Review
Kamis, 02 Februari 2023 | 17:05 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 Februari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (4)
Selasa, 31 Januari 2023 | 11:45 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 31 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (3)
Fokus
Data & Alat
Rabu, 01 Februari 2023 | 10:00 WIB
KMK 6/2023
Rabu, 01 Februari 2023 | 09:31 WIB
KURS PAJAK 1 FEBRUARI - 7 FEBRUARI 2023
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Reportase

Tegaskan Aturan SKB PPh, Sri Mulyani Revisi PMK

A+
A-
2
A+
A-
2
Tegaskan Aturan SKB PPh, Sri Mulyani Revisi PMK

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan peserta amnesti pajak berhak mendapatkan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) atas pengalihan tanah dan bangunan dari nominee ke nama wajib pajaknya. Dia bahkan akan merevisi aturan terkait sebagai bentuk penegasan.

Aturan yang direvisi adalah PMK Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 141/PMK.03/2016.

"Revisinya diusahakan paling lambat keluar Jumat pekan ini," kata dia dalam konferensi pers di Ditjen Pajak, Jakarta, Rabu (14/11).

Baca Juga: Rasio Utang Pemerintah Capai 39,57% PDB, Sri Mulyani Yakinkan Aman

Salah satu pokok penyesuaian aturan tersebut adalah bahwa untuk keperluan penandatanganan Surat Pernyataan Notaris antara nominee dan wajib pajak serta proses balik nama di Badan Pertanahan Nasional, wajib pajak dapat menggunakan SKB PPh atau fotokopi Surat Keterangan Pengampunan Pajak.

Ketentuan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Dalam Rangka Pengampunan Pajak.

Penegasan ini merespons kabar yang beredar mengenai sulitnya mendapatkan SKB PPh dari Ditjen Pajak karena ditolak dengan berbagai alasan. Mereka resah karena tanpa dokumen tersebut, peserta amnesti bisa dikenakan pajak final atas asetnya yang sudah dilaporkan.

Baca Juga: Sri Mulyani Ungkap Sederet Tantangan Indonesia Menjadi Negara Maju

Sri Mulyani memastikan permohonan SKB PPh pasti dikabulkan Ditjen Pajak asalkan syaratnya sudah terpenuhi. Dia mencatat, kebanyakan permohonan selama ini ditolak karena persyaratan formalnya tidak dipenuhi wajib pajak.

Persyaratan itu antara lain fotokopi surat keterangan, fotokopi surat pemberitahunan pajak terhutang dari PBB tahun terakhir, fotokopi akta jual beli, dan surat pernyataan kepemilikan harta yang dibaliknamakan yang telah dilegalisir notaris. "Jadi kami mohon, mohon, mohon kepada wajib pajak untuk memenuhi persyaratan formal," ujarnya.

Berdasarkan data Ditjen Pajak, terdapat sekitar 151 ribu wajib pajak yang berpotensi memanfaatkan fasilitas SKB PPh. Hingga 14 November 2017, baru 29 ribu wajib pajak atau 19% yang mengajukan permohonan SKB. Dari total pengajuan, hanya 80% yang diterima.

Baca Juga: Sri Mulyani Beri Pesan Ini ke Bupati Soal Pengelolaan DBH CHT

Sri Mulyani mengatakan sebanyak 48% dari permohonan yang ditolak disebabkan syarat formal yang tidak terpenuhi. Sisanya sebanyak 26 persen ditolak karena perbedaan data. Misalnya ada perbedaan data mengenai luas tanahnya atau nomor obyek pajaknya.

Sebanyak 9% lainnya ditolak karena tidak termasuk harta tambahan yang dideklarasikan dalam program amnesti pajak. Sebanyak 9% lainnya ditolak karena diajukan oleh wajib pajak developer. "Itu hanya untuk jual beli biasa, tidak terkait tax amnesty," kata Sri. Sementara sisa 8% lainnya ditolak karena beragam alasan. Salah satunya tidak terdapat pengalihan hak.

Pengajuan permohonan SKB PPh dibatasi hingga 31 Desember 2017. Sri Mulyani mengimbau para peserta amnesti yang ingin memanfaatkan fasilitas tersebut untuk mengajukan secepatnya. Terlebih lagi, tanggal tersebut jatuh di hari Ahad saat Ditjen Pajak libur.

Baca Juga: Aturan Baru Penempatan DHE Ditargetkan Rampung Februari 2023

Sri Mulyani juga meminta Ditjen Pajak untuk lebih fleksibel mengenai pengurusan permohonan. SKB PPh hanya bisa diajukan di Kantor Pelayanan Pajak tempat terdaftar. "Kami akan coba agar bisa dilakukan di KPP lain," pungkasnya. (Amu)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : sri mulyani, tax amnesty, skb pph

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 18 Januari 2023 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Setoran Pajak Daerah Tembus Rp200 Triliun, Sri Mulyani Bilang Begini

Selasa, 17 Januari 2023 | 12:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Sebut Ada Hubungan Erat Antara Pajak dan Harga Energi

Senin, 16 Januari 2023 | 15:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani: Pajak Anda Bantu Warga Berpenghasilan Rendah Punya Rumah

Sabtu, 14 Januari 2023 | 10:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Pemerintah Tawarkan Lagi 2 Seri SUN Khusus PPS pada 24 Januari 2023

berita pilihan

Sabtu, 04 Februari 2023 | 12:00 WIB
PP 55/2022

Begini Kriteria WP UMKM Bebas PPh Saat Terima Hibah atau Sumbangan

Sabtu, 04 Februari 2023 | 11:30 WIB
PER-02/PJ/2019

Pakai Jasa Konsultan Pajak, Lapor SPT Tahunan Hanya Bisa Elektronik

Sabtu, 04 Februari 2023 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Jasa Angkutan Udara Dalam Negeri yang Dibebaskan dari PPN

Sabtu, 04 Februari 2023 | 10:30 WIB
SELEBRITAS

Petinju Daud 'Cino' Yordan Titip Pesan ke Wajib Pajak, Apa Isinya?

Sabtu, 04 Februari 2023 | 10:00 WIB
KP2KP KASONGAN

Giliran Kepala Sekolah Jadi Sasaran Sosialisasi Validasi NIK-NPWP

Sabtu, 04 Februari 2023 | 09:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

WP Pensiunan Tetap Wajib Lapor SPT Tahunan, Jangan Lupa Bukti Potong

Sabtu, 04 Februari 2023 | 09:00 WIB
KABUPATEN MUKOMUKO

DJP Surati Pemda, ASN Perlu Validasi NIK Paling Telat 28 Februari 2023

Sabtu, 04 Februari 2023 | 08:30 WIB
ADMINISTRASI KEPABEANAN

Apa Saja Jenis Keberatan Bidang Bea Cukai yang Bisa Diajukan Online?

Sabtu, 04 Februari 2023 | 08:25 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Waspadai Penipu Mengaku Pegawai DJP, Simak Update Seleksi CHA Pajak

Sabtu, 04 Februari 2023 | 07:30 WIB
PROVINSI RIAU

Masih Ada Sampai Mei! Manfaatkan Keringanan PKB dan BBNKB