BERITA TERKINI
Pemerintah Sudah Kumpulkan Pajak Sektor Digital Hingga Rp29,97 Triliun
Wakil Ketua DPR Minta PPN 12 Persen Dikaji Ulang, Bisa Pukul Daya Beli
PPN Tak Disetorkan ke Kas Negara, Direktur PT Ditahan Kejaksaan
Minerba Masih Mendominasi PNBP, Harga Batu Bara Paling Berpengaruh
Soal Tarif PPN 12 Persen, DPR Serahkan Keputusannya kepada Pemerintah
DPR Klaim Tax Amnesty Jadi Jalan untuk Tebus Kesalahan Masa Lalu
Cara Mutakhirkan Nomor KK untuk Pengenaan Pajak Kendaraan di Jakarta
Tax Ratio 2045 Ditarget 18%-22%, Bappenas: Untuk Kestabilan Ekonomi
PPh yang Wajib Dibayar dan Disetor Kontraktor Migas sesuai PMK 81/2024
Prolegnas Prioritas, Substansi Teknis RUU Tax Amnesty Belum Disiapkan
Pemerintah Sudah Kumpulkan Pajak Sektor Digital Hingga Rp29,97 Triliun
Wakil Ketua DPR Minta PPN 12 Persen Dikaji Ulang, Bisa Pukul Daya Beli
PPN Tak Disetorkan ke Kas Negara, Direktur PT Ditahan Kejaksaan
Minerba Masih Mendominasi PNBP, Harga Batu Bara Paling Berpengaruh
Soal Tarif PPN 12 Persen, DPR Serahkan Keputusannya kepada Pemerintah
DPR Klaim Tax Amnesty Jadi Jalan untuk Tebus Kesalahan Masa Lalu
Cara Mutakhirkan Nomor KK untuk Pengenaan Pajak Kendaraan di Jakarta
Tax Ratio 2045 Ditarget 18%-22%, Bappenas: Untuk Kestabilan Ekonomi
PPh yang Wajib Dibayar dan Disetor Kontraktor Migas sesuai PMK 81/2024
Prolegnas Prioritas, Substansi Teknis RUU Tax Amnesty Belum Disiapkan
DDTC Logo

Berkaitan dengan "Perpres 63/2024"

Pilih tanggal
Tag Terkait:
DJP: Perpres 63/2024 Dirilis untuk Terapkan Rencana BEPS Atas 13 P3BDJP: Perpres 63/2024 Dirilis untuk Terapkan Rencana BEPS Atas 13 P3B
KEBIJAKAN PAJAK

DJP: Perpres 63/2024 Dirilis untuk Terapkan Rencana BEPS Atas 13 P3B

Berita
• 27 Jun 2024
Presiden Jokowi Revisi Perpres terkait Multilateral InstrumentPresiden Jokowi Revisi Perpres terkait Multilateral Instrument
PEPRES 63/2024

Presiden Jokowi Revisi Perpres terkait Multilateral Instrument

Berita
• 26 Jun 2024