BERITA TERKINI
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (tengah) dalam konferensi pers, Rabu (2/1/2019). (foto: Facebook Sri Mulyani/Kemenkeu)
JAKARTA, DDTCNews – Upaya pengamanan penerimaan pajak 2019 makin berat. Hal ini dikarenakan realisasi shortfall – selisih kurang antara realisasi dan target – penerimaan pajak 2018 melebar dari outlook pemerintah. Topik ini menjadi sorotan media nasional pada hari ini, Kamis (3/1/2019).
Kemarin, Rabu (2/1/2019), Menteri Keuangan Sri Mulyani beserta jajaran eselon I Kemenkeu mempublikasikan realisasi kinerja APBN 2018. Otoritas fiskal mencatat realisasi penerimaan pajak pada tahun lalu senilai Rp1.315,9 triliun atau 92,4% dari target Rp1.424 triliun.
Angka ini meleset dari outlook pemerintah sebelumnya Rp1.350,9 triliun. Dengan demikian, shortfall membengkak dari estimasi awal Rp73,1 triliun menjadi Rp108,1 triliun. Berbasis pada realisasi tersebut, target pertumbuhan penerimaan pajak 2019 kembali terkerek.
Awalnya, target tahun ini Rp1.577,6 triliun hanya tumbuh 10,79% dari APBN atau 16,78% dari outlook. Sekarang, dengan target nominal tersebut, pertumbuhan pajak 2019 secara otomatis naik menjadi sekitar 20% dari realisasi APBN 2018.
Beberapa media nasional juga menyoroti kinerja manufaktur. Berdasarkan laporan Nikkei Indonesia Manufacturing Purchasing Managers’ Index (PMI), posisi Indonesia pada Desember 2018 berada di angka 51,2 atau naik dari posisi bulan sebelumnya 50,4.
Berikut ulasan berita selengkapnya.
Sri Mulyani mengaku tantangan pengamanan penerimaan pajak tahun ini memang lebih berat dari tahun lalu. Apalagi, ada spirit yang berbeda dengan asumsi nilai tukar rupiah yang dipatok di level Rp15.000 per dolar Amerika Serikat (AS) dan harga minyak senilai US$70 per barel.
“Jadi dalam UU APBN 2019 itu seluruh kemungkinan windfall [yang menjadi penolong pada 2018] sudah terefleksikan dalam target APBN 2019,” katanya.
Otoritas fiskal menegaskan pemerintah akan terus memperhatikan upaya penjagaan momentum pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, segala upaya pengamanan target penerimaan pajak pada 2019 akan tetap dilakukan dengan hati-hati agar tidak menekan perekonomian.
Sri Mulyani mengharapkan dunia usaha lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya pada 2019. Apalagi, sambungnya, pemerintah sudah memberikan insentif (tax spending) yang Sudha mencapai sekitar Rp150 triliun.
“Jadi dunia usaha akan mendapatkan ruang untuk bisa mengembangkan usahanya, meskipun kepatuhan pajaknya tetap kami harapkan [meningkat],” katanya.
Rilis data PMI pada Desember 2018 memberikan sinyal positif untuk kinerja industri manufaktur pada tahun ini. Data tersebut juga menjadi penegasan bahwa pelaku industri pengolahan nonmigas lebih percaya diri untuk berekspansi pada 2019.
Bank Indonesia (BI) akan tetap mengarahkan kebijakan moneternya untuk lebih prostabilitas untuk penjagaan inflasi dan nilai tukar rupiah. Kebijakan preemptive dan ahead the curve akan tetap ditempuh. Pada saat yang bersamaan, BI akan mengambil kebijakan makroprudensial, pendalaman pasar keuangan, serta sistem pembayaran dan ekonomi yang lebih propertumbuhan. (kaw)
