Fokus
Literasi
Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

Sri Mulyani Pastikan AMT Tak Berlaku untuk UMKM

A+
A-
1
A+
A-
1
Sri Mulyani Pastikan AMT Tak Berlaku untuk UMKM

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam raker bersama Komisi XI DPR. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah akan mengatur sejumlah kriteria wajib pajak yang akan dikenakan pajak penghasilan minimum atau alternative minimum tax (AMT). Ketentuan ini masih dimatangkan melalui RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Sri Mulyani mengatakan penerapan AMT bertujuan mencegah penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak (WP) secara agresif dengan melaporkan kerugian terus-menerus. Namun, Sri Mulyani menegaskan bahwa kebijakan ini hanya akan berlaku bagi wajib pajak tertentu, tidak termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Dengan ketentuan ini, tidak dimaksudkan untuk mengenakan wajib pajak terus-menerus pemungutan pajak, terutama juga wajib pajak UMKM," katanya dalam rapat kerja bersama Komisi XI, Senin (13/9/2021).

Baca Juga: Kripto Jadi Alat Mengelak Pajak, Otoritas Ini Perkuat Pengawasan

Sri Mulyani mengatakan masuknya AMT dalam RUU KUP merespons fenomena banyaknya wajib pajak badan yang melaporkan kerugian agar terhindar dari pajak. Wajib pajak badan yang melaporkan rugi menunjukkan tren peningkatan 8% pada 2012 menjadi 11% pada 2019.

Sementara itu, wajib pajak badan yang melapor rugi dalam 5 tahun berturut-turut juga meningkat hampir dua kali lipat, dari 5.199 wajib pajak pada 2012-2016 melonjak menjadi 9.496 wajib pajak 2015-2019. Menurut Sri Mulyani, wajib pajak yang melapor rugi 5 tahun tersebut kedapatan masih beroperasi, bahkan mengembangkan usahanya di Indonesia.

Dia menjelaskan pemerintah telah menjaring berbagai masukan dari pakar hingga asosiasi pengusaha mengenai rencana penerapan AMT di Indonesia. Pemerintah pun memahami kekhawatiran wajib pajak terhadap rencana tersebut.

Baca Juga: Negara-Negara Asia Didorong Gabung Asia Initiative, Ini Alasannya

Oleh karena itu, lanjutnya, pemerintah akan menyusun kriteria wajib pajak tertentu yang layak dikenakan AMT. Misalnya, menyangkut adanya hubungan afiliasi, miliki batas omzet tertentu, serta beroperasi komersial dalam jangka waktu tentu.

Sri Mulyani menambahkan kriteria tambahan tersebut akan melengkapi sejumlah poin yang sudah masuk dalam Pasal 31F RUU KUP.

"Agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan dan tidak bersifat eksesif sehingga tidak berarti kita memalaki atau dalam hal ini rugi tetapi tetap membayar [pajak], kami perlu melihat AMT ini dan ditetapkan terbatas pada wajib pajak badan yang memenuhi kriteria tertentu," ujarnya. (sap)

Baca Juga: Perkuat Transparansi Pajak, Asia Initiative Diteken

Topik : RUU KUP, AMT, PPh minimum, penghindaran pajak, tax avoidance, pajak penghasilan badan

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

berita pilihan

Rabu, 10 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Keterbukaan Informasi Perpajakan Punya Peran dalam Menekan Korupsi

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Menyimak Lagi Siasat DJBC Lindungi Perusahaan dari Pukulan Pandemi

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha?

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:05 WIB
PER-03/PJ/2022

Upload Faktur Pajak Muncul Eror ETAX-API-10041, Perhatikan Tanggalnya

Rabu, 10 Agustus 2022 | 16:10 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

DJP Kembangkan CRM-BI, Data Keuangan dan Aset Wajib Pajak Berperan

Rabu, 10 Agustus 2022 | 15:30 WIB
PMK 112/2022

NIK Jadi NPWP Bisa Dorong Standardisasi Identitas, Ini Alasannya

Rabu, 10 Agustus 2022 | 15:09 WIB
PER-03/PJ/2022

Isi Keterangan Jenis Barang dalam Faktur Pajak? Begini Ketentuannya

Rabu, 10 Agustus 2022 | 15:00 WIB
KPP PRATAMA BATANG

WP Tak Lunasi Tagihan Rp285 Juta, Kantor Pajak Adakan Penyitaan Aset

Rabu, 10 Agustus 2022 | 14:30 WIB
CRYPTOCURRENCY

Makin Banyak! Bappebti Rilis 383 Aset Kripto yang Legal Diperdagangkan