Fokus
Data & Alat
Rabu, 23 November 2022 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 23 NOVEMBER - 29 NOVEMBER 2022
Rabu, 16 November 2022 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 16 NOVEMBER - 22 NOVEMBER 2022
Rabu, 09 November 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 09 NOVEMBER - 15 NOVEMBER 2022
Rabu, 02 November 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 02 NOVEMBER - 08 NOVEMBER 2022
Reportase

Tagih Utang Pajak, KPP Sita Motor Sport Kawasaki Ninja

A+
A-
1
A+
A-
1
Tagih Utang Pajak, KPP Sita Motor Sport Kawasaki Ninja

Ilustrasi.

JOMBANG, DDTCNews - Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jombang mengadakan kegiatan penyitaan aset milik penunggak pajak pada 9 Agustus 2022. Aset yang disita oleh juru sita pajak negara ialah 1 unit sepeda motor.

Juru Sita Pajak Negara JSPN KPP Pratama Jombang Muhamadurrocky menjelaskan eksekusi sita dilaksanakan oleh dua petugas JSPN KPP Pratama Jombang dengan didampingi fungsional penilai KPP Pratama Jombang.

“Kami menyita satu unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja 250cc tahun 2016 sebagai jaminan pelunasan utang pajak yang belum dilunasi setelah diterbitkannya surat tagihan dan surat paksa,” katanya dikutip dari laman Ditjen Pajak (DJP), Selasa (4/10/2022).

Baca Juga: Apa Itu Big Data dan Big Data Analytic?

Muhamadurrocky menambahkan penempelan label sita menandai aset wajib telah resmi menjadi jaminan pelunasan utang pajak. Apabila wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya maka tindakan penagihan akan dilanjutkan ke proses lelang.

Sebagai informasi, penyitaan adalah tindakan juru sita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP).

Penyitaan dilaksanakan atas objek sita, yaitu barang penanggung pajak yang dapat dijadikan jaminan utang pajak (Pasal 1 angka 15 UU PPSP). Adapun yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda atau hak yang dapat dijadikan jaminan utang pajak (Pasal 1 angka 16 UU PPSP).

Baca Juga: Pajak Korporasi Tumbuh Tertinggi, Kemenkeu: Angsuran PPh Badan Solid

Pasal 14 ayat (1) UU PPSP menerangkan penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik penanggung pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya di pihak lain atau yang dijaminkan sebagai pelunasan utang tertentu.

Adapun yang dimaksud dengan penguasaannya berada di pihak lain, misalnya, disewakan atau dipinjamkan. Sementara itu, maksud dibebani dengan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, misalnya, barang yang dihipotekkan, digadaikan, atau diagunkan.

Pada dasarnya, penyitaan dilaksanakan dengan mendahulukan barang bergerak. Namun, dalam keadaan tertentu, penyitaan dapat dilaksanakan langsung terhadap barang tidak bergerak tanpa melaksanakan penyitaan terhadap barang bergerak. (rig)

Baca Juga: Surat Setoran Pajak Tak Perlu Dibuat untuk Setiap Transaksi

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : kpp pratama jombang, motor, penyitaan, penagihan, pajak, daerah

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 28 November 2022 | 10:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Daftar NPWP, Seller Online Perlu Siapkan Beberapa Dokumen Ini

Senin, 28 November 2022 | 09:39 WIB
FILIPINA

Wah! Filipina Kenakan Bea Masuk 0% untuk Impor Kendaraan Listrik

Senin, 28 November 2022 | 08:41 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Tarif PPN Naik, Dampaknya Sudah Ada di Penerimaan Pajak

Minggu, 27 November 2022 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Saldo Pemda di Bank Naik Rp54,89 Triliun, Sri Mulyani Bilang Begini

berita pilihan

Senin, 28 November 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Big Data dan Big Data Analytic?

Senin, 28 November 2022 | 18:03 WIB
PER-13/BC/2021

Ingat! Daftar IMEI di Bea Cukai Maksimal 60 Hari Sejak Kedatangan

Senin, 28 November 2022 | 18:01 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Pajak Korporasi Tumbuh Tertinggi, Kemenkeu: Angsuran PPh Badan Solid

Senin, 28 November 2022 | 18:00 WIB
KPP MADYA JAKARTA BARAT

Surat Setoran Pajak Tak Perlu Dibuat untuk Setiap Transaksi

Senin, 28 November 2022 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pengajuan Pemindahbukuan Tidak Ada Batas Waktu, Simak Penjelasan DJP

Senin, 28 November 2022 | 17:00 WIB
KABUPATEN BANYUWANGI

459 Kendaraan Dinas Belum Bayar Pajak, Pejabat Daerah Ungkap Sebabnya

Senin, 28 November 2022 | 16:37 WIB
KTT G-20

Jokowi Bakal Bentuk Satgas Khusus untuk Tindaklanjuti Hasil KTT G-20

Senin, 28 November 2022 | 16:30 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI

Catat! Hari Ini Batas Akhir Pengumuman Upah Minimum Provinsi 2023

Senin, 28 November 2022 | 16:00 WIB
PAJAK DAERAH

Kemenkeu Bidik Setoran Pajak Rokok 2023 Capai Rp22,79 Triliun

Senin, 28 November 2022 | 15:45 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Sederet Insentif Pajak untuk Financial Center IKN, Ini Daftarnya