Pemerintah menargetkan rasio pajak (tax ratio) sebesar 10,12% pada 2025 seiring dengan disahkannya UU HPP dan reformasi perpajakan.

Dengan adanya pengaturan baru terkait PPh pada UU HPP, keberpihakan dan rasa keadilan pada masyarakat berpenghasilan rendah dapat terwujud.

Penghitungan potensi penerimaan dari pajak karbon masih memperhatikan sejumlah variabel yang hingga kini belum ditetapkan.

Sesuai dengan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), pajak karbon akan mulai diimplementasikan pada tahun depan.

Simak perincian dukungan kebijakan yang dimaksud di sini.

Ketentuan pajak korporasi minimum global akan memengaruhi desain insentif pajak Indonesia dalam meningkatkan investasi.

Pada tahap awal, pajak karbon akan mulai diterapkan pada sektor pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara mulai 1 April 2022.

UU HPP menjadi bagian yang penting dari berbagai reformasi perpajakan yang telah dilakukan sebelumnya.

Pemerintah tetap mendorong pelaku usaha untuk memanfaatkan insentif pajak hingga akhir tahun.

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan meyakini defisit APBN akan kembali di bawah 3% dari PDB pada 2023.