Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Terapkan Keterbukaan Informasi, Pemerintah Lobi Macau

A+
A-
2
A+
A-
2

JAKARTA, DDTCNews – Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan akan melobi otoritas perpajakan Macau, untuk melakukan keterbukaan informasi perpajakan. Hal ini sejalan dengan ‎pelaksanaan pertukaran informasi perpajakan secara otomatis (Automatic Exchange of Information/AEoI).

Direktur Perpajakan Internasional Ditjen Pajak, John Hutagaol, dari 102 negara saat ini yang sudah melaukan AEoI mencapai 49 negara, pada tahun depan akan bertambah sebanyak 53 negara.

"49 negara sudah AEoI 2017, 53 negara ‎di 2018," ujarnya dalam seminar perpajakan di Universitas Tarumanegara, Jakarta, Selasa (14/11).

Baca Juga: 72% Peserta Debat Pilih Omnibus Law

Menurut John, ada 9 wilayah yang tidak bersedia melakukan transparansi perpajakan melalui AEoI. Di antaranya Panama dan Macau. Khusus untuk Macau, instansinya sedang melakukan diskusi agar Pemerintah Macau mau melakukan kerja sama secara bilateral dengan Indonesia untuk transparansi pajak.

"Macau‎ saat ini akan melakukan pembicaraan untuk memastikan dia mau atau tidak ikut pelaksanaan AEoI," tuturnya.

Jika dis‎kusi tersebut berhasil, maka Pemerintah Indonesia dan Macau akan melakukan penandatangan Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA). Hal tersebut seperti yang telah dilakukan Indonesia dengan Singapura.

Baca Juga: Pemerintah Revisi Beleid Pusat Pengolahan Data & Dokumen Perpajakan

"Kalau Singapura tidak menandatangani MCAA, kita tidak bisa. Puji Tuhan Singapura sudah mau (MCAA), pelaksanaannya September 2018 tinggal beberapa bulan lagi," ‎ tuturnya.

John mengungkapkan kesertaan Indonesia da‎lam AEoI ternyata tidak gratis. Direktorat Jenderal Pajak harus membayar € 150 ribu atau setara Rp 2,25 miliar dengan kurs Rp15.000 per euro. Selain itu, ada iuran wajib yang harus dibayar per tahun € 50 ribu atau setara Rp 750 juta.

"Negara lain juga sama (membayar), jadi membangun common system,‎ kelebihan teknologi kita bisa joint sharing," pungkasnya. (Amu)

Baca Juga: Viral Artis Pamer Saldo ATM, Begini Imbauan DJP

"49 negara sudah AEoI 2017, 53 negara ‎di 2018," ujarnya dalam seminar perpajakan di Universitas Tarumanegara, Jakarta, Selasa (14/11).

Baca Juga: 72% Peserta Debat Pilih Omnibus Law

Menurut John, ada 9 wilayah yang tidak bersedia melakukan transparansi perpajakan melalui AEoI. Di antaranya Panama dan Macau. Khusus untuk Macau, instansinya sedang melakukan diskusi agar Pemerintah Macau mau melakukan kerja sama secara bilateral dengan Indonesia untuk transparansi pajak.

"Macau‎ saat ini akan melakukan pembicaraan untuk memastikan dia mau atau tidak ikut pelaksanaan AEoI," tuturnya.

Jika dis‎kusi tersebut berhasil, maka Pemerintah Indonesia dan Macau akan melakukan penandatangan Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA). Hal tersebut seperti yang telah dilakukan Indonesia dengan Singapura.

Baca Juga: Pemerintah Revisi Beleid Pusat Pengolahan Data & Dokumen Perpajakan

"Kalau Singapura tidak menandatangani MCAA, kita tidak bisa. Puji Tuhan Singapura sudah mau (MCAA), pelaksanaannya September 2018 tinggal beberapa bulan lagi," ‎ tuturnya.

John mengungkapkan kesertaan Indonesia da‎lam AEoI ternyata tidak gratis. Direktorat Jenderal Pajak harus membayar € 150 ribu atau setara Rp 2,25 miliar dengan kurs Rp15.000 per euro. Selain itu, ada iuran wajib yang harus dibayar per tahun € 50 ribu atau setara Rp 750 juta.

"Negara lain juga sama (membayar), jadi membangun common system,‎ kelebihan teknologi kita bisa joint sharing," pungkasnya. (Amu)

Baca Juga: Viral Artis Pamer Saldo ATM, Begini Imbauan DJP
Topik : ditjen pajak, pertukaran informasi pajak, macau
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Sabtu, 03 November 2018 | 13:40 WIB
WORLDWIDE TAX SYSTEM
Jum'at, 27 September 2019 | 09:54 WIB
WORLD TRANSFER PRICING
Kamis, 22 November 2018 | 16:19 WIB
WORLD TRANSFER PRICING
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
berita pilihan
Selasa, 04 Desember 2018 | 14:21 WIB
KEBIJAKAN ANGGARAN
Senin, 24 Oktober 2016 | 14:02 WIB
TAX AMNESTY
Kamis, 25 April 2019 | 13:16 WIB
PEMBANGKIT LISTRIK
Jum'at, 26 April 2019 | 18:57 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Rabu, 21 November 2018 | 14:53 WIB
PENERIMAAN NEGARA
Kamis, 06 Juni 2019 | 08:15 WIB
REFORMASI PAJAK
Rabu, 10 Juli 2019 | 10:31 WIB
INSENTIF FISKAL
Selasa, 07 Mei 2019 | 15:33 WIB
REFORMA AGRARIA
Rabu, 10 Juli 2019 | 12:54 WIB
HARI PAJAK 14 JULI
Selasa, 07 Mei 2019 | 16:20 WIB
INSENTIF FISKAL