Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Sri Mulyani: Politik Membuat Kebijakan Tidak Kaku

A+
A-
0
A+
A-
0
Sri Mulyani: Politik Membuat Kebijakan Tidak Kaku

Menkeu Sri Mulyani Indrawati.

JAKARTA, DDTCNews -- Dalam menyusun kebijakan fiskal terjadi proses politik yang mempengaruhi pengambilan kebijakan. Proses itu berawal dari teori yang dijadikan sebagai landasan untuk mendesain kebijakan yang ideal hingga realitas kondisi lapangan yang mempengaruhi kebijakan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan hal tersebut saat memberikan kuliah tamu pada mata kuliah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Indonesia di Gedung MPKP Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Senin, (3/2/2020)

“Teori kita gunakan untuk mendesain kebijakan secara ideal, tapi pada realitas kita akan menghadapi fakta bahwa suatu kebijakan tidak dibuat vakum politics. Sebab, kebijakan apalagi publik atau pembangunan berhubungan dengan masalah masyarakat dan sosial,” jelas Sri Mulyani.

Baca Juga: Dana Bagi Hasil Cukai Rokok Harus Diprioritaskan Tangani Stunting

Masalah tersebut, sambung Sri Mulyani, yang kemudian diangkat oleh politisi menjadi suatu isu politik. Isu politik inilah yang kemudian membuat kebijakan tidak kaku terhadap teori idealnya. Hal ini berarti proses politik-lah yang pada akhirnya menetapkan bagaimana suatu kebijakan diambil.

Adapun dalam kuliah tamu bertajuk ‘Kebijakan Fiskal dalam Antisipasi Ketidakpastian Global’, Sri Mulyani secara terperinci menjelaskan bagaimana teori dasar kebijakan fiskal dari sisi keuangan negara, lalu bagaimana kebijakan itu didesain dalam suatu konteks keuangan yang dinamis.

Tidak hanya itu, Sri Mulyani juga menjabarkan tentang bagaimana realitas dalam kebijakan fiskal. Realitas itu dipaparkan dengan merujuk pada kondisi APBN 2019 serta APBN 2020. Menkeu juga menjelaskan tentang upaya besar dan penting yang dilakukan pemerintah.

Baca Juga: Cukai Minuman Berpemanis Bisa Sumbang Inflasi 0,16%

Secara ringkas, Menkeu menyatakan sebagai suatu alat kebijakan, APBN melalui pajak, penerimaan, belanja dan pembiayaan dapat mempengaruhi konsumsi, investasi dan mendorong atau mempengaruhi ekspor-impor.

Selain itu, Kebijakan moneter, kebijakan di sektor perdagangan, industri, investasi, tenaga kerja, kebijakan tentang lingkungan, kebijakan tentang regional development juga termasuk dalam kebijakan fiskal yang melalui APBN.

Lebih lanjut, Menkeu menyebut pengelolaan keuangan negara republik Indonesia berubah total semenjak diadopsinya Undang-Undang (UU) Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara dan UU mengenai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2003-2004.

Baca Juga: Kemenkeu Soroti Seretnya Setoran Pajak Industri Pengolahan

Perubahan UU tersebut membuat Indonesia tidak lagi menggunakan UU jaman penjajahan Belanda, tetapi mengikuti praktik pengelolaan keuangan negara seperti negara lain di dunia. Kendati berpengaruh besar, Sri Mulyani menyebut keuangan negara bukan satu-satunya alat untuk mencapai tujuan negara.

“Keuangan negara bisa berpengaruh, tetapi bukan satu-satunya alat untuk mencapai tujuan bernegara,” ucap Sri Mulyani. (Bsi)

Baca Juga: Kata Sri Mulyani, Virus Corona Pengaruhi Setoran Pajak di 2 Sektor Ini

“Teori kita gunakan untuk mendesain kebijakan secara ideal, tapi pada realitas kita akan menghadapi fakta bahwa suatu kebijakan tidak dibuat vakum politics. Sebab, kebijakan apalagi publik atau pembangunan berhubungan dengan masalah masyarakat dan sosial,” jelas Sri Mulyani.

Baca Juga: Dana Bagi Hasil Cukai Rokok Harus Diprioritaskan Tangani Stunting

Masalah tersebut, sambung Sri Mulyani, yang kemudian diangkat oleh politisi menjadi suatu isu politik. Isu politik inilah yang kemudian membuat kebijakan tidak kaku terhadap teori idealnya. Hal ini berarti proses politik-lah yang pada akhirnya menetapkan bagaimana suatu kebijakan diambil.

Adapun dalam kuliah tamu bertajuk ‘Kebijakan Fiskal dalam Antisipasi Ketidakpastian Global’, Sri Mulyani secara terperinci menjelaskan bagaimana teori dasar kebijakan fiskal dari sisi keuangan negara, lalu bagaimana kebijakan itu didesain dalam suatu konteks keuangan yang dinamis.

Tidak hanya itu, Sri Mulyani juga menjabarkan tentang bagaimana realitas dalam kebijakan fiskal. Realitas itu dipaparkan dengan merujuk pada kondisi APBN 2019 serta APBN 2020. Menkeu juga menjelaskan tentang upaya besar dan penting yang dilakukan pemerintah.

Baca Juga: Cukai Minuman Berpemanis Bisa Sumbang Inflasi 0,16%

Secara ringkas, Menkeu menyatakan sebagai suatu alat kebijakan, APBN melalui pajak, penerimaan, belanja dan pembiayaan dapat mempengaruhi konsumsi, investasi dan mendorong atau mempengaruhi ekspor-impor.

Selain itu, Kebijakan moneter, kebijakan di sektor perdagangan, industri, investasi, tenaga kerja, kebijakan tentang lingkungan, kebijakan tentang regional development juga termasuk dalam kebijakan fiskal yang melalui APBN.

Lebih lanjut, Menkeu menyebut pengelolaan keuangan negara republik Indonesia berubah total semenjak diadopsinya Undang-Undang (UU) Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara dan UU mengenai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2003-2004.

Baca Juga: Kemenkeu Soroti Seretnya Setoran Pajak Industri Pengolahan

Perubahan UU tersebut membuat Indonesia tidak lagi menggunakan UU jaman penjajahan Belanda, tetapi mengikuti praktik pengelolaan keuangan negara seperti negara lain di dunia. Kendati berpengaruh besar, Sri Mulyani menyebut keuangan negara bukan satu-satunya alat untuk mencapai tujuan negara.

“Keuangan negara bisa berpengaruh, tetapi bukan satu-satunya alat untuk mencapai tujuan bernegara,” ucap Sri Mulyani. (Bsi)

Baca Juga: Kata Sri Mulyani, Virus Corona Pengaruhi Setoran Pajak di 2 Sektor Ini
Topik : sri mulyani, menkeu, proses politik, politik APBN, politik kebijakan
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Senin, 21 Mei 2018 | 13:58 WIB
PAJAK UMKM
Selasa, 20 Desember 2016 | 14:42 WIB
REFORMASI PERPAJAKAN
Selasa, 13 Februari 2018 | 11:32 WIB
INVESTASI EKONOMI
Selasa, 30 Oktober 2018 | 18:30 WIB
RAPBN 2019
berita pilihan
Jum'at, 21 Februari 2020 | 07:01 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Kamis, 20 Februari 2020 | 19:36 WIB
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Kamis, 20 Februari 2020 | 19:11 WIB
KOTA BOGOR
Kamis, 20 Februari 2020 | 18:03 WIB
ALOKASI DANA TRANSFER
Kamis, 20 Februari 2020 | 17:50 WIB
PROFIL PAJAK KOTA SURABAYA
Kamis, 20 Februari 2020 | 17:15 WIB
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Kamis, 20 Februari 2020 | 16:45 WIB
INSENTIF PAJAK
Kamis, 20 Februari 2020 | 16:26 WIB
SELEKSI CALON PROFESIONAL DDTC
Kamis, 20 Februari 2020 | 16:18 WIB
LOMBA MENULIS ARTIKEL PAJAK
Kamis, 20 Februari 2020 | 16:07 WIB
INDEKS KERAHASIAAN FINANSIAL GLOBAL