Fokus
Literasi
Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 15 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Senin, 15 Agustus 2022 | 12:45 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

Teori Kompensasi Pajak, Reborn

A+
A-
2
A+
A-
2
Teori Kompensasi Pajak, Reborn

Ilustrasi. Warga antre mengikuti vaksinasi Covid-19 massal di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Sabtu (26/6/2021). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/wsj.

PERIODE Perang Dunia I, Depresi Besar, dan Perang Dunia II merupakan tahun-tahun yang berat bagi kondisi fiskal Amerika Serikat (AS). Perang dan krisis yang datang silih berganti mau tidak mau mendorong kebutuhan belanja pemerintah. Kala itu, kebijakan fiskal yang ekspansif jadi andalan.

Di sisi lain, pendapatan negara dalam kondisi lemah. Struktur penerimaan pajak pemerintah federal masih didominasi kontribusi pajak properti dan cukai. Pajak penghasilan (PPh) – yang diperkenalkan pada periode Perang Saudara – masih belum matang dan hanya dikenakan pada sebagian kelompok tertentu.

Dalam ‘kebuntuan’ tersebut, diputuskan adanya kenaikan tarif PPh orang pribadi. Sebelum Perang Dunia I, tarif tertinggi hanya 15%. Setelah Perang Dunia II, tarifnya berada di atas 70%.

Baca Juga: Ketimpangan Ekonomi di Indonesia Semakin Tinggi, Bagaimana Solusinya?

Pengenaan tarif yang sangat progresif bukan tanpa alasan. Krisis menciptakan ketimpangan. Pengangguran dan kemiskinan meningkat drastis sehingga program bantuan sosial seperti kupon makanan jadi beban pemerintah. Di sisi lain, orang kaya AS cenderung tidak melakukan konsumsi dan memilih untuk menabung atau memarkir modal di sektor yang tidak produktif (Thorndike, 2009).

Pada saat itu, tarif progresif PPh dapat dimaknai sebagai bentuk paksaan solidaritas dari kelompok kaya kepada kelompok nonkaya yang relatif banyak mengorbankan jiwanya ke medan perang. Inilah teori kompensasi (compensatory theory).

Tidak semata-mata soal kesempatan untuk berkontribusi. Teori tersebut juga mencakup argumen untuk menjamin pembangunan ekonomi yang mencerminkan nilai demokrasi, inklusivitas, dan pemerataan.

Baca Juga: Pajak Berperan Kurangi Ketimpangan Ekonomi, Begini Penjelasannya

Komentar Franklin D. Roosevelt pada 1935 dalam menjawab kritik atas pemajakan yang lebih besar bagi orang kaya menggambarkan justifikasi teori kompensasi.

Bukan untuk menghancurkan kemakmuran, tapi untuk menciptakan peluang yang lebih luas, untuk mengendalikan pertumbuhan atas hal-hal yang tidak bermanfaat luas, mencegah akumulasi, dan meletakkan beban pemerintah di pundak para pihak yang memiliki kemampuan untuk menanggungnya.”

Dalam literatur modern, teori kompensasi memiliki dua elemen. Pertama, teori ini bertujuan untuk mencapai atau merestorasi perlakuan yang setara oleh negara bagi setiap kelompok dalam masyarakat.

Baca Juga: Sadar Pajak

Kedua, upaya mencapai kesetaraan tersebut timbul karena negara – secara sengaja atau tidak -- memberikan fasilitas bagi kelompok kaya. Baik dalam hal memperoleh privilege melalui intervensi kebijakan maupun adanya pembebasan dari suatu kewajiban (Alvarado, 2021).

Tugas kesetaraan tersebut tentu dapat diemban instrumen pajak yang notabene memiliki fungsi redistribusi. Dalam ranah pajak, teori kompensasi sesungguhnya berangkat dari justifikasi pajak yang progresif untuk mengkompensasi adanya regressive incidence dari pajak lainnya (Seligman, 1893).

Seiring dengan masa damai, teori compensatory kian kalah pamor dengan teori ability to pay dalam menjamin sistem pajak yang berkeadilan. Tidak adanya urgensi –seperti halnya perang– membuat justifikasi untuk memaksa kontribusi pajak dari kelompok kaya justru kian mengecil (Scheve dan Stasavage, 2016).

Baca Juga: Tren Implementasi Pajak Warisan di Negara-Negara Eropa

Contohnya sederhana. Berbagai krisis dan tekanan fiskal yang dialami AS pada tahun-tahun setelah Perang Dunia II tidak menghasilkan suatu resep progresivitas dan tuntutan kontribusi pajak yang lebih banyak dari kelompok kaya. Resesi pada dekade 1980-an justru menghasilkan solusi yang berbeda, yakni turunnya tarif tertinggi PPh orang pribadi serta perlakuan pajak khusus bagi penghasilan modal.

Reborn
DI tengah ‘perang melawan pandemi covid’, teori kompensasi bisa dianggap mengalami reborn. Alasannya, kebutuhan yang mendesak bagi pendanaan biaya penanganan pandemi. Selain itu, ketimpangan yang sebelum pandemi sudah tinggi, bisa jadi akan makin meningkat.

Semangat teori kompensasi inilah yang mendorong berbagai lembaga internasional menyerukan kontribusi pajak yang lebih banyak dari orang kaya. Instrumennya bisa melalui penyesuaian tarif tertinggi PPh, pajak kekayaan, atau pajak warisan.

Baca Juga: Jokowi Teken Inpres Soal Kemiskinan, Sri Mulyani Dapat 2 Tugas Khusus

Roh dari teori kompensasi juga terlihat dari ide Presiden Biden untuk mengenakan lebih banyak capital gains tax melalui American Families Plan. Beberapa instrumen pajak temporer yang diusung oleh beberapa negara Amerika Latin juga memiliki posisi yang sama, yakni solidaritas dari kalangan berpunya.

Singkatnya, teori kompensasi kian relevan. Kebutuhan mencapai konsolidasi fiskal serta menjamin pemulihan ekonomi yang inklusif adalah dua aspek krusial. Semuanya itu terangkum dalam 4 kata kunci, yakni pandemi, pajak, solidaritas, dan ketimpangan.

Dalam konteks Indonesia, compensatory theory menemukan momentumnya, yakni agenda reformasi pajak yang tertuang dalam revisi UU KUP.

Baca Juga: Simplifikasi dan Transparansi Pajak

Sistem pajak Indonesia yang belum sepenuhnya mampu menjamin kesetaraan kontribusi pajak antarsektor dan antarkelompok tentu harus jadi perhatian. Jika dibiarkan, beban pajak makin tidak terdistribusi secara merata. Sebagai akibatnya, ketimpangan kian mengancam.

Selain persoalan konsolidasai fiskal, revisi UU KUP sepatutnya turut mengikutsertakan ikhtiar pemulihan ekonomi yang inklusif. Dengan kata lain, turut mengatur secara adil pembagian pihak yang menanggung ongkos ‘perang’ melawan pandemi serta biaya pembangunan pada masa yang akan datang.

Dalam hal ini, kita perlu mengapresiasi berbagai rencana dalam menu revisi UU KUP. Mulai dari penyesuaian tarif dan tax bracket PPh orang pribadi, instrumen pencegahan penghindaran pajak yang kian ketat, penataan ulang pengecualian dan fasilitas PPN agar tepat sasaran, skema PPN multitarif, hingga bantuan penagihan pajak lintas yurisdiksi.

Baca Juga: Momentum Menyuarakan Kepentingan Pajak Negara Berkembang

Sayang, gagasan solidaritas melalui sistem pajak belum sepenuhnya terwujud melalui suatu instrumen khusus. Mungkin ini saatnya pemerintah mempertimbangkan pajak solidaritas yang senafas dengan teori kompensasi.

Topik : tajuk, tajuk pajak, teori kompensasi, ketimpangan, solidaritas

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 02 November 2021 | 11:30 WIB
TAJUK PAJAK

(Bukan) Angka dari Langit

Rabu, 13 Oktober 2021 | 15:30 WIB
TAJUK PAJAK

RUU HPP, Jalan Tengah yang Belum Berujung

Kamis, 30 September 2021 | 15:30 WIB
KINERJA PEMERINTAH

Atasi Kemiskinan Ekstrem, Sinkronisasi Data Pusat-Daerah Mendesak

Selasa, 28 September 2021 | 12:00 WIB
TAJUK PAJAK

Masih Perlunya Perlakuan Khusus Administrasi Pajak UMKM

berita pilihan

Selasa, 16 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KPP PRATAMA TANJUNG BALAI KARIMUN

Utang Pajak Dilunasi, Rekening Milik WP Ini Kembali Dibuka Blokirnya

Selasa, 16 Agustus 2022 | 18:03 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Windfall Komoditas Bakal Berakhir, Pajak Hanya Tumbuh 6,7% Tahun Depan

Selasa, 16 Agustus 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Cetak Sejarah, Penerimaan Perpajakan 2023 Tembus Rp2.000 Triliun

Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KPP PRATAMA CILACAP

Utang Pajak Rp1,24 Miliar Belum Dilunasi, Rekening WP Disita Fiskus

Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Perbedaan Interpretasi dalam Menetapkan Besaran Sanksi Bunga

Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:00 WIB
BELANJA PERPAJAKAN

Belanja Perpajakan 2021 Capai Rp309 Triliun, Tumbuh 23 Persen

Selasa, 16 Agustus 2022 | 16:15 WIB
RAPBN 2023

Defisit 2023 Dipatok 2,85% PDB, Jokowi Ungkap Strategi Pembiayaannya

Selasa, 16 Agustus 2022 | 15:30 WIB
RAPBN 2023 DAN NOTA KEUANGAN

Penerimaan 2023 Ditargetkan Rp2.443 T, Jokowi Singgung Reformasi Pajak

Selasa, 16 Agustus 2022 | 15:17 WIB
RAPBN 2023

Jokowi Pasang Target Pertumbuhan Ekonomi 2023 di Level 5,3%

Selasa, 16 Agustus 2022 | 14:55 WIB
RAPBN 2023

Jokowi Sampaikan RAPBN 2023 kepada DPR, Begini Perinciannya