BERITA TERKINI
Ilustrasi. Pedagang melayani pembeli permadani atau karpet di Kota Meulaboh, Aceh Barat, Aceh. ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas/pras.
JAKARTA, DDTCNews - Karpet atau permadani sempat menjadi barang yang dikenakan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Berdasarkan pada penelusuran sejumlah peraturan, permadani dikenakan PPnBM setidaknya sejak 1991.
Pada tahun tersebut, pengenaan PPnBM atas permadani yang dibuat dari bahan tertentu diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) 1183/KMK.04/1991. Adapun permadani termasuk ke dalam barang mewah pada Lampiran III.
“Atas penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean oleh pabrikan atau impor barang kena pajak yang tercantum dalam Lampiran III ... dikenakan pajak penjualan atas barang mewah dengan tarif 35%,” demikian bunyi Pasal 3 KMK 1183/KMK.04/1991, dikutip pada Senin (17/6/2024).
Kelompok permadani yang dibuat dari bahan tertentu adalah permadani dan tekstil penutup lantai lainnya, diikat, sudah jadi atau belum, dengan HS Code yang ditetapkan. Adapun ketentuan yang menjadi dasar hukum pengenaan PPnBM atas permadani beberapa kali mengalami perubahan.
Revisi tersebut di antaranya adalah adanya permadani yang dikenakan PPnBM dengan tarif 20% (terlampir pada lampiran II). Kemudian, ada permadani yang dikenakan PPnBM dengan tarif 35% (lampiran III).
Berdasarkan pada lampiran KMK 1286/KMK.04/1991, tarif 35% dikenakan atas permadani dan tekstil penutup lantai yang terbuat dari wol atau bulu hewan halus lainnya. Selain itu, tarif 35% juga dikenakan atas permadani dan tekstil penutup lantai lainnya yang terbuat dari sutera.
Sementara itu, tarif 20% dikenakan atas semua jenis permadani selain yang termasuk dalam lampiran III. Ketentuan PPnBM atas permadani kembali mengalami perubahan signifikan melalui KMK 570/KMK.04/2000.
Berdasarkan pada lampiran KMK tersebut, jenis dan tarif PPnBM yang dikenakan atas permadani makin bervariasi. Ada permadani yang dikenai PPnBM dengan tarif 20%, 40%, serta 50%, tergantung pada jenis permadaninya.
Dalam perkembangannya, ketentuan jenis permadani dan tarif PPnBM yang dikenakan pun terus mengalami penyesuaian. Hingga pada akhirnya, permadani tidak lagi dikenakan PPnBM sejak pertengahan 2015.
Hal ini terlihat dari Lampiran Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 106/2015 yang tidak lagi mencantumkan permadani sebagai barang tergolong mewah yang dikenakan PPnBM. PMK 106/2015 pun telah beberapa kali mengalami revisi.
Terakhir, ketentuan PPnBM atas barang mewah selain kendaraan bermotor di antaranya tercantum dalam PMK 96/2021 s.t.d.d PMK 15/2023. Merujuk beleid tersebut, saat ini terdapat sejumlah kelompok barang yang menjadi objek PPnBM.
Barang yang menjadi objek PPnBM tersebut, yaitu kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, town house, dan sejenisnya dengan harga jual senilai Rp30 miliar atau lebih.
Lalu, kelompok balon udara dan balon udara yang dapat dikemudikan, pesawat udara lainnya tanpa penggerak, kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya (kecuali untuk keperluan negara), serta helikopter dan pesawat udara lainnya (selain untuk keperluan negara dan angkutan udara niaga).
Lalu, kelompok senjata api lain (kecuali untuk keperluan negara) seperti senjata artileri, revolver dan pistol, kelompok kapal pesiar mewah (kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum), serta yacht (kecuali untuk kepentingan negara atau angkutan umum atau usaha pariwisata).
