Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Kamis, 23 September 2021 | 13:45 WIB
SUPERTAX DEDUCTION (4)
Rabu, 22 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Rabu, 22 September 2021 | 18:12 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 22 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Kamis, 23 September 2021 | 17:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 23 September 2021 | 12:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 23 September 2021 | 09:30 WIB
DEBAT PAJAK
Rabu, 22 September 2021 | 17:27 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Soal Banding Eletronik, Ini Penegasan MA

A+
A-
0
A+
A-
0
Soal Banding Eletronik, Ini Penegasan MA

Upacara bendera di Gedung Mahkamah Agung, beberapa waktu lalu. Mahkamah Agung (MA) mempercepat proses perumusan kebijakan persidangan elektronik (e-Court) untuk upaya hukum banding, termasuk banding di Pengadilan Pajak. (Foto: mahkamahagung.go.id)

JAKARTA, DDTCNews - Mahkamah Agung (MA) mempercepat proses perumusan kebijakan persidangan elektronik (e-Court) untuk upaya hukum banding, termasuk banding di Pengadilan Pajak.

Plt. Kepala Biro Hukum dan Humas BUA MA Andi Julia Cakrawala mengatakan skema persidangan elektronik untuk upaya hukum banding bagian dari pembenahan dalam memberikan pelayanan optimal pada ranah yudisial.

Menurutnya, perlu adanya pembaruan kebijakan untuk tata cara persidangan elektronik upaya hukum banding. Karena itu, diskusi melalui wadah FDG digelar pada pekan lalu untuk mempercepat perumusan kebijakan persidangan elektronik upaya hukum banding.

Baca Juga: DPR Setujui 7 Calon Hakim Agung, Tidak Ada untuk TUN Khusus Pajak

Kegiatan tersebut dibuka oleh Ketua Kelompok Kerja Kemudahan Berusaha MA Samsul Maarif. "Semoga kegiatan ini segera mendorong terbitnya regulasi mengenai persidangan elektronik tentang upaya hukum banding," katanya dalam keterangan resmi dikutip pada Jumat (18/6/2021).

Andi menerangkan basis hukum untuk kegiatan e-litigation sudah ada sejak 2019 melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.1/2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Kebijakan tersebut merupakan hasil penyempurnaan aturan sistem administrasi perkara secara elektronik yang dirilis pada 2018. Adapun materi pembahasan mencakup teknis pelaksaan e-Court bagi upaya hukum banding.

Baca Juga: Tindakan Gijzeling DJP Diperkuat Putusan MA

Para pejabat Eselon II MA, ketua pengadilan tingkat pertama, hakim tinggi dan hakim yudisial memaparkan pandangan perihal e-Court upaya hukum banding.

Materi yang dibahas antara lain mekanisme pengiriman memori banding dan kontra memori banding. Kemudian, penegasan pembatasan penggunaan tenggang waktu pengajuan memori dan kontra memori melalui mekanisme sidang elektronik.

Selain itu, dibahas tata cara pembacaan putusan banding yang dilakukan secara daring. "Peserta melakukan sinkronisasi dan harmonisasi berbagai macam peraturan yang berkaitan dengan proses persidangan elektronik termasuk sinkronisasi dengan hukum acara," imbuhnya. (Bsi)

Baca Juga: Kebijakan Perpajakan Terganjal Legislasi, Begini Risiko Fiskal 2022

Topik : hukum pajak, banding, banding elektronik, Mahkamah Agung

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 14 April 2021 | 11:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

9 Rencana Aksi DJP dalam Penegakan Hukum Pajak 2021

Rabu, 31 Maret 2021 | 14:46 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Soal Sanksi Administrasi Pajak, Ini Usulan Pakar

Jum'at, 12 Maret 2021 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pembentukan Hukum Pajak dalam Tatanan Demokrasi

Senin, 08 Maret 2021 | 11:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Menggelapkan Pajak, Direktur Perusahaan Kena Denda Rp5,19 Miliar

berita pilihan

Kamis, 23 September 2021 | 18:00 WIB
EKONOMI DIGITAL

Transaksi e-Commerce Diprediksi Tembus Rp395 T, UMKM Berperan Penting

Kamis, 23 September 2021 | 17:37 WIB
KINERJA FISKAL

Rokok Ilegal Digempur Terus, Realisasi Cukai Tumbuh 17,8%

Kamis, 23 September 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Hingga Agustus 2021, Pembeli Mobil Serap Insentif Pajak Rp1,73 Triliun

Kamis, 23 September 2021 | 17:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Pajak Karbon untuk Kepentingan Bumi, Negeri, dan Diri Sendiri

Kamis, 23 September 2021 | 17:00 WIB
ANGGARAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Minta Belanja APBD untuk Perlindungan Sosial Dipacu

Kamis, 23 September 2021 | 16:30 WIB
INGGRIS

Perusahaan Untung Besar, Pengenaan Pajak Tambahan Dipertimbangkan

Kamis, 23 September 2021 | 16:15 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Sri Mulyani Antisipasi Imbas Gagal Bayar Evergrande ke Indonesia

Kamis, 23 September 2021 | 16:00 WIB
SIPRUS

Otoritas Perpanjang Jatuh Tempo Pelaporan Pajak Lintas Yurisdiksi

Kamis, 23 September 2021 | 16:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Dokumen Pajak Bocor, Trump Gugat Ponakannya Sendiri dan The Times

Kamis, 23 September 2021 | 15:30 WIB
FILIPINA

DPR Akhirnya Setujui Produk Digital Dikenai PPN 12%