Review
Jum'at, 09 April 2021 | 11:41 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 06 April 2021 | 09:23 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 04 April 2021 | 08:01 WIB
KEPALA KANWIL DJP JAKARTA BARAT SUPARNO:
Selasa, 30 Maret 2021 | 09:10 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 09 April 2021 | 17:58 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 09 April 2021 | 17:26 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 09 April 2021 | 15:55 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Kamis, 08 April 2021 | 17:59 WIB
CUKAI (8)
Data & Alat
Rabu, 07 April 2021 | 09:20 WIB
KURS PAJAK 7 APRIL - 13 APRIL 2021
Jum'at, 02 April 2021 | 10:00 WIB
KMK 20/2021
Rabu, 31 Maret 2021 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 31 MARET - 6 APRIL 2021
Rabu, 24 Maret 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 24 MARET - 30 MARET 2021
Reportase
Perpajakan.id

Soal Mobil Listrik, Ini Insentif Permintaan Inalum

A+
A-
0
A+
A-
0
Soal Mobil Listrik, Ini Insentif Permintaan Inalum

Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium atau Inalum (Persero) Orias Petrus Moedak. (Foto: Youtube Ditjen Minerba ESDM)

JAKARTA, DDTCNews - Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium atau Inalum (Persero) Orias Petrus Moedak meminta insentif berupa royalti 0% pada pengolahan nikel kadar rendah sebagai insentif produksi mobil listrik.

Orias mengatakan royalti 0% itu untuk mendorong industri memproduksi baterai yang dibutuhkan mobil listrik. Dia ingin nikel kadar rendah memperoleh insentif yang sama seperti batu bara, yang dikenakan royalti 0% melalui UU Cipta Kerja.

"Untuk batu bara, izin produksinya [royalti] nol, sudah ada. Tapi apa ini akan berlaku untuk nikel kadar rendah?" katanya dalam sebuah webinar, Kamis (11/2/2021).

Baca Juga: Ada Insentif Pajak, Perusahaan Mulai Beralih ke Mobil Listrik

Orias mengatakan selama ini nikel kadar rendah hanya dinilai sebagai logam ikutan. Seiring dengan rencana pemerintah mendorong produksi mobil listrik, pamor nikel kadar rendah naik karena menjadi salah satu bahan baterainya.

Menurutnya, insentif untuk nikel kadar rendah itu perlu masuk ke dalam kebijakan minerba di Indonesia. Jika ada insentif berupa royalti 0%, Orias memprediksi beberapa produsen akan ikut memproduksi mobil listrik.

Sementara saat ini, pemerintah menugaskan 4 BUMN untuk mengembangkan industri baterai untuk mobil listrik. BUMN itu yakni Inalum, PT Aneka Tambang Tbk, PT Pertamina (Persero), serta PT PLN (Persero). "[Ketentuan] iuran produksi dan lain-lain perlu disesuaikan," ujarnya.

Baca Juga: Industri Mobil Listrik Indonesia Diyakini Ungguli Thailand, Kok Bisa?

Saat ini, ketentuan royalti pemanfaatan nikel kadar rendah tertuang dalam PP No. 81/2019. Untuk nikel, pemerintah mengelompokkannya ke dalam 3 kategori, yakni bijih nikel, produk nikel hasil pemurnian, serta windfall profit untuk harga nickel matte di atas US$ 21.000 per ton.

Royalti bijih nikel ditetapkan 10% dari harga jual per ton, sementara royalti produk nikel hasil pemurnian bervariasi antara 1,5% hingga 5% dari harga jual per ton. Adapun royalti untuk windfall profit harga nickel matte sebesar 1,0% dari harga jual per ton.

Selain soal royalti, Orias juga meminta pemerintah memberikan kepastian mengenai pengembalian biaya investasi ketika BUMN menjalankan penugasan. Misalnya, penugasan untuk melakukan penyelidikan, penelitian, atau penyiapan suatu wilayah kerja pertambahan.

Baca Juga: Dirjen Pajak Tawarkan Tax Holiday 10 Tahun Bagi Produsen Mobil Listrik

"Pas waktu sudah dapat datanya dan diserahkan ke Kementerian, apabila bukan kami yang melanjutkan, tentu ada pengembalian investasi yang wajar lah," imbuhnya. (Bsi)

Topik : mobil listrik, insentif mobil listrik, Inalum, royalti nikel
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 25 Oktober 2019 | 11:14 WIB
PP 73/2019
Kamis, 24 Oktober 2019 | 17:16 WIB
PP 73/2019
Kamis, 24 Oktober 2019 | 08:51 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 01 Oktober 2019 | 14:30 WIB
ANALISIS PAJAK
berita pilihan
Sabtu, 10 April 2021 | 16:01 WIB
INSENTIF PAJAK
Sabtu, 10 April 2021 | 14:01 WIB
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
Sabtu, 10 April 2021 | 13:01 WIB
AKUNTABILITAS KEUANGAN
Sabtu, 10 April 2021 | 12:01 WIB
KINERJA DITJEN PAJAK
Sabtu, 10 April 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 10 April 2021 | 09:01 WIB
KABUPATEN BADUNG
Sabtu, 10 April 2021 | 08:01 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN
Sabtu, 10 April 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK