Fokus
Literasi
Senin, 27 Juni 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Senin, 27 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:14 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 29 Juni 2022 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI - 5 JULI 2022
Selasa, 28 Juni 2022 | 19:00 WIB
STATISTIK CUKAI DUNIA
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Termasuk Insentif Perpajakan, Serapan Dana PEN Baru Rp80,79 Triliun

A+
A-
0
A+
A-
0
Termasuk Insentif Perpajakan, Serapan Dana PEN Baru Rp80,79 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan mencatat realisasi anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) hingga 13 Mei 2022 sudah mencapai Rp80,79 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi tersebut setara 17,73% dari alokasi Rp455,62 triliun. Menurutnya, kecilnya realisasi dana PEN dikarenakan ekonomi masyarakat makin tertangani dan berangsur pulih.

"Untuk pemulihan ekonomi, dengan ekonominya sudah mulai kuat, tentu kita harapkan peranan APBN akan jauh lebih menurun karena kegiatan ekonomi masyarakat dan dunia usaha sudah mulai pulih," katanya, dikutip pada Selasa (24/5/2022).

Baca Juga: WP Bingung Pilih Pembetulan SPT atau PPS Jelang Deadline, Ini Kata DJP

Sri Mulyani menuturkan realisasi penyerapan dana PEN tersebut terbagi dalam 3 klaster. Pada klaster kesehatan, realisasi anggaran yang sudah terserap mencapai Rp15,21 triliun atau 12,42% dari pagu Rp122,54 triliun.

Realisasi tersebut utamanya digunakan untuk pembayaran biaya perawatan pasien Covid-19 ke rumah sakit. Selain perawatan pasien, anggaran PEN tersebut juga dipakai untuk vaksinasi dan pengadaan alat kesehatan.

Pada klaster perlindungan sosial, realisasi anggaran yang terserap mencapai Rp51,09 triliun atau 33% dari pagu Rp154,76 triliun. Dana itu telah dibelanjakan untuk memberikan program keluarga harapan (PKH), bantuan sembako, bantuan langsung tunai (BLT) desa, dan kartu prakerja.

Baca Juga: Negara Ini Tetapkan Standar Emisi Baru dan Tawarkan Insentif Pajak

Untuk klaster penguatan ekonomi, realisasinya baru Rp14,48 triliun atau 8,1% dari pagu Rp178,32 triliun. Alokasi tersebut dipakai untuk program pariwisata, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, dukungan UMKM, serta pemberian insentif perpajakan.

Khusus insentif perpajakan, realisasinya baru mencapai Rp5,2 triliun. Menurut Dirjen Pajak Suryo Utomo, realisasi serapan insentif tersebut sudah cukup baik. Untuk insentif perpajakan berdasarkan PMK No. 3/2022, realisasinya sudah 79%.

Dalam PMK 3/2022, diatur perpanjangan 3 jenis insentif hingga Juni 2022, yaitu diskon angsuran PPh Pasal 25, pembebasan PPh Pasal 22 impor, serta PPh final jasa konstruksi ditanggung pemerintah (DTP) atas Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI).

Baca Juga: KPP Kirim Whatsapp ke Ribuan WP, Isinya Data Harta dan Imbauan PPS

Lalu, insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) mobil DTP berdasarkan PMK 5/2022, realisasinya sudah 26%. DJP juga terus melakukan validasi data pemberian insentif, terutama PPN rumah DTP yang diatur berdasarkan PMK 6/2022.

"Kami terus berkoordinasi dengan kantor Kemenko Perekonomian dan kantor Menteri PUPR," ujar Suryo. (rig)

Baca Juga: PPATK Selesaikan Analisis Pidana Pencucian Uang, Kasus Pajak Dominan
Topik : menkeu sri mulyani, dirjen pajak suryo utomo, insentif pajak, PEN, APBN 2022, pajak, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Audina Pramesti

Selasa, 24 Mei 2022 | 23:24 WIB
Adanya pemberian insentif bagi wajib pajak diharapkan dapat mengurangi cost of taxation wajib pajak sehingga dapat meningkatkan keleluasaan wajib pajak dalam meningkatkan produktivitas usahanya
1

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 28 Juni 2022 | 16:35 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

CHA TUN Pajak: Putusan Sengketa Perlu Perhatikan Kepentingan Rakyat

Selasa, 28 Juni 2022 | 16:30 WIB
KPP PRATAMA SINGKAWANG

Pakai Data Kepemilikan Tanah dan Kendaraan, Petugas Ajak WP Ikut PPS

Selasa, 28 Juni 2022 | 16:15 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Temui Laman PPS Eror? Ikuti Saran DJP Berikut Ini

Selasa, 28 Juni 2022 | 16:00 WIB
REFORMASI PERPAJAKAN

Pinjaman World Bank Bakal Dipakai untuk Optimalisasi Pajak Orang Kaya

berita pilihan

Rabu, 29 Juni 2022 | 14:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

WP Bingung Pilih Pembetulan SPT atau PPS Jelang Deadline, Ini Kata DJP

Rabu, 29 Juni 2022 | 13:00 WIB
KPP PRATAMA BONTANG

KPP Kirim Whatsapp ke Ribuan WP, Isinya Data Harta dan Imbauan PPS

Rabu, 29 Juni 2022 | 12:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM

PPATK Selesaikan Analisis Pidana Pencucian Uang, Kasus Pajak Dominan

Rabu, 29 Juni 2022 | 12:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Contoh Pemberian Hibah Antar-Perusahaan yang Dikenai Pajak Penghasilan

Rabu, 29 Juni 2022 | 11:39 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

CHA TUN Pajak: Pengadilan Pajak Independen Meski di Bawah Kemenkeu

Rabu, 29 Juni 2022 | 11:01 WIB
DATA PPS HARI INI

PPS Sisa Sehari! Harta yang Diungkap Wajib Pajak Capai Rp452,9 Triliun

Rabu, 29 Juni 2022 | 11:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Ajak Masyarakat Ungkap Harta, Denny Cagur: Mumpung Ada PPS

Rabu, 29 Juni 2022 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP & Bank BUMN Teken Perjanjian Soal Interoperabilitas Data dan KSWP