Review
Sabtu, 11 Juli 2020 | 10:32 WIB
PERSPEKTIF
Rabu, 08 Juli 2020 | 06:06 WIB
PERSPEKTIF
Selasa, 07 Juli 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 07 Juli 2020 | 09:06 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 08 Juli 2020 | 15:37 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 08 Juli 2020 | 08:29 WIB
KURS PAJAK 8 JULI - 14 JULI 2020
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:31 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Kamis, 02 Juli 2020 | 14:26 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Reportase

Teh dan Soda akan Kena Cukai Rp1.500-Rp2.500, Ini Hitungan Sri Mulyani

A+
A-
2
A+
A-
2
Teh dan Soda akan Kena Cukai Rp1.500-Rp2.500, Ini Hitungan Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut pengenaan cukai pada minuman berpemanis bisa mendatangkan penerimaan hingga Rp6,25 triliun.

Sri Mulyani merencanakan pengenaan cukai pada jenis minuman teh kemasan, minuman karbonasi atau soda, serta minuman lainnya seperti kopi dan minuman berenergi. Menurutnya, tarif cukai akan disesuaikan dengan kandungan gula di setiap kelompok produk minuman.

"Kami mengusulkan hanya pada minuman yang siap dikonsumsi. Ini termasuk konsentrat yang dikemas dalam bentuk penjualan eceran, yang konsumsinya masih perlu proses pengeceran," katanya di Jakarta, Rabu (19/2/2020).

Baca Juga: Operasi Laut, DJBC Sita Ratusan Kilogram Sabu-Sabu Hingga Rokok Ilegal

Pemerintah mengasumsikan produksi minuman teh kemasan sebanyak 2,1 juta liter per tahun dan akan dikenai tarif cukai Rp1.500 per liter, sehingga potensi penerimaannya senilai Rp2,7 triliun. Pada kelompok minuman berkarbonasi atau soda, produksi tahunannya sebanyak 727.000 liter. Jika dikenai tarif cukai Rp2.500 per liter, potensi penerimaannya senilai Rp1,7 triliun.

Adapun kelompok minuman lainnya seperti kopi, minuman berenergi, dan konsentrat produksi tahunannya sekitar 808.000 liter. Kelompok produk minuman itu rencananya dikenai cukai Rp2.500 per liter, sehingga potensi penerimaannya Rp1,85 triliun. Ekstensifikasi objek cukai untuk Indonesia, termasuk minuman berpemanis, pernah dikaji oleh DDTC dalam Working Paper DDTC No. 1919.

Pengenaan cukai minuman berpemanis diproyeksi memiliki elastisitas permintaan sebesar -0,8. Sehingga, produksi setelah pengenaan cukai akan menurun menjadi 1 juta liter minuman teh kemasan, 867.000 liter minuman berkarbonasi, dan 743.000 liter kelompok minuman lainnya.

Baca Juga: Sri Mulyani Ubah PMK Subsidi Bunga UMKM, Peran BPKP Diperluas

Cukai direncanakan dipungut dari minuman berpemanis produksi dalam maupun luar negeri. Pembayaran cukai dilakukan saat dikeluarkan dari pabrik ataupun pelabuhan, secara berkala setiap bulan. Pengawasan akan dilakukan melalui registrasi pabrikan, pelaporan produksi, pengawasan fisik, dan audit.

Kendati demikian, pemerintah mengecualikan pengenaan cukai pada kelompok minuman yang dikemas non-pabrikan atau UMKM, madu dan jus sayur tanpa gula, dan barang ekspor/rusak/musnah.

"Kalau diekspor, masalahnya ke negara lain, bukan di kita," katanya. Simak infografis 'Catatan Barang Kena Cukai Indonesia'.

Baca Juga: Wow, Penerimaan Cukai Etil Alkohol Tumbuh 205,4%

Sri Mulyani meyakini pengenaan cukai pada minuman berpemanis juga akan mengurangi prevalensi penderita diabetes yang pada 2018 mencapai 2% dari jumlah penduduk di Indonesia. Nilai itu meningkat 0,5% dibanding kondisi lima tahun sebelumnya. Demikian pula pada prevalensi obesitas yang mencapai 21,8% pada 2018, sedangkan pada 2013 hanya 14,8%. (kaw)

Topik : cukai, cukai minuman berpemanis, sugar tax, Sri Mulyani, barang kena cukai
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Yudi Purnomo Lie

Rabu, 19 Februari 2020 | 20:12 WIB
Pengenaan cukai minuman berpemanis dalam kemasan sangat bagus jika: 1. Hasil pemungutan cukai ditujukan untuk kesehatan masyarakat. 2. Diperlakukan sama untuk hasil produksi umkm demi untuk keadilan. Jika hasil UMKM dikecualikan, ada kesan mematikan pabrikan besar yg lebih banyak menyumbang penerim ... Baca lebih lanjut
1
artikel terkait
Selasa, 07 Juli 2020 | 16:57 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Selasa, 07 Juli 2020 | 16:45 WIB
FASILITAS PERPAJAKAN
Senin, 06 Juli 2020 | 13:19 WIB
PAJAK DAERAH (6)
Senin, 06 Juli 2020 | 10:45 WIB
FILIPINA
berita pilihan
Minggu, 12 Juli 2020 | 06:01 WIB
SE-38/PJ/2020
Sabtu, 11 Juli 2020 | 15:01 WIB
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Sabtu, 11 Juli 2020 | 14:01 WIB
ITALIA
Sabtu, 11 Juli 2020 | 13:01 WIB
KARTUNIS LALO ALCARAZ:
Sabtu, 11 Juli 2020 | 12:01 WIB
PANDUAN OECD
Sabtu, 11 Juli 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 11 Juli 2020 | 10:32 WIB
PERSPEKTIF
Sabtu, 11 Juli 2020 | 10:01 WIB
PROVINSI SULAWESI BARAT
Sabtu, 11 Juli 2020 | 09:01 WIB
PANDUAN OECD
Sabtu, 11 Juli 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN