KABUPATEN BENGKALIS

Tagih Tunggakan Pajak, Tim Khusus Optimalisasi Dibentuk

Dian Kurniati | Rabu, 14 April 2021 | 10:05 WIB
Tagih Tunggakan Pajak, Tim Khusus Optimalisasi Dibentuk

Ilustrasi.

BENGKALIS, DDTCNews – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bengkalis, Riau tengah menyiapkan sejumlah strategi untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah yang menjadi penopang utama pendapatan asli daerah (PAD).

Kepala Bidang Pengendalian dan Pengembangan Bapenda Bengkalis Achyan mengatakan pemkab membentuk tim optimalisasi untuk menagih tunggakan para wajib pajak. Dia optimistis masalah piutang pajak daerah akan tertangani dan realisasi PAD ikut meningkat.

"Dengan adanya tim optimalisasi ini, kami berharap tunggakan pajak daerah dapat direalisasikan minimal 25% dari total tunggakan pajak yang ada," katanya, dikutip Rabu (14/4/2021).

Baca Juga:
Banyak Data Tak Valid, Pemda Ini Kesulitan Tagih Tunggakan PBB-P2

Achyan menuturkan target penerimaan pajak daerah tahun ini mencapai Rp77,5 miliar atau naik 23% dari realisasi tahun lalu Rp63 miliar. Menurutnya, kenaikan target tersebut telah mempertimbangkan nilai piutang pajak daerah yang akan ditagih tahun ini.

Selain itu, ia menilai penerimaan pajak daerah akan meningkat seiring dengan direvisinya sejumlah regulasi. Misal, revisi dasar pengenaan tentang pajak reklame dan pajak sarang burung walet yang harga dasar atau harga jualnya masih menggunakan angka yang lama.

Tahun ini pemkab menetapkan dasar harga jual sarang burung walet senilai Rp12 juta per kilogram, dari sebelumnya hanya Rp5 juta. Sementara pada pajak reklame, nilai jual per meternya telah diatur dalam peraturan daerah, dengan tetap mengacu UU No. 28/2009.

Baca Juga:
Pajak Kendaraan yang Jatuh Tempo saat Libur Lebaran Tak Dikenai Denda

Dengan perubahan regulasi tersebut, Achyan berharap wajib pajak melapor dan membayar kedua jenis pajak daerah itu dengan benar karena Bapenda menerapkan prinsip self assessment.

"Jika ditemukan di lapangan, kami akan melakukan perhitungan ulang. Apabila terjadi miss, kami akan menerbitkan surat keterangan pajak kurang bayar kepada pengusaha tersebut," ujarnya.

Selanjutnya, Achyan mengimbau masyarakat segera membayar PBB-P2 sebelum jatuh tempo. Saat ini, petugas telah berupaya mendistribusikan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) PBB-P2 agar bisa segera diterima wajib pajak.

Baca Juga:
Simak! Tarif Pajak Daerah Terbaru di Provinsi Sumatera Selatan

Menurutnya, masyarakat bisa memanfaatkan pembayaran digital untuk memudahkan, seperti melalui aplikasi Bank Riau Kepri, Bukalapak, Shopee, BNI, Mandiri, Indomaret, dan Alfamart.

Achyan juga menyebut Pemkab Bengkalis tetap akan memberikan insentif berupa pengurangan pajak atas pajak hotel dan restoran dan penghapusan denda PBB untuk meringankan beban masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

Selain pajak daerah, upaya optimalisasi juga berjalan pada retribusi yang ditargetkan Rp18,9 miliar tahun ini. Strateginya antara lain dengan meningkatkan koordinasi dengan dinas-dinas pengelola retribusi daerah, seperti Dinas Perhubungan dan Dinas PUPR.

"Kami akan evaluasi dinas-dinas yang kurang peduli terhadap target yang telah dibebankan pada mereka, dan selanjutnya meminta dinas ini ikut berpartisipasi dan terlibat langsung dalam peningkatan PAD," katanya seperti dilansir inforiau.id. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 16 April 2024 | 18:00 WIB KABUPATEN SUKOHARJO

Banyak Data Tak Valid, Pemda Ini Kesulitan Tagih Tunggakan PBB-P2

Selasa, 16 April 2024 | 09:45 WIB PROVINSI SUMATERA SELATAN

Simak! Tarif Pajak Daerah Terbaru di Provinsi Sumatera Selatan

Senin, 15 April 2024 | 12:00 WIB PROVINSI RIAU

Ada Libur Panjang, Pemprov Longgarkan Pembayaran Pajak Kendaraan

BERITA PILIHAN
Selasa, 16 April 2024 | 17:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Dapat Hadiah dari Undian? Begini Ketentuan Pajaknya

Selasa, 16 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tabungan di Bawah Rp7,5 Juta Tak Kena PPh Bunga tapi Tetap Masuk SPT

Selasa, 16 April 2024 | 16:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tarif PPN untuk 5 Jasa Tertentu Ini Bakal Naik Tahun Depan, Asalkan...

Selasa, 16 April 2024 | 15:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ajukan Perpanjangan Lapor SPT, WP Badan Harus Lunasi Dulu PPh Terutang

Selasa, 16 April 2024 | 15:00 WIB PELAPORAN PAJAK

Agar Lapor SPT Tahunan Lancar, DJP Sarankan WP Badan Siapkan Hal Ini

Selasa, 16 April 2024 | 14:30 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Penjualan Emas kepada Pihak-Pihak Tertentu yang Tidak Dipungut PPh 22

Selasa, 16 April 2024 | 14:25 WIB KEBIJAKAN EKONOMI

Antisipasi Dampak Perang Iran-Israel, APBN Tetap Jadi Bantalan

Selasa, 16 April 2024 | 14:00 WIB LAYANAN BEA DAN CUKAI

Modus Penipuan Catut Bea Cukai, Pelaku Kerap Berikan Nomor Resi Palsu

Selasa, 16 April 2024 | 13:30 WIB LAYANAN KEPABEANAN

Bebas Utang Pajak Jadi Syarat Penunjukan Mitra Utama Kepabeanan