KEBIJAKAN PAJAK

Tahukah Anda? Ternyata Produk Parfum Pernah Kena Pajak Barang Mewah

Nora Galuh Candra Asmarani | Minggu, 14 April 2024 | 13:00 WIB
Tahukah Anda? Ternyata Produk Parfum Pernah Kena Pajak Barang Mewah

Ilustrasi. (sumber: shutterstock)

JAKARTA, DDTCNews – Parfum sempat termasuk ke dalam jenis barang mewah yang dikenakan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Berdasarkan penelusuran sejumlah peraturan, parfum dikenakan PPnBM setidaknya sejak 1991.

Pada tahun tersebut, pengenaan PPnBM atas parfum diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) 1183/KMK.04/1991. Adapun parfum tercakup dalam jenis barang mewah pada Lampiran II KMK tersebut.

"Atas penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean oleh Pabrikan atau Impor Barang Kena Pajak yang tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dengan tarif 20%," demikian bunyi Pasal 2 KMK 1183/KMK.04/1991, dikutip pada Minggu (15/4/2024).

Baca Juga:
DJP Ajak Investor Tanamkan Modal di IKN, Banyak Insentif Pajaknya

Berdasarkan lampiran itu, parfum termasuk kelompok kelompok wangi-wangian, produk kecantikan untuk pemeliharaan kulit, tangan, kaki serta preparat rias lainnya. Kala itu, parfum yang dikenakan PPnBM dengan tarif 10% memiliki HS Code 3303.00.100 dan 3303.00.900,

Memasuki 1 Januari 2001, tarif PPnBM yang dikenakan atas parfum naik dari 10% menjadi 20%. Kenaikan tersebut diatur berdasarkan KMK 570/KMK.04/2000. Selain mengubah tarif, HS Code atas parfum yang menjadi objek PPnBM juga berubah menjadi 3303.00.000.

Pengenaan PPnBM atas parfum berlanjut sampai pertengahan 2015. Memasuki Juli 2015, parfum tidak lagi menjadi objek PPnBM. Hal ini sebagaimana terlihat dalam PMK 106/PMK.010/2015. Selain parfum, sejumlah produk perawatan kulit dan perawatan rambut juga tidak lagi dikenakan PPnBM

Baca Juga:
Jasa Perjalanan Haji dan Umroh Dikenakan PPN? Cek Panduannya di Sini

Dalam perkembangannya, PMK 106/2015 beberapa kali mengalami revisi. Terakhir, ketentuan PPnBM atas barang mewah selain kendaraan bermotor di antaranya tercantum dalam PMK 96/2021 s.t.d.d. PMK 15/2023. Merujuk beleid tersebut, saat ini terdapat 7 kelompok barang yang menjadi objek PPnBM.

Barang yang menjadi objek PPnBM tersebut, yaitu kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, town house, dan sejenisnya dengan harga jual sebesar Rp30 miliar atau lebih.

Lalu, kelompok balon udara dan balon udara yang dapat dikemudikan, pesawat udara lainnya tanpa penggerak, kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya (kecuali untuk keperluan negara), serta helikopter dan pesawat udara lainnya (selain untuk keperluan negara dan angkutan udara niaga).

Lalu, kelompok senjata api lain (kecuali untuk keperluan negara) seperti senjata artileri, revolver dan pistol, kelompok kapal pesiar mewah (kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum), serta yacht (kecuali untuk kepentingan negara atau angkutan umum atau usaha pariwisata). (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 29 Mei 2024 | 09:07 WIB KURS PAJAK 29 MEI 2024 - 04 JUNI 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Lanjutkan Reli Penguatan Atas Dolar AS

Selasa, 28 Mei 2024 | 19:03 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Bikin Daya Beli Turun, PPP Minta Pemerintah Tunda PPN 12 Persen

BERITA PILIHAN
Rabu, 29 Mei 2024 | 19:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

BKF Sebut Pencairan Dana JETP Berpotensi Terkendala, Ini Sebabnya

Rabu, 29 Mei 2024 | 18:01 WIB KAMUS PPH

Apa Itu Formulir 1721-B1?

Rabu, 29 Mei 2024 | 17:45 WIB PERDAGANGAN KARBON

BKF Catat Nilai Transaksi Bursa Karbon Masih Minim, Apa Tantangannya?

Rabu, 29 Mei 2024 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Relaksasi Lartas, Pengusaha Tekstil Khawatir Gempuran Produk Impor

Rabu, 29 Mei 2024 | 16:32 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Coretax DJP, Potensi Pajak dari Tiap WP Bisa Diprediksi Lebih Akurat

Rabu, 29 Mei 2024 | 16:15 WIB PERTUMBUHAN EKONOMI

Kadin Siapkan Whitepaper untuk Dukung Pelaksanaan Visi Misi Prabowo

Rabu, 29 Mei 2024 | 15:00 WIB IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

DJP Sebut UMKM Lebih Untung Buka Usaha di IKN, Ternyata Ini Alasannya