Review
Kamis, 21 Oktober 2021 | 07:00 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Fokus
Literasi
Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:00 WIB
TIPS PERPAJAKAN
Rabu, 20 Oktober 2021 | 12:00 WIB
KAMUS KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:05 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (7)
Senin, 18 Oktober 2021 | 19:04 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Sri Mulyani Pastikan AMT Tak Berlaku untuk UMKM

A+
A-
1
A+
A-
1
Sri Mulyani Pastikan AMT Tak Berlaku untuk UMKM

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam raker bersama Komisi XI DPR. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah akan mengatur sejumlah kriteria wajib pajak yang akan dikenakan pajak penghasilan minimum atau alternative minimum tax (AMT). Ketentuan ini masih dimatangkan melalui RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Sri Mulyani mengatakan penerapan AMT bertujuan mencegah penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak (WP) secara agresif dengan melaporkan kerugian terus-menerus. Namun, Sri Mulyani menegaskan bahwa kebijakan ini hanya akan berlaku bagi wajib pajak tertentu, tidak termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Dengan ketentuan ini, tidak dimaksudkan untuk mengenakan wajib pajak terus-menerus pemungutan pajak, terutama juga wajib pajak UMKM," katanya dalam rapat kerja bersama Komisi XI, Senin (13/9/2021).

Baca Juga: Omzet UMKM Rp41 Juta/Bulan Tak Kena Pajak, DJP: Masyarakat Diuntungkan

Sri Mulyani mengatakan masuknya AMT dalam RUU KUP merespons fenomena banyaknya wajib pajak badan yang melaporkan kerugian agar terhindar dari pajak. Wajib pajak badan yang melaporkan rugi menunjukkan tren peningkatan 8% pada 2012 menjadi 11% pada 2019.

Sementara itu, wajib pajak badan yang melapor rugi dalam 5 tahun berturut-turut juga meningkat hampir dua kali lipat, dari 5.199 wajib pajak pada 2012-2016 melonjak menjadi 9.496 wajib pajak 2015-2019. Menurut Sri Mulyani, wajib pajak yang melapor rugi 5 tahun tersebut kedapatan masih beroperasi, bahkan mengembangkan usahanya di Indonesia.

Dia menjelaskan pemerintah telah menjaring berbagai masukan dari pakar hingga asosiasi pengusaha mengenai rencana penerapan AMT di Indonesia. Pemerintah pun memahami kekhawatiran wajib pajak terhadap rencana tersebut.

Baca Juga: Pajak Karbon Bakal Dikenakan pada Individu? Begini Penjelasan Kemenkeu

Oleh karena itu, lanjutnya, pemerintah akan menyusun kriteria wajib pajak tertentu yang layak dikenakan AMT. Misalnya, menyangkut adanya hubungan afiliasi, miliki batas omzet tertentu, serta beroperasi komersial dalam jangka waktu tentu.

Sri Mulyani menambahkan kriteria tambahan tersebut akan melengkapi sejumlah poin yang sudah masuk dalam Pasal 31F RUU KUP.

"Agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan dan tidak bersifat eksesif sehingga tidak berarti kita memalaki atau dalam hal ini rugi tetapi tetap membayar [pajak], kami perlu melihat AMT ini dan ditetapkan terbatas pada wajib pajak badan yang memenuhi kriteria tertentu," ujarnya. (sap)

Baca Juga: Ingin Keluar dari Daftar Tax Haven, Hong Kong akan Revisi Aturan Pajak

Topik : RUU KUP, AMT, PPh minimum, penghindaran pajak, tax avoidance, pajak penghasilan badan

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 13 Oktober 2021 | 16:44 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sederet Alasan Perlunya DJP Bertukar Informasi dengan Negara Lain

Rabu, 13 Oktober 2021 | 16:37 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

IMF Pangkas Lagi Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Jadi 3,2%

berita pilihan

Kamis, 21 Oktober 2021 | 18:02 WIB
UU HPP

Diatur dalam UU HPP, Pidana Denda Tidak Dapat Diganti Kurungan

Kamis, 21 Oktober 2021 | 17:32 WIB
LAYANAN PAJAK

Hingga Besok, Kring Pajak Hanya Dapat Dihubungi Lewat Ini

Kamis, 21 Oktober 2021 | 17:30 WIB
KINERJA PERINDUSTRIAN

Kurangi Emisi Karbon, Jokowi Dorong Hilirisasi Sawit Lewat Biodiesel

Kamis, 21 Oktober 2021 | 17:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

Kejar Penerimaan, Begini Mekanisme Mutasi Pegawai Ditjen Pajak

Kamis, 21 Oktober 2021 | 16:53 WIB
LITERASI PAJAK

Perpajakan.id Versi 2 Rilis Lebih dari 12.000 Peraturan Pajak

Kamis, 21 Oktober 2021 | 16:37 WIB
LAYANAN PAJAK

Sore Ini, 2 Aplikasi DJP Tidak Bisa Diakses Wajib Pajak

Kamis, 21 Oktober 2021 | 16:00 WIB
MALAYSIA

Pengenaan Pajak Pariwisata Kembali Ditunda Hingga 2023

Kamis, 21 Oktober 2021 | 15:33 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Diawasi Ketat, Sri Mulyani Ingin Pemda Lebih Pede Jalankan Program PEN

Kamis, 21 Oktober 2021 | 15:10 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

UU HPP Jadi Terobosan Tepat di Tengah Pemulihan Ekonomi