BERITA TERKINI
Ilustrasi. Sejumlah murid menikmati makan bergizi gratis di TK Kartika 1-55 Padang, Sumatera Barat, Rabu (8/1/2025). Korem 032/Wirabraja melaksanakan pembagian makanan bergizi gratis (MBG) di sekolah tersebut untuk mendukung program prioritas pemerintah. ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra/tom.
JAKARTA, DDTCNews - Dewan Ekonomi Nasional (DEN) memandang program makan bergizi gratis (MBG) merupakan program yang tergolong progresif.
Menurut Anggota DEN Arief Anshory Yusuf, kehadiran program makan bergizi gratis membuat setiap rumah tangga yang memiliki 2 anak akan mendapatkan manfaat Rp20.000 per hari atau Rp400.000 per bulan.
"Rp400.000 itu hampir 1 kali garis kemiskinan. Jadi, walaupun ini sifatnya lumpsum, tapi sangat progresif. Itu directly improving income distribution. Rumah tangga yang kesulitan akan menjadi terbantu," katanya, dikutip pada Minggu (12/1/2025).
Untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maju dan modern pada 2045, Arief menilai kehadiran negara dalam berbagai urusan publik melalui belanja harus terus meningkat.
"Apa yang kita lakukan sangatlah basic dan foundational dalam rangka membangun negara modern," tuturnya.
Seperti diketahui, MBG merupakan salah satu dari beberapa program quick wins yang diusung oleh Prabowo. Anggaran belanja yang dialokasikan untuk program MBG pada tahun ini mencapai Rp71 triliun. Seluruh anggaran tersebut dialokasikan kepada Badan Gizi Nasional.
Merujuk pada Peraturan Presiden (Perpres) 201/2024, anggaran Badan Gizi Nasional terdiri atas penyediaan makan bergizi bagi anak sekolah senilai Rp55 triliun dan anggaran untuk penyediaan makan bergizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita senilai Rp6,77 triliun.
Perlu dicatat, anggaran MBG yang dialokasikan oleh pemerintah hanya senilai Rp10.000 per anak per hari, turun dari rencana awal senilai Rp15.000 per anak per hari.
Kemudian, sisa anggaran Rp7,42 triliun akan digunakan untuk dukungan manajemen pada Badan Gizi Nasional. Contoh, kegiatan legislasi hukum, pengelolaan SDM dan organisasi, pengelolaan keuangan dan rumah tangga, pengelolaan BMN, pengelolaan TIK, hingga pengawasan internal. (rig)
