Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Sri Mulyani: Core Tax System Bakal Kolaborasikan Banyak Data

1
1

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (foto: Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak tengah memperbarui sistem inti administrasi perpajakan atau core tax system. Sistem dinilai tidak hanya berguna untuk otoritas pajak semata di masa mendatang.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan proses pembaruan teknologi informasi (TI) yang tengah dijalankan DJP akan bermanfaat untuk direktorat lain yang ada di Kemenkeu, seperti Ditjen Bea dan Cukai (DJBC). Dengan demikian, akan ada kolaborasi yang cukup kuat antar direktorat.

“Saat ini Kemenkeu tengah membangun investasi penting. DJP punya core tax yang sedang dibangun. Kita minta kolaborasi supaya desain core tax masuk Bea Cukai,” katanya di Kantor Kemenkeu, Selasa (12/2/2019).

Baca Juga: THR PNS Cair, Sri Mulyani Harapkan Ada Dampak Positif ke PDB

Menurutnya, kerja sama tersebut dapat meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak secara signifikan. Pasalnya, banyak irisan proses bisnis antara DJP dan DJBC, terutama bagi pelaku usaha yang memiliki aktivitas ekspor—impor.

Kolaborasi ini, sambung Sri Mulyani, mencerminkan reformasi yang tengah dijalankan otoritas fiskal. Integrasi sistem antardirektorat dalam aspek pelayanan menjadi krusial untuk organisasi sebesar Kemenkeu.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengatakan pos penerimaan lain yang dikelola oleh Kemenkeu juga diproyeksikan masuk dalam core tax. Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) menjadi setoran selain perpajakan yang pengelolaannya masuk ke dalam sistem core tax.

Baca Juga: Asyik, THR PNS, TNI, & Polri Cair Serentak Hari Ini

“Sekarang saya minta PNBP masuk [core tax]. Bayangkan kalau kolaborasi menjadi semakin rapi dan semakin baik," tandasnya.

Sebagai informasi, pembaruan TI berupa core tax merupakan amanat Peraturan Presiden (Perpres) No.40/2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan. Aturan yang diteken Mei tahun lalu dijalankan DJP secara bertahap.

Pemutakhiran sistem informasi ini setidaknya membutuhkan dana sebesar Rp3,1 triliun. Dirjen Pajak Robert Pakpahan beberapa waktu lalu mengatakan keseluruhan dana tersebut tidak akan digunakan sekaligus tapi dilakukan bertahap selama rentang waktu 7 tahun.

Baca Juga: Sri Mulyani Percaya Diri Pengelolaan APBN Terjaga Hingga Akhir 2019

“Soal core tax bahwa kebutuhan TI DJP dibangun kurang lebih 3,5-4 tahun kemudian pemeliharaan kurang lebih 3 tahun. Jadi total pengadaan ini dalam multiyears dalam 7 tahun. Belanjanya akan tergantung progresnya,” jelas Robert. (kaw)

“Saat ini Kemenkeu tengah membangun investasi penting. DJP punya core tax yang sedang dibangun. Kita minta kolaborasi supaya desain core tax masuk Bea Cukai,” katanya di Kantor Kemenkeu, Selasa (12/2/2019).

Baca Juga: THR PNS Cair, Sri Mulyani Harapkan Ada Dampak Positif ke PDB

Menurutnya, kerja sama tersebut dapat meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak secara signifikan. Pasalnya, banyak irisan proses bisnis antara DJP dan DJBC, terutama bagi pelaku usaha yang memiliki aktivitas ekspor—impor.

Kolaborasi ini, sambung Sri Mulyani, mencerminkan reformasi yang tengah dijalankan otoritas fiskal. Integrasi sistem antardirektorat dalam aspek pelayanan menjadi krusial untuk organisasi sebesar Kemenkeu.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengatakan pos penerimaan lain yang dikelola oleh Kemenkeu juga diproyeksikan masuk dalam core tax. Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) menjadi setoran selain perpajakan yang pengelolaannya masuk ke dalam sistem core tax.

Baca Juga: Asyik, THR PNS, TNI, & Polri Cair Serentak Hari Ini

“Sekarang saya minta PNBP masuk [core tax]. Bayangkan kalau kolaborasi menjadi semakin rapi dan semakin baik," tandasnya.

Sebagai informasi, pembaruan TI berupa core tax merupakan amanat Peraturan Presiden (Perpres) No.40/2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan. Aturan yang diteken Mei tahun lalu dijalankan DJP secara bertahap.

Pemutakhiran sistem informasi ini setidaknya membutuhkan dana sebesar Rp3,1 triliun. Dirjen Pajak Robert Pakpahan beberapa waktu lalu mengatakan keseluruhan dana tersebut tidak akan digunakan sekaligus tapi dilakukan bertahap selama rentang waktu 7 tahun.

Baca Juga: Sri Mulyani Percaya Diri Pengelolaan APBN Terjaga Hingga Akhir 2019

“Soal core tax bahwa kebutuhan TI DJP dibangun kurang lebih 3,5-4 tahun kemudian pemeliharaan kurang lebih 3 tahun. Jadi total pengadaan ini dalam multiyears dalam 7 tahun. Belanjanya akan tergantung progresnya,” jelas Robert. (kaw)

Topik : IT pajak, core tax system, administrasi pajak, ditjen pajak, Sri Mulyani
artikel terkait
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 13 Maret 2019 | 15:39 WIB
TATA PEMERINTAHAN
Sabtu, 24 September 2016 | 12:03 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Jum'at, 23 Desember 2016 | 10:15 WIB
PENAGIHAN PAJAK
berita pilihan
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 15 Juni 2018 | 18:05 WIB
KREDIT PAJAK
Rabu, 06 Maret 2019 | 11:54 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Kamis, 31 Januari 2019 | 17:33 WIB
INSENTIF FISKAL
Rabu, 13 Maret 2019 | 12:39 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Rabu, 13 Maret 2019 | 11:29 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Selasa, 09 Oktober 2018 | 19:27 WIB
PERTEMUAN TAHUNAN IMF-BANK DUNIA
Jum'at, 12 April 2019 | 11:51 WIB
PEREKONOMIAN GLOBAL
Jum'at, 23 September 2016 | 17:01 WIB
PEMERIKSAAN BPK
Selasa, 29 Januari 2019 | 11:54 WIB
KEBIJAKAN CUKAI