Fokus
Literasi
Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 15 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Senin, 15 Agustus 2022 | 12:45 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

Sri Mulyani Ungkap Daftar Instrumen Perpajakan buat Genjot Ekspor UMKM

A+
A-
3
A+
A-
3
Sri Mulyani Ungkap Daftar Instrumen Perpajakan buat Genjot Ekspor UMKM

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (tangkapan layar Youtube)

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan sejumlah instrumen fiskal yang diberikan pemerintah untuk mendorong ekspor produk-produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Sri Mulyani mengatakan instrumen tersebut utamanya dari sisi perpajakan. Melalui Peraturan Pemerintah No.23/2019, tarif pajak penghasilan (PPh) final pada UMKM diturunkan menjadi 0,5%. Khusus dalam situasi pandemi Covid-19, saat ini, pajak tersebut ditanggung pemerintah.

"Pemerintah memberikan PPh final ditanggung pemerintah," katanya dalam Konferensi 500K Eksportir Baru, Selasa (20/4/2021).

Baca Juga: Cetak Sejarah, Penerimaan Perpajakan 2023 Tembus Rp2.000 Triliun

Sri Mulyani mengatakan UMKM dapat memanfaatkan insentif pajak tersebut untuk memperbaiki arus kasnya. Jika arus kas membaik, UMKM memiliki kesempatan untuk terus berproduksi dan memasarkan produknya, termasuk ke pasar ekspor.

Kemudian, Ditjen Pajak (DJP) memiliki layanan pengembangan usaha atau Business Development Service (BDS) untuk memperluas akses bisnis UMKM secara berkesinambungan. Di sisi lain, program tersebut juga untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak pelaku UMKM.

Sementara melalui Ditjen Bea dan Cukai (DJBC), pemerintah memberikan berbagai kemudahan untuk dorongan ekspor, terutama pada UMKM dan industri kecil dan menengah (IKM) pemegang fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor (KITE).

Baca Juga: Jokowi Janji akan Disiplinkan Instansi dan BUMN untuk Beli Produk UMKM

Mereka akan mendapatkan fasilitas seperti pembebasan bea masuk, pembebasan PPh Pasal 22 impor, serta pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) tidak dipungut khusus pada bahan baku yang akan diolah untuk tujuan ekspor.

Nilai ekspor dari KITE pada 2020 tercatat mencapai US$23,1 juta dengan nilai impor US$5,23 juta. Penggunaan fasilitas KITE tercatat ada di 98 lokasi di Indonesia dan telah menciptakan 15.000 lapangan kerja.

Seperti DJP, DJBC juga menyediakan layanan khusus berupa klinik ekspor untuk mendorong UMKM dan IKM memulai ekspor. Klinik ekspor ada di setiap kantor vertikal DJBC untuk menjadi rumah inkubator agar produk UMKM dan IKM bisa segera diekspor.

Baca Juga: Harga Berangsur Turun, BPS Sebut Windfall Komoditas Segera Berakhir

Soal permodalan, Ditjen Perbendaharaan membuka peluang akses tambahan modal bagi UMKM melalui transfer ke pemerintah dan memberikan dana insentif. Kemudian ada subsidi bunga kredit, penempatan dana di perbankan, restrukturisasi pinjaman UMKM, serta iuran penjaminan kredit ditanggung pemerintah.

"Pemerintah juga memberikan pembiayaan investasi melalui Kementerian Koperasi UKM dan LPDB [Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan UMKM]," ujarnya.

Dengan berbagai upaya tersebut, dia optimistis akan ada 500.000 eksportir UMKM baru pada 2030. Menurutnya, ekspor menjadi gambaran kegiatan perekonomian, sebagai turunan dari kemampuan inovasi, produktivitas, dan kualitas sumber daya di Indonesia. (kaw)

Baca Juga: Sri Mulyani Waspadai Penurunan Setoran Pajak dari Komoditas

Topik : UMKM, insentif pajak, kebijakan fiskal, Sri Mulyani, ekspor

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 11 Agustus 2022 | 18:01 WIB
PENERIMAAN PAJAK

PPh Badan Tumbuh 132,4% Hingga Juli 2022, Begini Kata Sri Mulyani

Kamis, 11 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Redam Inflasi, Belanja Subsidi dan Kompensasi Tembus Rp221 Triliun

Kamis, 11 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Sisa Dana Burden Sharing Masih Bisa Digunakan pada APBN Tahun Depan

berita pilihan

Selasa, 16 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KPP PRATAMA TANJUNG BALAI KARIMUN

Utang Pajak Dilunasi, Rekening Milik WP Ini Kembali Dibuka Blokirnya

Selasa, 16 Agustus 2022 | 18:03 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Windfall Komoditas Bakal Berakhir, Pajak Hanya Tumbuh 6,7% Tahun Depan

Selasa, 16 Agustus 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Cetak Sejarah, Penerimaan Perpajakan 2023 Tembus Rp2.000 Triliun

Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KPP PRATAMA CILACAP

Utang Pajak Rp1,24 Miliar Belum Dilunasi, Rekening WP Disita Fiskus

Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Perbedaan Interpretasi dalam Menetapkan Besaran Sanksi Bunga

Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:00 WIB
BELANJA PERPAJAKAN

Belanja Perpajakan 2021 Capai Rp309 Triliun, Tumbuh 23 Persen

Selasa, 16 Agustus 2022 | 16:15 WIB
RAPBN 2023

Defisit 2023 Dipatok 2,85% PDB, Jokowi Ungkap Strategi Pembiayaannya

Selasa, 16 Agustus 2022 | 15:30 WIB
RAPBN 2023 DAN NOTA KEUANGAN

Penerimaan 2023 Ditargetkan Rp2.443 T, Jokowi Singgung Reformasi Pajak

Selasa, 16 Agustus 2022 | 15:17 WIB
RAPBN 2023

Jokowi Pasang Target Pertumbuhan Ekonomi 2023 di Level 5,3%

Selasa, 16 Agustus 2022 | 14:55 WIB
RAPBN 2023

Jokowi Sampaikan RAPBN 2023 kepada DPR, Begini Perinciannya