Berita
Senin, 20 September 2021 | 19:39 WIB
RUU KUP
Senin, 20 September 2021 | 18:51 WIB
SUKUK RITEL
Senin, 20 September 2021 | 18:37 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Senin, 20 September 2021 | 18:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM
Review
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 17:06 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Rabu, 01 September 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Komunitas
Senin, 20 September 2021 | 16:04 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Senin, 20 September 2021 | 12:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Minggu, 19 September 2021 | 16:36 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Sabtu, 18 September 2021 | 13:13 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Sri Mulyani Ungkap Daftar Instrumen Perpajakan buat Genjot Ekspor UMKM

A+
A-
3
A+
A-
3
Sri Mulyani Ungkap Daftar Instrumen Perpajakan buat Genjot Ekspor UMKM

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (tangkapan layar Youtube)

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan sejumlah instrumen fiskal yang diberikan pemerintah untuk mendorong ekspor produk-produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Sri Mulyani mengatakan instrumen tersebut utamanya dari sisi perpajakan. Melalui Peraturan Pemerintah No.23/2019, tarif pajak penghasilan (PPh) final pada UMKM diturunkan menjadi 0,5%. Khusus dalam situasi pandemi Covid-19, saat ini, pajak tersebut ditanggung pemerintah.

"Pemerintah memberikan PPh final ditanggung pemerintah," katanya dalam Konferensi 500K Eksportir Baru, Selasa (20/4/2021).

Baca Juga: PPh Bunga Obligasi Turun, SR015 Laku Keras Sampai Pecah Rekor

Sri Mulyani mengatakan UMKM dapat memanfaatkan insentif pajak tersebut untuk memperbaiki arus kasnya. Jika arus kas membaik, UMKM memiliki kesempatan untuk terus berproduksi dan memasarkan produknya, termasuk ke pasar ekspor.

Kemudian, Ditjen Pajak (DJP) memiliki layanan pengembangan usaha atau Business Development Service (BDS) untuk memperluas akses bisnis UMKM secara berkesinambungan. Di sisi lain, program tersebut juga untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak pelaku UMKM.

Sementara melalui Ditjen Bea dan Cukai (DJBC), pemerintah memberikan berbagai kemudahan untuk dorongan ekspor, terutama pada UMKM dan industri kecil dan menengah (IKM) pemegang fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor (KITE).

Baca Juga: Bantu Pengusaha Hadapi Pandemi Covid-19, Insentif Pajak Ditambah

Mereka akan mendapatkan fasilitas seperti pembebasan bea masuk, pembebasan PPh Pasal 22 impor, serta pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) tidak dipungut khusus pada bahan baku yang akan diolah untuk tujuan ekspor.

Nilai ekspor dari KITE pada 2020 tercatat mencapai US$23,1 juta dengan nilai impor US$5,23 juta. Penggunaan fasilitas KITE tercatat ada di 98 lokasi di Indonesia dan telah menciptakan 15.000 lapangan kerja.

Seperti DJP, DJBC juga menyediakan layanan khusus berupa klinik ekspor untuk mendorong UMKM dan IKM memulai ekspor. Klinik ekspor ada di setiap kantor vertikal DJBC untuk menjadi rumah inkubator agar produk UMKM dan IKM bisa segera diekspor.

Baca Juga: Sri Mulyani Resmi Terima DIM RUU HKPD dari DPR dan DPD

Soal permodalan, Ditjen Perbendaharaan membuka peluang akses tambahan modal bagi UMKM melalui transfer ke pemerintah dan memberikan dana insentif. Kemudian ada subsidi bunga kredit, penempatan dana di perbankan, restrukturisasi pinjaman UMKM, serta iuran penjaminan kredit ditanggung pemerintah.

"Pemerintah juga memberikan pembiayaan investasi melalui Kementerian Koperasi UKM dan LPDB [Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan UMKM]," ujarnya.

Dengan berbagai upaya tersebut, dia optimistis akan ada 500.000 eksportir UMKM baru pada 2030. Menurutnya, ekspor menjadi gambaran kegiatan perekonomian, sebagai turunan dari kemampuan inovasi, produktivitas, dan kualitas sumber daya di Indonesia. (kaw)

Baca Juga: DPR dan DPD Serahkan DIM RUU HKPD, Pembahasan Lanjut Ke Panja

Topik : UMKM, insentif pajak, kebijakan fiskal, Sri Mulyani, ekspor

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 17 September 2021 | 08:41 WIB
PMK 120/2021

Diskon Pajak Mobil 100% Akhirnya Diperpanjang Hingga Akhir Tahun

Jum'at, 17 September 2021 | 07:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Periode Stimulus Diperpanjang, OJK Terbitkan 2 Aturan Baru

Kamis, 16 September 2021 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pemerintah Jamin UMKM Bisa Akses Insentif Pajak dan Retribusi

Kamis, 16 September 2021 | 17:10 WIB
SUPERTAX DEDUCTION (3)

Ini 5 Kelompok Biaya yang Dapat Insentif Supertax Deduction Vokasi

berita pilihan

Senin, 20 September 2021 | 19:39 WIB
RUU KUP

Suara PBNU Soal Pajak Karbon: Mendukung dengan Syarat

Senin, 20 September 2021 | 19:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Angka Kapitalisasi dalam Pajak Bumi dan Bangunan?

Senin, 20 September 2021 | 18:51 WIB
SUKUK RITEL

PPh Bunga Obligasi Turun, SR015 Laku Keras Sampai Pecah Rekor

Senin, 20 September 2021 | 18:37 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Level PPKM di Jawa-Bali Kini Berlaku 2 Minggu

Senin, 20 September 2021 | 18:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Buron Sejak 2019, DJP Akhirnya Tangkap Penerbit Faktur Pajak Fiktif

Senin, 20 September 2021 | 18:21 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (3)

Ini 11 Alasan Mengapa Wajib Pajak Dikenai Sanksi Administrasi Bunga

Senin, 20 September 2021 | 18:09 WIB
PROVINSIJAWA BARAT

Pemprov Sulit Pungut Pajak Air Permukaan, Ini Kendalanya

Senin, 20 September 2021 | 18:00 WIB
SELANDIA BARU

UU Diamendemen, Investasi Asing Kini Wajib Ungkap Data Pajak

Senin, 20 September 2021 | 17:41 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Tak Ada Lagi Daerah Level 4 di Jawa-Bali, PPKM Masih Diperpanjang

Senin, 20 September 2021 | 17:30 WIB
AUSTRALIA

Bantu Pengusaha Hadapi Pandemi Covid-19, Insentif Pajak Ditambah