Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Soal Pajak E-Commerce, DJP Jamin Dua Hal Ini

1
1

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan kembali menegaskan alasan dari keluarnya PMK No.210/2018 yang mengatur tentang tata cara perpajakan pelaku ekonomi digital. Aspek perlindungan dan keadilan menjadi faktor utama dikeluarkannya beleid tersebut.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan diterbitkannya beleid ini adalah untuk menciptakan rasa keadilan atau level playing field. Pelaku usaha konvesional dan daring melalui beleid ini mendapati perlakuan perpajakan yang sama.

Faktor kedua ialah untuk melindungi kepentingan masyarakat. Ketika tidak ada aturan main maka menurutnya yang paling dirugikan adalah masyarakat sehingga nihil perlindungan ketika terjadi hal yang merugikan masyarakat sebagai konsumen.

Baca Juga: Jerman Harapkan Kesepakatan Pajak Minimum untuk Perusahaan Digital

"Latar belakangnya dari peraturan ini adalah suatu industri yang sedang berkembang harus diatur sehingga menimbulkan level playing field yang sama. Kemudian untuk melindungi masyarakat sehingga harus di-regulate," katanya seperti dilansir laman Kemenkeu, Jumat (15/2/2019).

Lebih lanjut, PMK 210 merupakan turunan yang lebih rinci dari Peraturan Presiden (Perpres) No. 74/2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (Road Map e-Commerce) Tahun 2017-2019.

PP tersebut menjadi pintu masuk untuk mengatur masalah perijinan, perpajakan, bagaimana mengembangkan, mendukung e-commerce, sekaligus memberi perlindungan kepada masyarakat.

Baca Juga: Dua Delegasi DDTC Ikuti Konferensi Kebijakan Pajak Global di Dublin

"Dengan PMK (210) ini, sebenarnya aturan mainnya menjadi jelas. Untuk pelaku seperti apa, pelapaknya seperti apa sehingga tidak ada lagi keraguan bagi masyarakat untuk memasuki ekosistem seperti itu. PMK ini turunan dari situ (Perpres 74) yang mengatur mengenai perpajakannya," jelasnya.

Satu hal yang tidak ketinggalan ialah soal kewajiban perpajakan perusahaan Over The Top (OTT) Google. Pemajakan untuk segmen usaha ini disebutnya akan berbeda. Formulasi kebijakan yang efektif disebutnya terus dilakukan oleh otoritas pajak.

"Perusahaan OTT seperti Google harus membayar pajak meskipun cara pengawasan, pembangunan awareness, cara mengenakan pajak secara efektif dan level playing field-nya berbeda. DJP sedang berupaya menjangkau semua perbedaan level playing field tersebut dengan belajar juga ke negara seperti Australia yang lebih dulu memiliki pengalaman," imbuhnya. (Bsi)

Baca Juga: Bantu Toko Jalanan, Pungutan Baru bagi Peritel Online Diusulkan

Faktor kedua ialah untuk melindungi kepentingan masyarakat. Ketika tidak ada aturan main maka menurutnya yang paling dirugikan adalah masyarakat sehingga nihil perlindungan ketika terjadi hal yang merugikan masyarakat sebagai konsumen.

Baca Juga: Jerman Harapkan Kesepakatan Pajak Minimum untuk Perusahaan Digital

"Latar belakangnya dari peraturan ini adalah suatu industri yang sedang berkembang harus diatur sehingga menimbulkan level playing field yang sama. Kemudian untuk melindungi masyarakat sehingga harus di-regulate," katanya seperti dilansir laman Kemenkeu, Jumat (15/2/2019).

Lebih lanjut, PMK 210 merupakan turunan yang lebih rinci dari Peraturan Presiden (Perpres) No. 74/2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (Road Map e-Commerce) Tahun 2017-2019.

PP tersebut menjadi pintu masuk untuk mengatur masalah perijinan, perpajakan, bagaimana mengembangkan, mendukung e-commerce, sekaligus memberi perlindungan kepada masyarakat.

Baca Juga: Dua Delegasi DDTC Ikuti Konferensi Kebijakan Pajak Global di Dublin

"Dengan PMK (210) ini, sebenarnya aturan mainnya menjadi jelas. Untuk pelaku seperti apa, pelapaknya seperti apa sehingga tidak ada lagi keraguan bagi masyarakat untuk memasuki ekosistem seperti itu. PMK ini turunan dari situ (Perpres 74) yang mengatur mengenai perpajakannya," jelasnya.

Satu hal yang tidak ketinggalan ialah soal kewajiban perpajakan perusahaan Over The Top (OTT) Google. Pemajakan untuk segmen usaha ini disebutnya akan berbeda. Formulasi kebijakan yang efektif disebutnya terus dilakukan oleh otoritas pajak.

"Perusahaan OTT seperti Google harus membayar pajak meskipun cara pengawasan, pembangunan awareness, cara mengenakan pajak secara efektif dan level playing field-nya berbeda. DJP sedang berupaya menjangkau semua perbedaan level playing field tersebut dengan belajar juga ke negara seperti Australia yang lebih dulu memiliki pengalaman," imbuhnya. (Bsi)

Baca Juga: Bantu Toko Jalanan, Pungutan Baru bagi Peritel Online Diusulkan
Topik : pajak e-commerce, PMK 210, ekonomi digital
artikel terkait
Jum'at, 24 Mei 2019 | 15:23 WIB
TUNJANGAN HARI RAYA
Jum'at, 24 Mei 2019 | 13:59 WIB
TUNJANGAN HARI RAYA
Jum'at, 24 Mei 2019 | 10:11 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Jum'at, 24 Mei 2019 | 08:45 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
berita pilihan
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 13 Maret 2019 | 15:39 WIB
TATA PEMERINTAHAN
Sabtu, 24 September 2016 | 12:03 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Jum'at, 23 Desember 2016 | 10:15 WIB
PENAGIHAN PAJAK
Senin, 29 Oktober 2018 | 09:54 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 09 Januari 2017 | 17:06 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 11 Agustus 2016 | 16:52 WIB
KANWIL DJP YOGYAKARTA
Kamis, 22 September 2016 | 12:01 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 16 Februari 2017 | 09:55 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 21 Maret 2017 | 09:07 WIB
BERITA PAJAK HARI INI