BPKP harus mengawasi belanja penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN) berjalan lancar dan tepat sasaran.

Proses pengawasan BPKP sudah dimulai pada tahap pengadaan barang dan jasa dalam penanggulangan bencana.

Peluang mendapatkan kesempatan kerja tersebut berlaku untuk mahasiswa jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala (USK) Aceh.

Agenda prioritas pengawasan 2021 tersebut akan dilaporkan langsung kepada Presiden Joko Widodo.

Kerja sama antara Kemenkeu dan BPKP akan mendukung proses pengawasan pengelolaan keuangan secara holistik.

Auditor BPKP perlu mengikuti perkembangan proses distribusi vaksin tahap II yang cakupan penerimanya lebih luas.

Kepala BPKP M. Yusuf Ateh menegaskan fokus bidang perekenomian adalah mempertajam pengawasan dan meningkatkan peran BPKP dalam penyelamatan uang negara.

Kementerian PUPR meminta adanya pendampingan dan pengawasan dari BPKP, APIP, dan LKPP untuk pengadaan barang dan jasa dalam keadaan darurat.

Kepala BPKP M. Yusuf Ateh mengatakan terdapat 3 tantangan utama yang dihadapi APIP dalam menjalankan tugas pengawasan.

Kerja sama dengan Kementerian BUMN perlu dilakukan karena banyaknya entitas bisnis milik negara yang harus diawasi BPKP.