Fokus
Literasi
Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

Terobosan dalam Mencegah Ketidakpatuhan Pajak

A+
A-
0
A+
A-
0
Terobosan dalam Mencegah Ketidakpatuhan Pajak

Pada 30 Juni hingga 2 Juli 2016, Institute for Austrian and International Tax Law dan Vienna University of Economics and Business kembali mengadakan rangkaian seminar bertajuk ‘Rust Conference’. Dari Indonesia, DDTC yang diwakili B. Bawono Kristiaji mengikuti rangkaian acara tersebut. Berikut bagian kelima dari laporannya:

Aktivitas penghindaran dan penggelapan pajak adalah pekerjaan rumah yang membuat pening otoritas pajak. Skema perencanaan pajak yang agresif tidak lagi mengenal batas-batas yurisdiksi, semakin kompleks, dan kerap sulit untuk dipatahkan.

Beberapa otoritas pajak semakin kreatif dan agresif untuk mencegah tergerusnya basis penerimaan pajak. Terlepas dari berbagai kelemahannya, berikut adalah beberapa tren kebijakan di negara lain yang dapat dipertimbangkan.

Baca Juga: Lagi, 3 Profesional DDTC Jadi Pembicara Konferensi di Austria

Pengawasan dan benchmarking analysis

Pada umumnya, otoritas pajak memerlukan informasi mengenai jenis wajib pajak dan sektor yang berisiko untuk terjadinya ketidakpatuhan pajak. Di Hungaria, hal ini dilakukan dengan cara pengawasan dan pendampingan sejak perusahaan didirikan.

Perusahaan baru tersebut wajib untuk memberikan profil pajak dari setiap pimpinan atau pemegang sahamnya. Kinerja mereka juga diperbandingkan dengan suatu nilai acuan (benchmarking) yang dimiliki otoritas.

Baca Juga: Bertambah Lagi, 3 Profesional DDTC Raih Gelar LL.M. di Austria

Italia juga memiliki apa yang disebut studi acuan sektoral (Studi di Settore/SS). Ketentuan ini sebenarnya diperkenalkan pada tahun 1993, namun semakin relevan untuk kondisi di Italia dewasa ini. Berbeda dengan Hungaria, ketentuan ini ditujukan untuk wajib pajak kecil, yaitu sektor UMKM dan pekerja lepas.

SS sejatinya upaya untuk memeriksa sejauh mana wajib pajak tersebut memiliki pendapatan (gross income) sebanding dengan apa yang didapatkan oleh pihak lain dalam (sub)sektor tersebut. Pemerintah merilis suatu rentang pendapatan kotor yang diperbaharui selama 1-2 tahun sekali.

Melalui suatu perangkat lunak, wajib pajak dapat memeriksa apakah mereka telah masuk rentang tersebut atau tidak. Wajib pajak di luar rentang tersebut memiliki kesempatan untuk menjelaskan lebih detail kepada otoritas pajak, sebelum dilakukan koreksi.

Baca Juga: Sejarah Pengaturan PPh Final di Indonesia

Sistem ini sering disebut presumptive tax, atau dalam konteks transfer pricing disebut sebagai safe harbor. Walau sistem ini dianggap cukup berhasil, namun ada trade-off antara kesederhanaan dengan keadilan dan kepastian (memerlukan update studi secara terus menerus).

Kewajiban Pengungkapan

Ketentuan kewajiban pengungkapan (mandatory disclosure rule/MDR) merupakan salah satu ketentuan yang efektif dalam mencegah perencanaan pajak yang agresif. MDR mewajibkan baik wajib pajak dan/atau tax promotor, yaitu pendesain, pengelola, serta penjual perencanaan jasa, untuk mengungkapkan skema serta nilai jasa perencanaan pajak kepada otoritas pajak.

Baca Juga: Definisi dan Tujuan Pengenaan PPh Final

Beberapa negara telah memiliki hal ini, seperti: Amerika Serikat, Australia, Afrika Selatan, Irlandia, dan sebagainya. Salah satu program MDR yang dirasa berhasil adalah Disclosure of Tax Avoidance Schemes (DOTAS) di Inggris.

DOTAS terutama berlaku untuk tax promotor, namun juga untuk wajib pajak jika tax promotor-nya berada di luar yurisdiksi. Mereka harus mengungkapkan skema perencanaan yang memberikan manfaat penghematan pajak.

Akan tetapi, upaya mendesain MDR harus dilakukan secara hati-hati. Setiap negara belum tentu memiliki definisi jelas mengenai apa yang disebut sebagai perencanaan pajak yang agresif, sehingga MDR bisa saja dirasa terlalu luas dan membebani wajib pajak. Hal serupa terjadi di Brazil, melalui Medida Provisoria, yang akhirnya dibatalkan oleh Kongres.

Baca Juga: Panduan dan Trik dalam Membuat Opini Hukum Pajak

Naming and Shaming

Ketersediaan peraturan pajak belum tentu dapat secara efektif mencegah ketidakpatuhan pajak. Oleh karena itu, publik di berbagai negara yang diwakili oleh LSM dan media, melakukan apa yang disebut sebagai naming and shaming.

Praktik ini dapat dilakukan melalui investigasi jurnalistik, riset, mengungkapkan temuan ke publik, hingga menuntut perusahaan untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang indikasi ketidakpatuhan pajaknya. Secara tidak langsung, hal ini memberikan risiko reputasi dan menciptakan efek jera kepada perusahaan.

Baca Juga: Rancangan Aturan Pajak Cryptocurrency Mulai Disusun

Lalu, bagaimana jika naming and shaming justru dilakukan oleh pemerintah? Sebagai contoh, mulai 2015 Kementerian Keuangan Brazil mempublikasikan daftar 500 wajib pajak ‘nakal’ di websitenya. Daftar tersebut mencakup wajib pajak individu maupun badan usaha. Walau efektif, praktik tersebut dirasa mencederai kepastian hukum, apalagi jika kasus pajak tersebut masih dalam proses sengketa.

Topik : rust conference, MDR, perencanaan pajak, presumptive tax, naming and shaming, austria

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 03 Mei 2021 | 17:25 WIB
KAMUS PPh

Apa Itu Presumptive Tax?

Minggu, 14 Februari 2021 | 07:00 WIB
ANALISIS PAJAK

Meninjau (Kembali) Mandatory Disclosure Rule bagi Indonesia

Senin, 18 Januari 2021 | 21:45 WIB
RUST CONFERENCE 2021

Lagi, Profesional DDTC Terpilih Jadi Pembicara Konferensi di Austria

Jum'at, 15 Januari 2021 | 11:15 WIB
AMERIKA SERIKAT

AS Sebut Pajak Digital 3 Negara Ini Diskriminatif

berita pilihan

Kamis, 11 Agustus 2022 | 09:43 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Sinyal Kuat Kenaikan Tarif Cukai Rokok 2023, Begini Penjelasan DJBC

Kamis, 11 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Energi Terbarukan, 12 Perusahaan Ini Dapat Fasilitas Kepabeanan

Kamis, 11 Agustus 2022 | 08:26 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

NIK Sebagai NPWP, Bagaimana DJP Jaga Keamanan Data Wajib Pajak?

Rabu, 10 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Keterbukaan Informasi Perpajakan Punya Peran dalam Menekan Korupsi

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Menyimak Lagi Siasat DJBC Lindungi Perusahaan dari Pukulan Pandemi

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha?

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:05 WIB
PER-03/PJ/2022

Upload Faktur Pajak Muncul Eror ETAX-API-10041, Perhatikan Tanggalnya

Rabu, 10 Agustus 2022 | 16:10 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

DJP Kembangkan CRM-BI, Data Keuangan dan Aset Wajib Pajak Berperan

Rabu, 10 Agustus 2022 | 15:30 WIB
PMK 112/2022

NIK Jadi NPWP Bisa Dorong Standardisasi Identitas, Ini Alasannya