Berita
Minggu, 27 September 2020 | 14:01 WIB
MALAYSIA
Minggu, 27 September 2020 | 13:28 WIB
LAYANAN PENGADILAN PAJAK
Minggu, 27 September 2020 | 13:01 WIB
APBN 2021
Minggu, 27 September 2020 | 12:01 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Review
Sabtu, 26 September 2020 | 08:20 WIB
PERSPEKTIF
Kamis, 24 September 2020 | 09:50 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 14:02 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 22 September 2020 | 20:22 WIB
REPORTASE DARI TILBURG BELANDA
Fokus
Literasi
Jum'at, 25 September 2020 | 19:00 WIB
MARGARET THATCHER:
Jum'at, 25 September 2020 | 17:44 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 25 September 2020 | 16:44 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 25 September 2020 | 15:49 WIB
TIPS PAJAK
Data & alat
Jum'at, 25 September 2020 | 19:31 WIB
STATISTIK PENANGANAN COVID-19
Rabu, 23 September 2020 | 18:13 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 23 SEPTEMBER-29 SEPTEMBER 2020
Jum'at, 18 September 2020 | 15:48 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Komunitas
Sabtu, 26 September 2020 | 13:58 WIB
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Sabtu, 26 September 2020 | 10:01 WIB
DEDDY CORBUZIER:
Sabtu, 26 September 2020 | 07:51 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 25 September 2020 | 16:00 WIB
LOMBA MENULIS ARTIKEL PAJAK 2020
Kolaborasi
Selasa, 22 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 11:00 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 13:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI
Reportase

Sri Mulyani: Politik Membuat Kebijakan Tidak Kaku

A+
A-
0
A+
A-
0
Sri Mulyani: Politik Membuat Kebijakan Tidak Kaku

Menkeu Sri Mulyani Indrawati. (Foto: DDTCNews)

JAKARTA, DDTCNews -- Dalam menyusun kebijakan fiskal terjadi proses politik yang mempengaruhi pengambilan kebijakan. Proses itu berawal dari teori yang dijadikan sebagai landasan untuk mendesain kebijakan yang ideal hingga realitas kondisi lapangan yang mempengaruhi kebijakan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan hal tersebut saat memberikan kuliah tamu pada mata kuliah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Indonesia di Gedung MPKP Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Senin, (3/2/2020)

“Teori kita gunakan untuk mendesain kebijakan secara ideal, tapi pada realitas kita akan menghadapi fakta bahwa suatu kebijakan tidak dibuat vakum politics. Sebab, kebijakan apalagi publik atau pembangunan berhubungan dengan masalah masyarakat dan sosial,” jelas Sri Mulyani.

Baca Juga: Izin Pengoperasian KIHT Kudus Keluar

Masalah tersebut, sambung Sri Mulyani, yang kemudian diangkat oleh politisi menjadi suatu isu politik. Isu politik inilah yang kemudian membuat kebijakan tidak kaku terhadap teori idealnya. Hal ini berarti proses politik-lah yang pada akhirnya menetapkan bagaimana suatu kebijakan diambil.

Adapun dalam kuliah tamu bertajuk ‘Kebijakan Fiskal dalam Antisipasi Ketidakpastian Global’, Sri Mulyani secara terperinci menjelaskan bagaimana teori dasar kebijakan fiskal dari sisi keuangan negara, lalu bagaimana kebijakan itu didesain dalam suatu konteks keuangan yang dinamis.

Tidak hanya itu, Sri Mulyani juga menjabarkan tentang bagaimana realitas dalam kebijakan fiskal. Realitas itu dipaparkan dengan merujuk pada kondisi APBN 2019 serta APBN 2020. Menkeu juga menjelaskan tentang upaya besar dan penting yang dilakukan pemerintah.

Baca Juga: Kemenkeu Proyeksikan Belanja Pemerintah Naik 0,6%-4,8% Tahun Ini

Secara ringkas, Menkeu menyatakan sebagai suatu alat kebijakan, APBN melalui pajak, penerimaan, belanja dan pembiayaan dapat mempengaruhi konsumsi, investasi dan mendorong atau mempengaruhi ekspor-impor.

Selain itu, Kebijakan moneter, kebijakan di sektor perdagangan, industri, investasi, tenaga kerja, kebijakan tentang lingkungan, kebijakan tentang regional development juga termasuk dalam kebijakan fiskal yang melalui APBN.

Lebih lanjut, Menkeu menyebut pengelolaan keuangan negara republik Indonesia berubah total semenjak diadopsinya Undang-Undang (UU) Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara dan UU mengenai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2003-2004.

Baca Juga: Soal PPnBM Mobil 0%, Kepala BKF: Semoga Bisa Diputuskan Secepatnya

Perubahan UU tersebut membuat Indonesia tidak lagi menggunakan UU jaman penjajahan Belanda, tetapi mengikuti praktik pengelolaan keuangan negara seperti negara lain di dunia. Kendati berpengaruh besar, Sri Mulyani menyebut keuangan negara bukan satu-satunya alat untuk mencapai tujuan negara.

“Keuangan negara bisa berpengaruh, tetapi bukan satu-satunya alat untuk mencapai tujuan bernegara,” ucap Sri Mulyani. (Bsi)

Baca Juga: Kepala BKF: Resesi Bukan Seperti Hantu yang Tiba-Tiba Datang
Topik : sri mulyani, menkeu, proses politik, politik APBN, politik kebijakan
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 22 September 2020 | 10:19 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Senin, 21 September 2020 | 17:00 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Senin, 21 September 2020 | 14:23 WIB
RENSTRA DJP 2020-2024
Senin, 21 September 2020 | 11:24 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
berita pilihan
Minggu, 27 September 2020 | 14:01 WIB
MALAYSIA
Minggu, 27 September 2020 | 13:28 WIB
LAYANAN PENGADILAN PAJAK
Minggu, 27 September 2020 | 13:01 WIB
APBN 2021
Minggu, 27 September 2020 | 12:01 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Minggu, 27 September 2020 | 11:01 WIB
UNI EROPA
Minggu, 27 September 2020 | 10:01 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Minggu, 27 September 2020 | 09:06 WIB
KOREA SELATAN
Minggu, 27 September 2020 | 08:01 WIB
RUU PAJAK ATAS BARANG & JASA
Minggu, 27 September 2020 | 07:01 WIB
KOTA PALEMBANG
Minggu, 27 September 2020 | 06:01 WIB
APBN 2021