Review
Minggu, 24 Mei 2020 | 14:42 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Sabtu, 23 Mei 2020 | 12:52 WIB
ANALISIS PAJAK
Sabtu, 23 Mei 2020 | 10:30 WIB
MENGHADAPI COVID-19 DENGAN PAJAK DAERAH (4)
Sabtu, 23 Mei 2020 | 06:08 WIB
Seri Tax Control Framework (7)
Fokus
Data & alat
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 10:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:59 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 MEI-2 JUNI 2020
Reportase

Tax Rationya Masih Minim

A+
A-
0
A+
A-
0
Tax Rationya Masih Minim

INDONESIA merupakan negara kepulauan dan memiliki kekayaan sumber daya alam yang begitu berlimpah. Jika melihat kondisi saat ini, Indonesia masih memiliki banyak agenda pembangunan di berbagai sektor, seperti di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, sehingga tentunya membutuhkan biaya pembangunan yang besar.

Sumber pembiayaan untuk pembangunan di berbagai negara selama ini sebagian besar bertumpu pada penerimaan pajak, termasuk di Indonesia. Akan tetapi, angka kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih sangat rendah dan trennya terus turun.

Hal ini tampak dari jumlah SPT yang masuk bila dibandingkan dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar selama beberapa tahun ke belakang. Rendahnya tingkat kepatuhan pajak inilah yang menyebabkan tax ratio Indonesia masih minim jika dibandingkan dengan negara tetangga di kawasan ASEAN, yaitu masih pada kisaran 11,5%.

Sistem perpajakan Indonesia adalah self-assessment. Wajib pajak menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban pajaknya sendiri. Untuk penghasilan orang pribadi dikenakan tarif progresif sebesar, 5% untuk penghasilan di bawah Rp50 juta, 15% untuk penghasilan Rp50-250 juta, 25% untuk penghasilan Rp250-500 juta, dan 30% untuk penghasilan di atas Rp500 juta.

Penghasilan yang diperoleh dari bunga, royalti, dividen dikenakan withholding tax atau PPh Final sebesar 15% bagi wajib pajak dalam negeri (PPh Pasal 23) dan 20% bagi wajib pajak luar negeri (PPh Pasal 26). Tarif PPN sebesar 10% dan terdapat berbagai macam fasilitas PPN di Indonesia seperti dibebaskan, terutang tidak dipungut, atau tarif 0% untuk ekspor.

Indonesia juga memiliki aturan transfer pricing, thin capitalisation, dan CFC. Untuk menghindari penghindaran pajak berganda, Indonesia mengadakan perjanjian dengan 65 negara.

Uraian Keterangan
Sistem pemerintahan, politik Presidensial
PDB nominal Rp11.540,8 triliun (2015)
Pertumbuhan ekonomi 4,8% (2015)
Populasi 254.454.778 jiwa
Tax ratio 11,5% (2015)
Otoritas pajak Direktorat Jenderal Pajak
Sistem Perpajakan Self-Assessment System
Tarif PPh Badan 25%
Tarif PPh Orang Pribadi 5%-30%
Tarif PPN 10%
Tarif pajak dividen 15%
Tarif pajak royalti 15%
Tarif bunga 15%
Tax treaty 65 negara
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Minggu, 24 Mei 2020 | 06:01 WIB
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
berita pilihan
Senin, 25 Mei 2020 | 14:33 WIB
PENGADILAN PAJAK (12)
Senin, 25 Mei 2020 | 13:52 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 25 Mei 2020 | 13:12 WIB
KINERJA FISKAL
Senin, 25 Mei 2020 | 12:01 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 25 Mei 2020 | 11:38 WIB
PELAYANAN PEMERINTAH
Senin, 25 Mei 2020 | 11:00 WIB
TIPS PAJAK UMKM
Senin, 25 Mei 2020 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Senin, 25 Mei 2020 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Senin, 25 Mei 2020 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK