UNIVERSITAS UDAYANA

Sri Mulyani: Pajak Bisa Menyatukan Indonesia

Awwaliatul Mukarromah | Jumat, 20 Januari 2017 | 18:02 WIB
Sri Mulyani: Pajak Bisa Menyatukan Indonesia Menkeu Sri Mulyani berfoto selfie sesuai memberi kuliah umum di Universitas Udayana, Bali, Jumat (20/1). (Foto: Kemenkeu)

DENPASAR, DDTCNews – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan kuliah umum di Universitas Udayana, Denpasar, Bali pada Jumat (20/1). Dalam kesempatan itu, Menkeu memberikan pemahaman kepada para peserta kuliah umum yang mayoritas adalah mahasiswa, mengenai pengelolaan utang negara dan peran pajak.

"Saya senang tidak utang. Tapi untuk kelola APBN, tidak mau utang, berarti penerimaan harus naik atau anggaran belanja diturunkan," kata Menkeu seperti dikutip laman Kemenkeu, Jum’at (20/1).

Atas dasar itu, Menkeu mengajak mahasiswa untuk berpikir logis. "Tidak bisa bilang, 'bu saya mau uang sekolah gratis, naik angkot bensinnya di subsidi, tapi ibu tidak utang', kalau begitu tidak akan ada Menkeu tapi Kanjeng Dimas," canda Menkeu.

Baca Juga:
Bertemu S&P, Sri Mulyani Sebut Konsolidasi Fiskal RI Cepat dan Kuat

Menkeu menjelaskan utang negara dapat dikelola dan digunakan secara produktif. "Utang untuk apa dan hasilnya jadi atau tidak. Kalau jadi, hasilnya bisa untuk bayar utang," ungkapnya.

Selain itu, dalam kuliahnya, Sri Mulyani juga menjelaskan peran APBN sebagai instrumen untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. “APBN perlu dijaga agar kredibel, efisien dan efektif serta berkesinambungan. Untuk menjaganya, sisi penerimaan utamanya, yaitu pajak, memegang peranan penting,” paparnya.

Karena itu, negara berupaya sekuat tenaga agar masyarakat membayar pajak, sebagai sumber dana untuk membangun Indonesia. “Pajak, di dunia manapun tidak ada fansnya. Tidak ada orang yang jadi fanatic untuk bayar pajak. Karena itu, pajak jadi suatu kewajiban yang harus sifatnya di-impose,” jelas Menkeu.

Baca Juga:
Pasar Keuangan Tak Stabil, Penarikan Utang APBN Masih Minim

Menurutnya, pajak adalah salah satu instrumen yang mendukung untuk mampu menyatukan Indonesia, karena pajak digunakan untuk mengurangi kesenjangan antar daerah. “Karena untuk menyatukan Indonesia, kita tidak bisa hanya dengan pidato,” tambahnya.

Ia mencontohkan, dengan uang pajak Rp1 triliun, salah satunya dapat membangun 3.541 km jembatan atau memberikan dana BOS bagi 714.286 siswa di Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA). “Melalui APBN, utamanya pajak, kita dapat sebenarnya menyatukan Indonesia,” tegasnya. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 27 Maret 2024 | 10:37 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Bertemu S&P, Sri Mulyani Sebut Konsolidasi Fiskal RI Cepat dan Kuat

Selasa, 26 Maret 2024 | 12:15 WIB KINERJA FISKAL

Pasar Keuangan Tak Stabil, Penarikan Utang APBN Masih Minim

Senin, 25 Maret 2024 | 16:00 WIB PENERIMAAN PAJAK

Turun 27 Persen, Setoran Pajak dari Sektor Tambang Hanya Rp 19 Triliun

Senin, 25 Maret 2024 | 14:00 WIB PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak dari PPN Dalam Negeri Turun 26 Persen, Ada Apa?

BERITA PILIHAN
Jumat, 29 Maret 2024 | 15:15 WIB KONSULTASI PAJAK

Beli Rumah Sangat Mewah di KEK Pariwisata Bebas PPh, Perlu SKB?

Jumat, 29 Maret 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jumlah Pemudik Melonjak Tahun ini, Jokowi Minta Warga Mudik Lebih Awal

Jumat, 29 Maret 2024 | 14:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pengajuan Perubahan Kode KLU Wajib Pajak Bisa Online, Begini Caranya

Jumat, 29 Maret 2024 | 13:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu Pajak Air Tanah dalam UU HKPD?

Jumat, 29 Maret 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Perlakuan PPh atas Imbalan Sehubungan Pencapaian Syarat Tertentu

Jumat, 29 Maret 2024 | 10:30 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Disusun, Pedoman Soal Jasa Akuntan Publik dan KAP dalam Audit Koperasi