIB
PERENCANAAN PAJAK
berita pilihan
Selasa, 02 Juni 2020 | 11:10 WIB
OPINI PAJAK
Selasa, 02 Juni 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Selasa, 02 Juni 2020 | 10:31 WIB
AUTOMATIC EXCHANGE OF INFORMATION
Selasa, 02 Juni 2020 | 10:25 WIB
HONG KONG
Selasa, 02 Juni 2020 | 10:11 WIB
KAMUS PAJAK
Selasa, 02 Juni 2020 | 09:34 WIB
DDTC NEWSLETTER
Selasa, 02 Juni 2020 | 09:01 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
Selasa, 02 Juni 2020 | 07:51 WIB
BERITA PAJAK HARI INI