Review
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 17:06 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Rabu, 01 September 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Komunitas
Selasa, 21 September 2021 | 17:20 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Selasa, 21 September 2021 | 16:55 WIB
TRANSFER PRICING
Selasa, 21 September 2021 | 12:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Senin, 20 September 2021 | 16:04 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Sesuaikan dengan Perkembangan, UU P3B Dirombak

A+
A-
0
A+
A-
0
Sesuaikan dengan Perkembangan, UU P3B Dirombak

Gedung parlemen Swiss di Bern. (Foto: Terez Anon/es.trekearth.com)

BERN, DDTCNews - Pemerintah Swiss sepakat untuk melakukan perombakan regulasi terkait dengan perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) agar sejalan dengan ketentuan perpajakan internasional.

Dewan Federal sebagai pemegang kekuasaan eksekutif mencapai kata sepakat untuk merombak regulasi yang berkaitan dengan P3B. Dewan menyebutkan akan melakukan perubahan signifikan regulasi P3B yang memengaruhi perjanjian pajak Swiss dengan banyak negara mitra.

"UU baru yang akan berlaku untuk memastikan isi dari perjanjian pajak sudah tidak lagi memuat ketentuan yang menyimpang," tulis keterangan resmi Dewan Federal dikutip Kamis (3/12/2020).

Baca Juga: Penerimaan Pajak Tergerus, Negara Kaya SDA Perlu Renegosiasi P3B

Pemerintah Swiss berkomitmen untuk menyelaraskan kebijakan domestik dengan perkembangan regulasi perpajakan internasional yang bergerak dinamis dalam beberapa tahun terakhir.

Otoritas, seperti dilansir mnetax.com, menyebutkan terdapat beberapa perubahan dalam hukum pajak internasional yang wajib diakomodasi dalam ketentuan di dalam negeri.

Salah satu akomodasi perubahan kebijakan perpajakan internasional dalam regulasi domestik adalah terkait kesepakatan penetapan harga transfer antara otoritas pajak atau Mutual Agreement Procedure (MAP). UU yang baru akan mengatur bagaimana MAP dilakukan pada tingkat nasional.

Baca Juga: Sasar Orang Terkaya, Tarif Pajak Capital Gains Diusulkan Naik

Kemudian, rancangan beleid yang baru juga mengatur pengaturan terkait pemotongan kebijakan keringanan pajak berdasarkan P3B, khususnya untuk pendapatan atas modal atau capital gain.

Rencana perubahan kebijakan terkait P3B ini akan mengubah wajah UU federal tentang P3B yang sudah berlaku sejak 1951 terkait dengan pelaksanaan konvensi federal dan internasional tentang penghindaran pajak berganda.

Usulan perubahan beleid P3B ini akan mulai dibahas parlemen pada 2021 sebagai bagian dari program reformasi pajak. "Perubahan ini untuk memastikan P3B dapat terus diterapkan dengan mudah dan memberikan kepastian hukum di masa depan," terang pemerintah. (Bsi)

Baca Juga: Tingkatkan Kerja Sama Pertukaran Data, Ketentuan P3B Diatur Ulang

Topik : swiss, P3B, UU P3B, dirombak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 18 Maret 2021 | 14:40 WIB
DDTC TAX WEEK 2021

Ini 5 Aspek yang Perlu Dipertimbangkan Wajib Pajak Sebelum Ajukan MAP

Kamis, 18 Maret 2021 | 13:00 WIB
DDTC TAX WEEK 2021

Selesaikan Sengketa Transfer Pricing? Ini Bisa Jadi Alternatif

Kamis, 18 Maret 2021 | 10:20 WIB
DDTC TAX WEEK 2021

Sengketa Pajak Lintas Yurisdiksi Diproyeksi Naik, MAP Makin Dilirik

berita pilihan

Selasa, 21 September 2021 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Peroleh Insentif Fiskal Beragam, Industri Furnitur Sanggup Tumbuh 8%

Selasa, 21 September 2021 | 18:49 WIB
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Begini Ketentuan PPN Penjualan Motor atau Mobil Bekas

Selasa, 21 September 2021 | 18:30 WIB
THAILAND

Tingkatkan Sektor Litbang, Thailand Rilis Aturan Baru Soal Tax Holiday

Selasa, 21 September 2021 | 18:06 WIB
LAYANAN PAJAK

DJP Minta Wajib Pajak Lapor Jika Temui Ini Saat Manfaatkan Layanan

Selasa, 21 September 2021 | 17:30 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL

OECD Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI Jadi 3,7% Tahun Ini

Selasa, 21 September 2021 | 17:20 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Transparansi dan Upaya Mendapat Kepercayaan Wajib Pajak

Selasa, 21 September 2021 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Turun ke Lapangan, Begini Cara Ditjen Pajak Olah Data yang Dikumpulkan

Selasa, 21 September 2021 | 16:55 WIB
TRANSFER PRICING

Tak Cuma Pajak, Isu Transfer Pricing Juga Sentuh Aspek Bisnis & Hukum

Selasa, 21 September 2021 | 16:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Dinilai Diskriminatif, Usulan Insentif Pajak Ditentang Toyata & Honda

Selasa, 21 September 2021 | 16:21 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Punya Utang Pajak, Aset 5 Perusahaan Ini Disita DJP